DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Pola Tata Kelola; Bab III. Renstra; Bab IV. SPM; Bab V. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanl dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Menetapkan: 61) 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: gl 10. 11. 12. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 3. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Riau. 6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau. 7, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan. 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan selain tenaga pendidik. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai flesibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pimpinan BLUD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD. 13. 14. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. -4. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dlaam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan danberdaya saing. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 15 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPTD SMKN yang menerapkan BLUD. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rencana Bisnis dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

(1)= Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam Pelayanan Dasar Pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada BLUD SMKN di Daerah. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD SMKN.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. b. c. Pola Tata kelola; Rencana Strategis; dan Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD SMKN berdasarkan prinsip:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas; dan
d.independen. Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pada kebebasan menaglirnya informasi sehingga pihak yang membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD SMKN agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan. Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan. Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD SMKN memuat: 90 oF kelembagaan; prosedur kerja; pengelompokan fungsi; dan pengelolaan sumber daya manusia; Pengelolaan Keuangan BLUD; dan a. Pengelolaan Limbah.

(1)
(4)
(9)
(10)
(11)

Pasal 6

Sumber Daya Manusia BLUD SMKN terdiri atas:

a.Pejabat Pengelola;dan
b.Pegawai. Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1)huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b(3) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
1. a.pegawai negeri sipil dan/atau sesuai Pasal 3 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018;
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. (6 Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(7)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa
(8)jabatan berikutnya. Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun. Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD. Pejabat Pengelola BLUD SMKN terdiri dari: a. Pemimpin BLUD SMKN;
1. b.Pejabat Keuangan;dan
2. c.Pejabat Teknis.
(12)Pemimpin BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)huruf a, adalah Kepala SMKN.
(13)Pejabat keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat (11)
(14)
(1)
(2)huruf b, adalah Kepala Tata Usaha. Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, terdiri dari Wakil Kepala Kurikulum dan Wakil Kepala Kesiswaan.

Pasal 7

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pemimpin BLUD SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) bertanggung jawab kepada Gubernur. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (13) dan ayat (14) bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD SMKN.

Pasal 8

Pemimpin BLUD SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) mempunyai tugas: (1 a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD SMKN agar lebih efisien dan produktivitas;

b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD SMKN serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
c.menyusun Renstra;
d.menyiapkan RBA;
e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD SMKN selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD SMKN yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD SMKN kepada Gubernur; dan
h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pemimpin BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

(2)Pemimpin BLUD SMKN _bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(3)
(1)
(3)
(4)
(1)

Pasal 9

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) mempunyai tugas :

a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; . mengkoordinasikan penyusunan RBA; menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; a. 0 . melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; o . menyelenggarakan pengelolaan kas; melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya; h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i.menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD SMKN sesual dengan kewenangannya. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab keuangan. Pejabat keuangan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu. oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Pejabat teknis sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) mempunyai tugas: a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di SMKN; b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran; c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan SMKN; dan d.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang SMKN. b f.

(2)
(2)
(3)Pelaksanaan tugas Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan SMKN serta berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD SMKN terdiri atas : a. b.

(1)
(3)Pembina teknis dan pembina keuangan; Satuan pengawas internal; dan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…