Data ASN terdiri dari;
a.data PNS:; dan kb. data PPPE.
Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meéliputi:
a.data profil ASN dan rirwayat hidup;
b.data riwayat pendicdikan formal dan nonformal;
c, data riwayat jabatan dan kcpangkatan; d.data riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan; . dala riwayal pengalaman berorganisasi; data nwayat faji; . data riwayat pelatihan; Trim om .daftar penilaian prestasi kerja; . data riwayat orangtua; J. data riwayat pasanygan suami/istri; k data riwayat anak;
1.data riwayat angka kredit;
m.data riwayat tugas belajar; i (3)
(4)(5}
(6) (7) (8) (9)
n.surat keputusan, dan o, kKompetensi.
Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirmutakhirkan oleh ASN dan divalidasi secara berkala oleh Produsen Data dan/atau Unit Pengelola Kepegawaian Perangkal Daerah serta disampaikan kepada Walidata ASN sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penundaan layanan administrasi pemerintahan bagi ASN secara sistem pada porlal ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemutakhiran Data ASN secara berkala schagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
a.layanan percmajaan data ASN;
b.layanan administrasi ASN,
c.integrasi:
d.rekonsiliasi data; dan/atau
e.pemutakhiran data Jainnya yang sejenis.
Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3} mengolah dan memvalidasi data sebelum disampaikan kepada Walidata ASN. Walidata ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meélakukan kliring data sebelum penyebarluasan Data ASN dan Inforrnas: ASN. Penyebarluasan Dala ASN dan Informasi ASN yang hersifat khusus dapat dikeluarkan oleh Walidata ASN apabila ada permintaan secara tertulis dari instansi pemeriniah, perangkat dacrah atau institusi lain sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapal diakses oleh publik denyvan metnaufaatkan portal data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.