DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini bertujuan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota untuk mengatur besarnya nilai perolehan air tanah di wilayahnya sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan air tanah agar konservasi air tanah dapat terjaga.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor i Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); .
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Menetapkan: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273); 8. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air 5. _ tanah, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. 6. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah. 8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

(1)
(2)
(1)
(2)Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan PAT oleh Kabupaten/ Kota. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota untuk mengatur besarnya NPA di wilayahnya sebagai upaya pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah agar konservasi Air Tanah dapat terjaga.

Pasal 3

Dasar pengenaan PAT adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT. BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a, jenis sumber air berupa Air Tanah;

b.lokasi sumber air berupa Air Tanah;
c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
d.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; . . kualitas air tanah; danfa) ™tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan. Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
3. a.jenis sumber air berupa Air Tanah;
4. b.lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
5. c.kualitas Air Tanah. Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut: ,
6. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
7. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:

a.kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
b.kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
c.kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)d.kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
1. e.kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
  1. 1.produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
  2. 2.produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 6

Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif. Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT. HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL. BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

a.60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan b.40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

Pasal 8

(1)Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(2)Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 9

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.103/m3 (seribu seratus tiga rupiah per meter kubik).

Pasal 11

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses dewatering pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(2)Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(3)Dewatering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…