DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Mei 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b dihapus dan huruf b angka 2 huruf b dihapus; 2. Ketentuan Pasal 10A dihapus; 3. Ketentuan Pasal 22A dihapus; 4. Ketentuan Pasal 43 ayat (23) diubah; 5. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 49A dihapus; 7. Ketentuan Pasal 49B dihapus; 8. Ketentuan Pasal 50A dihapus; 9. Ketentuan Pasal 50B dihapus; 10. Ketentuan Pasal 50C dihapus; 11. Ketentuan Pasal 51A dihapus; 12. Ketentuan Pasal 51B dihapus; 13. Ketentuan Pasal 51C dihapus; 14. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf g angka 3 dihapus; 15. Ketentuan Pasal 115A dihapus; 16. Ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf e, huruf f dan ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 184 ayat (3) diubah; 18. Ketentuan Pasal 192A dihapus; 19. Ketentuan Pasal 193A dihapus; 20. Ketentuan Pasal 392 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3 dihapus; 21. Ketentuan Pasal 399A dihapus; 22. Ketentuan Pasal 402A dihapus; 23. Ketentuan Pasal 405A dihapus; 24. Ketentuan Pasal 408A dihapus; 25. Ketentuan Pasal 435 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah; 26. Ketentuan Pasal 436 ayat (3) diubah; 27. Ketentuan Pasal 437 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 28. Ketentuan Pasal 442 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 29. Ketentuan Pasal 442A dihapus; 30. Ketentuan Pasal 446 ayat (1) huruf a angka 2 dihapus; 31. Ketentuan Pasal 447 ayat (3) diubah; 32. Ketentuan Pasal 450A dihapus; 33. Ketentuan Pasal 454A dhapus; 34. Ketentuan Pasal 488 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) diubah; 35. Ketentuan Pasal 489 ayat (4) dihapus; 36. Ketentuan Pasal 493A dihapus; 37. Ketentuan Pasal 495A dihapus; 38. Ketentuan Pasal 497A dihapus; 39. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 40. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b dihapus dan huruf b angka 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan:
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari: a) Bagian Kerjasama dan Perbatasan; b) Dihapus c) Subbagian Tata Usaha; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. 3.Biro Hukum, terdiri dari : a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota; b) Bagian Bantuan Hukum; c) Subbagian Tata Usaha; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
  1. 1.Biro Perekonomian, terdiri dari: a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; b) Dihapus c) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional
  3. 3.Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari : a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
  1. 1.Biro Organisasi, terdiri dari : a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; c) Bagian Tatalaksana; d) Subbagian Tata Usaha; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Biro Umum, terdiri dari : a) Bagian Rumah Tangga; b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; c) Bagian Tata Usaha; d) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. 3.Biro Administrasi Pimpinan, terdiri dari : a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; c) Bagian Protokol; d) Subbagian Tata Usaha; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

2.Ketentuan Pasal 10A dihapus.
3.Ketentuan Pasal 22A dihapus
4.Ketentuan Pasal 43 ayat (23) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Pembagian tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan.
(2)Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Provinsi.
(3)Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali, dan keserasian pelaksanaan koordinasi terhadap unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah melimpahkan sebahagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten Skretaris Daerah sesuai pembidangannya.
(4)Untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi Asisten Skretaris Daerah pelaksanaan koordinasi secara horizontal antar Asisten Skretaris Daerah.
(5)Unit kerja pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
(6)Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
(7)Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
(8)Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan, unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah mesti memperhatikan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
(9)Unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya.
(10)Unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(11)Tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I.b). Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a). Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
(12)Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Koordinator dan Subkoordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
(13)Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Koordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi.
(14)Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(15)Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, unit yang melaksanakan tugas dan fungsi kerja sama, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit tersebut.
(16)Pada Biro Hukum, Koordinator dan Subkoordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
(17)Pada Biro Hukum, Koordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(18)Pada Biro Hukum, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(19)Pada Biro Hukum, unit yang melaksanakan tugas dan fungsi Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit tersebut.
(20)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Koordinator dan Subkoordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
(21)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Koordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(22)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi.
(23)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, unit yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit tersebut.
(24)Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Koordinator dan Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
(25)Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Koordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(26)Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi.
(27)Pada Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(28)Pada Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(29)Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit organisasi/unit kerja menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
1. a.Bagian Umum, terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Umum dan Protokol;
  2. 2.Dihapus;
  3. 3.Dihapus;
2. b.Bagian Persidangan dan Produk Hukum, terdiri dari:
  1. 1.Dihapus;
  2. 2.Dihapus;
  3. 3.Dihapus;
3. c.Bagian Keuangan dan Perencanaan, terdiri dari:
  1. 1.Dihapus;
  2. 2.Dihapus;
  3. 3.Dihapus;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

6.Ketentuan Pasal 49A dihapus.
7.Ketentuan Pasal 49B dihapus.
8.Ketentuan Pasal 50A dihapus.
9.Ketentuan Pasal 50B dihapus
10.Ketentuan Pasal 50C dihapus.
11.Ketentuan Pasal 51A dihapus.
12.Ketentuan Pasal 51B dihapus.
13.Ketentuan Pasal 51C dihapus.
14.Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf g angka 3 dihapus, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :
1. a.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari : 1.Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan 2.Seksi Irigasi dan Rawa;
3. c.Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1.Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 2.Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
4. d.Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1.Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan 2.Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
5. e.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. f.Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri dari : 1.Seksi Pertanahan; dan 2.Seksi Penataan Ruang;
7. g.Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari : 1.Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan 2.Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; 3.Dihapus
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin Oleh Kepala Seksi.

15.Ketentuan Pasal 115A dihapus
16.Ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf e, huruf f dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

(1)Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. a.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. c.Bidang Bina Pemerintahan Desa;
4. d.Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
5. e.Bidang Fasilitasi Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. f.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

17.Ketentuan Pasal 184 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

(1)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
(3)Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

18.Ketentuan Pasal 192A dihapus
19.Ketentuan Pasal 193A dihapus
20.Ketentuan Pasal 392 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3 dihapus, sehingga Pasal 392 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 392

(1)Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. a.Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.Bidang Pajak Daerah, terdiri:
  1. 1.Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
  2. 2.Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
  3. 3.Dihapus
3. c.Bidang Retribusi, Pendapatan Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
  2. 2.Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
  3. 3.Dihapus
4. d.Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
  2. 2.Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
  3. 3.Dihapus
5. e.Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan, terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  2. 2.Subbidang Pengawasan Penerimaan Daerah.
  3. 3.Dihapus
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

21.Ketentuan Pasal 399A dihapus.
22.Ketentuan Pasal 402A dihapus.
23.Ketentuan Pasal 405A dihapus.
24.Ketentuan Pasal 408A dihapus.
25.Ketentuan Pasal 435 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 435 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 435

(1)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
1. a.Kepala Pelaksana
2. b.Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. d.Bidang Kedaruratan;
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. f.Bidang Data dan Informasi Kebencanaan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

26.Ketentuan Pasal 436 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 436 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 436

(1)Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
(3)Kepala Subbagian merupakan Jabatan (Eselon IV.a) atau Jabatan Pengawas.

27.Ketentuan Pasal 437 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 437 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 437

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan, perumusan dan penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan ;
2. b.penyelenggaraan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan ;
3. c.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Bidang Data dan Informasi Kebencanaan;
4. d.pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai penanggulangan bencana daerah, pemadan kebakaran dan penyelamatan sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah Provinsi;
5. e.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daaerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 28.Ketentuan Pasal 442 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 442 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…