DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Sekolah Berasrama Kerjasama Dan Kemitraan; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Melalui Sekolah Berasrama; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5); Menetapkan: -3 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL MELALUI SEKOLAH BERASRAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Riau.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
6.Penyelenggaraan Satuan Pendidikan adalah pemerintah dan/ atau masyarakat.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pcndidikan dan dipcrkaya dengan kcunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
9.Sekolah berasrama adalah sistem sekolah dengan asrama, dimana peserta didik, Guru dan Tenaga Kependidikan tinggal di asrarna yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. -4 1 0 . Pendidikan Gratis adalah kebijakan dan program pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik. 1 1 . Penerimaan Peserta Didik Baru yang sclanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah atas negeri berasrama. 1 2 . Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyclcnggaraan pendidikan selain tenaga pendidik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan peserta didik yang berkualitas dibidang akademik, non akademik dan keterampilan dengan disiplin sebagai landasan serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. PasaJ 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan penyelenggaraan Pendidikan Berbasis melalui Sekolah Berasrama. sebagai pedoman Keunggulan Lokal

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pendidikan berbasis keunggulan lokal;
b.sekolah berasrama;
c.kerjasama dan kcmitraan; dan
d.monitoring, evaluasi dan pelaporan. -5

BAB II

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL ( 1 ) Pemerintah

Pasal 5

Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki bakat, kemampuan, dan kecerdasan untuk mencapai prestasi secara tercncana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan ketarunaan melalui pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(2)Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/ atau komperatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
(3)Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas lulusan di bidang akademik, non akademik, keagamaan dan keterampilan; pendidikan1novasiberbagaib. melahirkan berkelanjutan;
2. c.meningkatkan pelayanan belajar yang efektif, kreatif dan menyenangkan dengan dukungan sumber belajar yang memadai sesuai tuntutan kurikulum;
3. d.meningkatkan komptensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperbaiki kualitas layanan;
4. e.meningkatkan kemampuan dan potcnsi peserta didik yang berkarakter, berprestasi di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan harkat martabat daerah dan bangsa;
(4)Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan kebijakan mutu sebagai penegasan terhadap penjaminan mutu lembaga yang memiliki kualitas dan integritas, meliputi:
1. a.meningkatkan mutu dan kualitas lulusan;
2. b.meningkatkan mutu pendidikan dan kependidikan; tenaga -6
3. c.meningkatkan mutu peserta didik;
4. d.meningkatkan mutu pelayanan akademik dan non akademik; dan
5. e.meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan dan keasramaan.

Pasal 6

(1)Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas sebagai berikut:
1. a.Sekolah Menengah Atas Negcri Plus;
2. b.Sekolah Menengah Atas Negeri Pintar;
3. c.Sekolah Menengah Atas Taruna Rohil; dan
4. d.Sekolah Menengah Atas Sains Tahfizh Islamic Center Siak.
(2)Satuan Pendidikan Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kecerdasan dan bakat istimewa melalui Sekolah Berasrama.

Pasal 7

Pemerintah Dacrah melalui Dinas Pendidikan melakukan penyelenggaraan pendidikan berbasis kcunggulan lokal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi. BAB 111 SEKOLAH BERASRAMA

(1)Pemerintah

Pasal 8

Daerah melalui Dinas Pendidikan menyediakan sekolah berasrama beserta sarana prasarananya dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, baik akademis maupun non akademis bagi pcserca didik. .7.

(2)Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tinggal di asrama dengan sistem pendampingan dan pengasuhan berbasis ketarunaan.
(3)Sistem pendampingan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membentuk karakter, kemandirian dan kedisiplinan.

Pasal 9

(1)Peserta didik yang tidak tinggal di asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 10

( I ) Penerimaan peserta didik baru dilakukan mclalui mekanisme seleksi berupa:

a.seleksi akademik; dan
b.seleksi non akademik.

(2)PPDB dilaksanakan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur terkait penerimaan peserta didik baru.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. -8
(2)Tenaga kependidikan meliputi:
1. a.kepala sekolah;
2. b.pengawas satuan pendidikan;
3. c.tenaga administrasi sekolah;
4. d.tenaga pustakawan;
5. e.tenaga laboran;
6. f.teknisi sumber belajar; dan
7. g.tenaga lainnya yang diperlukan.
(3)Tenaga sekolah berasrama meliputi:
1. a.kepala asrama;
2. b.penjaga sekolah; C. pengasuh asrama putra dan putri;
3. d.petugas keamanan;
4. e.petugas kcbcrsihan;
5. f.petugas laundry;
6. g.ghorim;
7. h.tenaga teknisi; dan I. tenaga lainnya yang diperlukan.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan Pera tu ran Pcrundang-Undangan.
(2)Pembinaan karier pendidik dilaksanakan da!am bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/ a tau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
(3)Pembinaan karier pendirlik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), workshop / pelatihan / diklat peningkatan komptensi pendidik. {4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilakukan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/ atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. -9
(5)Pembinaan karier tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk workshop/ pelatihan /diklat tenaga kependidikan.

Pasal 13

(1)Kegiatan beiajar mengajar mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
(2)Kurikulum muatan lokal s.ebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BABIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…