DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Riau. Pergub ini bertujuan untuk: a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19; b. meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Covid-19; c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan menanggapi dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19. Ruang lingkup Pergub ini meliputi; a. pelaksanaan PSBB; b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB; c. sumber daya penanganan Covid-19; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; e. pendanaan; dan f. sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah danf atau di tempat tertentu.
(6)
(2)
(3)
(4);."T;?r'i e f ffi H" 5'x1ffi?:l oo' ollT. :,* " i ?i dilakukan di rumah masing_masing. Pembimbing/guru agama dapat merakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu sebagaimana d"imaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti ad,zan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

(1)selama pemberlakuan psBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib: a' memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiat an keagamaan di rumah; b' melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2OIg (COVID-19) di rumah ibadah masing_masing; dan
1. c.menjaga keamanan rumah ibadah masing_masing.
(2)Upaya pencegahan penyebaran Corona rumah ibadah sebagaimana dimaksud secara berkala dengan cara:
1. a.membersihkan rumah ibadah dan
2. b.melakukan disinfeksi pada lantai, Virus Disease 2OI9 (COVID-19) ai pada ayat (1) huruf b dilakukan lingkungan sekitarnya; dinding, dan perangkat bangunan
(1)(21
(3)
(4)rumah ibadah; dan
1. c.menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 13

selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (iima) orang di tempat atau fasilitas umum. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:

a.memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
b.melakukan kegiatan olahraga secara mandiri. Bupati/walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyedraan, pengolahan, penyaluran danf atau pengiriman:
(2)-1 1-
1. a.bahan panganlmakananf minuman;
2. b.energi;
3. c.komunikasi dan teknologi informasi;
4. d.keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; d,anfatau
5. e.logistik. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
6. a.penyediaan barang retail di:
  1. 1.pasar rakyat; 2, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun y";A berada di pusat perbelanjaan; atau 3, toko/warung kelontong.
7. b.jasa binatu (laundry). Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
8. a.mengutamakan pemesanan barang secara daring d,anlatau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
(3)b. a d. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit; mewajibkan pembeli menggunakan masker; menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (pttgsicat distancing) yang datang ke pasar ltoko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
1. g.mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
2. h.melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 15

Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB. Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:

a.dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan b, dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal. e. f.

Pasal 16

(1)selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimburkan kerumunan orang.
(2)Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
1. a.politik;
2. b.olahraga;
3. c.hiburan;
4. d.akademik; dan
5. e.budaya.

Pasal 17

(1)Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 11;, untuk kegiatan:
1. a.khitan;
2. b.pemikahan; dan c' pemakaman danf atau takziah kematian yang bukan karena Couid.- j9.
(2)Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diiaksanakan dengan ketentuan:
1. a.dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
3. c.menggunakan masker;
4. d.meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
5. e.menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical d.istancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
(3)Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.dilakukan di Kantor Urusan Agama d,anlatau Kantor Catatan Sipil;
2. b.dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti,
3. c.menggunakan masker;
4. d.meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
5. e.menjaga jarak antar pihak yang hadir (physicat distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
(4)Pelaksanaan kegiatan pemakaman danlatau takziahkematian yang bukan karena Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.dilakukan di pemakaman umum danlatau rumah duka;
2. b.dihadiri oleh kalangan terbatas; c, menggunakan masker; dan 13_ d. ::?f.9" jarak antar pihak yang hadir (phgsicat d"istancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
(5)Bupati/Walikota dapat menamba dikecualikan dari penghentian sebagaimana dimaksud pada ay sesuai ketentuan peraturan perun

Pasal 18

(l) selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang danf atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:

a.pemenuhan kebutuhan pokok;
b.kegiatan yang diperborehkan selama pemberlakuan pSBB; dan
c.kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

(2)Dikecualikan dari penghentian sementara pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jenis moda tiansportasi:
1. a.kendaraan bermotor pribadi; b' angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum: dan c, angkutan sungai dan laut.
(3)Dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transportasi.
(4)Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama pSBB; melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan; menggunakan masker di dalam kendaraan; membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;dan
2. e.tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
(5)Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama pSBB;
2. b.melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
3. c.menggunakan masker dan sarung tangan; dan d' tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit,
(6)Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi pengguna annya hanya untuk pengangkutan barang. kegiatan pergerakan barang untuk semua ienis moda b. C, d. 1.4-
(7)Angkutan ofrlg dengan kendaraan bermotor umum, moda tranportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ke-tlntuan sebagai'u"rit rrt, a' membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan; b' membatasi jam, operasional sesuai pengaturan dari pemerintah Daerah setempat; r ---o------^+ c' melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
1. d.menggunakan masker;
2. e.melakukan deteksi dan. pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki roda transportasi; f' memastikan petug." d-"l,penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas noimal atau sakit; dan g' menjaga jarak antar. penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
(8)Dalam hal tertentu untuk tujuan untuk kepentingan pribadi, s6peda dengan ketentuan hirus memenuhi
1. a.aktivitas lain yang diperbolehkan selama psBB; b' meiakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelatr selesai digunakan;
2. c.menggunakan masker dan sarung tangan;dan d' tidak be_rkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. (e) ff,:.:HXl. sungai, dan laut dapat mengangkut penumpang dengan
3. a.melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasit"" ""gt rri i.;;;;&; b' menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing);
4. c.menggunakan masker; d' menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadual operasi kapal; dan e' melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas kapal dan penumpang yang memasuki ka ral. F,ernbatasank"str"l:'f tta.ffit;f fi?n,rr"*danwisata

Pasal 19

(1)Selama pemberlakuan PSBB,. dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat hiburan seperti: diskotik, bar,'kaiok., ;;L;-;;;et, aarfj.ni.s hiburan lainn5ra.
(2)Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghe_ntian sementara kegiatan ditempat wisata seperti: wisata alam, ,,ii*"t" buatan, dan jenis wisata lainnya,
(1)

BAB III

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAI(AN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 20

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama psBB meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan; b' kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; c' aktivitas Gugus Tugas provinsi, dan Kabupaten/Kota. HAK DAN KErvaJrBo* "r"$X,tL*r*rHAN KEBUTUHAN DASAR SELAMA PSBB a' memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pernerinthh Daerah KabupatenIKota.; b' mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis; c' memperoleh data dan informasi publik seputar Corona Virus Disease 2Or9 (COVTD_ 19);
d.kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19); dan
e.pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus Disea.se 2O7e (COVTD_ 1e). Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetipkan oleh Bupati/w"tikot". pasal22 Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
a.mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pSBB;
b.ikut serta dalam pelaksanaan pSBB;
c.melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (pHBS); dan
d.menggunakan masker Dalarn hal penanganan corona virus Disease 2org (covlD-19), setiap penduduk wajib:
a.mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk corona viru's Disease 2079 (COVID-l9) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing)apabila telah ditetapkan untuk diperiksa ol,eh petugas;
b.ineiakukan isolasi mandiri di tempat tinggal danf atau sheltermaupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
1. c.melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan atau keluarganya terpapar corona virus Disease 2org (coviD- 1g).
(3)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh walikota. pe me nu han Kebu."rl1r*lllf" $ll u'duk se rama psB B pasal 20 Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota dapat memberikan Bantuan Tunai d,anlatau Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan pSBB. Bantuan Tunai danlatau Bantuan pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan penerima Bantuan Tunai dan/atau Bantuan pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a.pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
b.pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
c.bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…