DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2021

Nomor: 24
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyampaian LHKASN, Tugas APIP, Sanksi, Pembiayaan,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan fi:ai:~: l:(e;k~yaa:n Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Li!lgkun;gan lnstansi Pemerintah dan Surat Edaran Ment~rl .P~d@:yagun,~an Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 ten tang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah clan Laporan Harta K'.e\<:iaya~:t Aparatur Sip_:il Negara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi wajib menyampaikan Lapof:ari. Hatta .. ~ekaya;an Aparatur Sipil Negara (LHKASN) secara online;
b.bahwa untuk efektifitas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diperlukan suatu pedoman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENT ANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR AHUN 2021 GUBERNUR RIAU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor(7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
11.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); ( 1) ASNwajib menyampaikan LHKASNsecara online melalui www. siharka. menpan.go. id.

(2)Penyaritprurui LFIHLASN p]~h ,ASN ,S'eba;g;ailfil'.filla diffi.ak_sud pada $j-y_a,t [I}, dllakukan mulai .dari Pej,ahat Es.elon, Ill, ltsekm~ lV,·. Pejaba't Eungs.iQ:nal Umum, '. dan Pejabat Fungsienal 'Iertentu di lin.~lrungan Pernerintah Previnsi.

Pasal 2

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
6.lnspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Riau.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9.Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Riau.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatan.
12.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASNadalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKASN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU. MEMUTUSKAN: Menetapkan ( 1) Terhadap ASN yang tidak menyampaikan LHKASN, diberikan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50% sampai dengan dipenuhinya kewajiban untuk menyampaikan LHKASN.

Pasal 7

BABIV SANKS I Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)di lingkungan Pemerintah Provinsi bertugas:

a.memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
b.berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
d.melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
e.melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika basil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
f.menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e kepada Gubernur dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

BAB III TUGAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM LHKASN Penyampaian LHKASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

BAB III

TUGAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM LHKASN Penyampaian LHKASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Pasal 5

Bukti Pelaporan Harta Kekayaan ASN disampaikan kepada Inspektorat oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

( 1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinir oleh Kepala Perangkat Daerah, untuk disampaikan kepada Inspektorat.

(2)LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

.:,(...· BERITA DAERAHPROVINS! RIAUTAHUN2021 NOMOR: Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal UBERNUR RIAU SYAMSUAR Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. KETENTUAN PERALIHAN Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 8

BABV PEMBIAYAAN

(2)Terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Kewajiban penyampaian LHKASN bagi ASN untuk pertama kalinya dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 9

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 8

BABV PEMBIAYAAN

(2)Terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…