DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bab III Tugas dan Fungsi Bab IV Tata Kerja Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau; c. b. Mengrngat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar Negara Undang-Undalg Nomor 6l Tahun 1958 tentang Penetapal Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik I.rdon"si. Tahun 2014 Nomor 244 ' Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesta telah diubah beberaPa kali Undang Nomor 9 Tahun 2o1 atas U"ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Oaerlah (Lembaran Negara Republik i.rJo.r."i. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo'r 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ie.tta.tg tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita" Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor iOSO; setagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalim Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUI{AN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID RAYA AN - NUR PROVINSI RIAU.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BPMA merupakan Lembaga Non-Struktural pada Pemerintah Provinsi' BPMA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung j awab kepada Gubernur. 11. t2. 13. 14.

(1)(2\

Pasal 3

(1)BPMA mempunyal tugas untuk beserta segala fasilitas pendukungnyi, melaksa ibadah' da'wah' pendidikan dan latihan, kemasyaral aja' pengelolaan harta agama, pengelolaan informasi, kebersihan, pemeliharaan bangunan' p..p"rliran, keteitiban, meiakukan usaha-usaha ekonomi produktif serta t".t"g.i kegiatan lain dalam lingkup pembinaan Takmir' Riayah dan Diklat. (21 BPMA dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi: tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan operasional di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pengelolaan Masjid dan fasilitas pendukungnya;
2. b.perumusan dan pelaksanaan kebij akan teknis di bidang pengelolaan Takmir, Riayah, ditUt, dan pengembangan usaha ekonomi produktif;
3. c.penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPMA kepada Gubernur secara rutin;
4. d.pen1rusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja BPMA;
5. e.pelaksanaan evaiuasi BPMA'

Pasal 4

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPMA -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua dapat mengangkat karyawan kontrak yang dapat d,iperpanlang setiap tahunnya sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan BPMA'

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi BPMA terdiri dari:
1. a.Pembina;
2. b.Penasehat;
3. c.Ketua Umum;
4. d.Ketua Harran;
5. e.Wakil Ketua;
6. f.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Wakil Sekretaris I;
  2. 2.Wakil Sekretaris II;
  3. 3.Seksi Tata Usaha;
  4. 4.Seksi Perencanaan; dan 5' Seksi Keuangan'
7. g.Bendahara;
8. h.Bidang Takmir, terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Remaja dan Wanita;
  2. 2.Subbidang KemasYarakatan; dan
  3. 3.SubbidangPHBI'
9. i.Bidang RiaYah, terdiri dari;
  1. 1.Subbidang Pemeliharaan Gedung;
  2. 2.Subbidang PerlengkaPan; dan
  3. 3.Subbidang Keamanan dan Ketertiban'
10. j.Bidang Diklat, terdiri dari;
  1. 1.Subbidang Pendidikan;
  2. 2.Subbidang PerPustakaan; 3' Subbidang KoPerasi;
  3. 4.SubbidangUPZ;
  4. 5.Subbidang KBIH; dan
  5. 6.SubbidangBP4' (2\ Bagan Organisasi BPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampi."n- J". -"toplk"tt
(3)Pengurus BPMA dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pa{a ayat (1) ditetapkan dengan I eputusan Gubernur'

Pasal 5

pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, secara ex-officio dij abat oleh Gubernur.

Pasal 7

Penasehat sebagaimana dimaksud daiam Pasa-l 5 dari :

a.Wakii Gubernur Riau;
b.Ketua DPRD Provinsi Riau;
c.Kepala KePolisian Daerah Riau;
d.Komandan Resort Militer 031/Wirabima; ayat (1) huruf b, terdiri tunjuk ajar serta arahan Ketua Umum BPMA guna memperhatikan sYi'ar Islam,
e.Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau;
f.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau; dan
g.Unsur Ulama'

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(21 Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penasehat BPMA'

Pasal 9

Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat kepada Ketua Umum BPMA secara umum dalam finf<up kepentingan daerah dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sert"a melaporkan segala sesuatu yang dianggap perlu kepada Gubernur.

Pasal 10

(1)Ketua Umum mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.memimpin dan mengendalikan kegiatan BPMA secara umum;
2. b.memimpin Rapat Umum Pengurus BPMA;
3. c.melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi untuk menjaj aki berbagai kemungkinan guna dapat menunjang kegiatan BPMA;
4. d.mengkoordinir, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan dan -.-bi-ibi.tg seluruh kegiatan bidang, seksi, staf atau anggota pengurus dalam melaksanakan amanah BPMA; e il*Itr'-'HAT ngurus lainnYa;
5. f.menyeleng garakar- dan memimpin musyawarah kerja untuk membahas aan menjabarkan program kerja sesuai dengan (2\ Ketua Harran mempunyai tugas sebagai berikut :
6. a.mengkoordinasikan dan memberdayakan semua bidang dan melaPorkan kePada Ketua Umum;
7. b.mengadakan peiatihan pengurus BPMA; c'membangunhunungankomunikasidankerjasamayangpositif baik bers*ifat internal maupunn eksternal;
8. d.mengklasifikasi program jangka pendek, menengah dan panjang;
9. e.mengagendakan rapat pengurus BPMA; dan
10. f.mengevaluasi program dan kinerja seluruh bidang'

Pasal 11

(1)Sekretarts mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan ;;ilt";"" administrasi dan perencanaan informasi meliputi surat meny-lrat, penggunaan -"t'g dttt fasilitas, hubungan antar lembaga' keprttokolan, p.o""" perencanaan umum' pehyediaan sumberdaya' duiungan penyediaan irateri tata usaha, pemanfaatan serta pelayanan administrasi/ teknis lainnYa kebutuhan;
1. g.menjalankan tugas-tugas berkaitan langsung dengan
2. h.memPertanggungjawabkan musyawarah jamaah. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan
3. a.penJ,'usunanperencanaan lain yang sifatnYa darurat tetapl BPMA dan kePentingan jamaah; dan kepengurusan BPMA dalam (21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi sebagai berikut: secara keseluruhan;
4. b.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tarrgga' protokoler' dan pemanfaatan fasilitas, informasi dan dokumentasi; dan
5. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum ian teknis perkantoran serta menyusun laporan secara keseluruhan.

Pasal 12

Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan menerlma' membukukan,menyimpan, mengeluarkan, melakukanpencatatan' serta mempertanggungjawabkan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

(1)
(2)a. b. c. d. menerima uang atau surat berharga lbarangi menyimpan uang atau surat berharga lbatarrg; membayar/ menyerahkan uang atau surat berhargaf barang; mempertanggungiawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam PengelolaannYa; dan menyusun laporan keuangan dan laporan inventarisasi barang'

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…