DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) bab dan 40 (empat puluh) pasal, membahas tentang diantaranya; Ketentuan Umum; Kelembagaan; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi Pelayanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Mengingat: Menimbang: TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI RIAU PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2022 -c-c-c-: Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
6.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT Labkesling adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan se bagai pengecualian dari keten tuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut BLUD UPT Labkesling adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau.
9.Pemimpin BLUD UPT Labkesling adalah Kepala UPT Labkesling yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
10.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Menetapkan:

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai norma dan panduan dalam interaksi antar organ-organ BLUD UPT Labkesling mau pun dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai Pedoman Tata Kelola BLUD UPT Labkesling.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BAD AN LAY ANAN UMUM DAE RAH UNIT PELAKSANATEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN PROVINS! RIAU.

Pasal 2

11.Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang berkedudukan bukan pegawai negeri sipil yang direkrut oleh Laboratorium Kesehatan berdasarkan formasi kebutuhan Laboratorium Kesehatan.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin tahan.
15.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tu gas pemerin tahan.
16.Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 1 7. Ekonomis adalah pengelolaan dalam pengeluaran uang, barang, tidak boros dengan prinsip kehati-hatian dan cermat.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

(1)Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkesling terdiri dari:
1. a.Pemimpin BLUD UPT Labkesling;

Pasal 5

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas;dan
d.Independen.

(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar ke be basan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT Labkesling agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
(4)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
(5)Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II

KELEMBAGAAN ( 1) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT Labkesling, meliputi :

Pasal 4

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 3

(1)Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Labkesling agar lebih efisien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Labkesling serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Labkesling selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
7. g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Labkesling yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Labkesling kepada Gubernur; dan
8. h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD UPT Labkesling.

Pasal 6

b.P~abatkeuangan;dan

c.Pejabat teknis.

(2)Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala UPT Labkesling.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(4)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan klinis dan Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan. ( 1) Pejabat teknis mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di laboratorium;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium; dan
4. d.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

c.menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
1. 1.menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan;dan
j.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab keuangan.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan Benda.hara Pengeluaran dijabat oleh PNS.
(1)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

Pasal 8

(2)Pemimpin BLUD UPT Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
(3)Pemimpin BLUD UPT Labkesling bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Labkesling untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Labkesling.
(3)Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertim bangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kornpleksitas rnanajemen; dan
3. c.volume dan/ atau jangkauan pelayanan.

Pasal 12

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu PPKD.

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD UPT labkesling terdiri atas :

a.Pembina teknis;
b.Pembina keuangan;
c.Satuan pengawas internal; dan
d.Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…