DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 10 (Sepuluh) bab dan 27 ( dua puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan; Mekanisme Pengusulan dan Pelaksanaan Bantuan; Pendanaan dan Mekanisme Pencairan; Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undalg Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6I Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembararl Negara Republik lndonesia Nomor 1646): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3. 2-

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar:a Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2015 tentaag Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahaa Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
9.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tah]ul]- 201,4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Da€rah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratural Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Iahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (l€mbaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukman (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 161: MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanal<an pembangunan dart rehabilitasi RTLH menjadi RLH. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pengembalian fungsi sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera melalui perbaikar kondisi rumah secara menyeiuruh maupun sebagian dengan sistem swakelola oleh Pokmas.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria RTLH sebagai berikut:

a.dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
b.dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
c.lantai terbuat dad tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak
d.tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
e.luas lantai < 9,0 m2/orang; dan
f.kondisi rumah yang dimiliki dalam kondisi rusak berat rusak struktur darl non struktur.

Pasal 4

Kriteria calon penerima bantuan bagr rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera sebagai berikut ;

a.rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera memiliki RTLH dengan kondisi rumah dalam keadaan rusak ringan, sedang, dan rusak berat tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, kenyamanan dan sosial;
b.rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera bertempat tinggal atau berdomisili di Desa/Kelurahan atau sebutan Iainnya paling kurang 5 (iima) tahun;
c.memiliki RTLH pada tanah/lahan yang siap bangun, berstatus milik sendiri/hibah;
d.kepala keluarga atau anggota keluarga tidak memiliki mata pencaharian tetap dengan standar gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan tidak dapat memenuhl kebutuhan pokok yang laYak:
e.tanah atau lahan yang diusulkan tidak dalam keadaan sengketa / tuntutan / gugatan / digadaikan / diborohkan / dihibahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain; dan
f.belum pernah mendapatkan bantuan program pembangunan perumahan, pembangunan RLH atau bantuan Pemeiintah lainnya untuk program perumahan

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN

Pasal 5

(1)Calon penerima bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH menyampaikan usulan kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya. 6
(2)Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya melakukan ' 'musyawarah untuk menentukan peringk€ t/ra ngki"g :11:,1 penerima banLuan Pembangunan dan Renaolllrasl xlr-n menjadi RLH dan hasilnya dituangkan dalam berita,acara muslyawarah yang djtandatanga;ri oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya, {3) Hasii musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) '-';;; bentuk propoJal disampaikan oleh Kepala 1""^7r,"t^n atau slbutan lainnya kepada Dinas/Perangkat Daerah yang menangani proglam RLH'
(4)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) m€muat ' 'dafiar nama calon penerima dan alamat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan dan bukti hak atas tanah.
(5)Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program.-RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukar verlllKasl data" usulan atas kelayakan calon penerima bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH

Pasal 6

(1)Hasil veriltkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Kepala Plrangkat Daerah yang menangani program RLH'
(2)Keputusan Kepata Dinas/Kepala Perangkat Daerah )ang ' menangani program RLH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1l memuat nama dan alamat penenma Dantuar- Pembangunan RTLH menjadi RLH i3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Kepila oinas/l'epala PerangkaL Daerah yang menanganl prograrrr RLH untuk melaksanakarr Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH

Pasal 7

Pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH dilakukan dengan sistem swakelola oleh Pokmas' Pasal I

(1)Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya melaksanakan ' musyawarah untuk membentuk pengums Pokmas seba€ai pelai<sana swakeloia bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH.
(2)Pengurus Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Bendahara; dan
3. c.Tim Persiapan, Pelaksanaan, dal Pengawasan' {3) Keanggotaan Pengurus Pokmas sebagaimana dimaksud ' pada-a-yat l2), diupayakan berasal darj unsur masyarakaL y.f.,-ti - e"t-tgr-t.o" Lembaga Kemasyarakatan, 1"5cl]l-tuasyarakatf Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dilingkungan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang memitit<i pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah
(4)Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lalnnya.

Pasal 9

Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program . RLH memberikan pelatihan tentang mekanisme penyiapan administrasi dan teknis pelaksanaan, serta pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai dasar penlusunan kontrak swakelola

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan standar oprasional prosedur (SOP) pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH sebagai pedoman Pokmas dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Penggguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(2)
(3)
(4)
(1)(11

Pasal 11

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan. Daiam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat mele\'vati tahun anggaran. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Pasal 12

Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Tim Peiaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana untuk menyelesaikar peker.laan Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur vraktu penyelesaian pekerjaan

(3)Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana, untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dapat melampaui tahun anggaran.
(2)
(1)
(2)
(3)

BAB IV

PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 13

Pendanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera Lurarr Perundan g-unda:rgan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melilui penganggaran barang/jasa/uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga'

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…