DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Leembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 5);Te Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga

Pasal 111

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Seksi Pertanahan mempunyai tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana;
b.perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pertanahan; ¢. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur urusan pertanahan,;
d.penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala besar;
e.fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan untuk pembangunan dalam lingkup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
f.penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
g.penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maximum dan tanah absentee lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
h.penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,
i.pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
j.perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
k.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi pertanahan; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya. gi Bagian Kesatu BAB VI diubah, sehingga Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut: 3.

Pasal 359

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkeduduan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan Pasal 360 diubah, sehingga Pasal 360 berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 360

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
1. a.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. 2.Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. .Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, . Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala_ Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Ketentuan ayat (1) Pasal 361 diubah, sehingga Pasa] 361 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 361

(1)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon Il.a.
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator yakni eselon II].a.
(3)Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a. b d. e. f. Ketentuan Pasal 362 diubah, sehingga Pasal 362 berbunyi sebagai berikut: 6.
(1)
(2)

Pasal 362

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
5. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 363 diubah, sehingga Pasal 363 berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 363

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana_ Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(3)
1. b.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum,
2. c.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, perencanaan program, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
3. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ketentuan Pasal 364 diubah, sehingga Pasal 364 berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 364

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat; pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar b. d. e. f. g. h. A. kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya; pelaksanaan _pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip; pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya. k. Ketentuan Pasal 365 diubah, sehingga Pasal 365 berbunyi sebagai berikut: 9,

Pasal 365

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah; pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pcmbayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya; pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya; penyusunan dokumen- rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya; pelaksanaan penyelesaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan proses administrasi Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja; pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya. c. d. €. f. g 1. k, 1. m.
1. 10.Ketentuan Pasal 370 dihapus.
2. 11.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 371 diubah, sehingga Pasal 371 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Pasal 371

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing- masing. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon Il.a, Pejabat Administrator yakni eselon Ill.a, Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Bagian Keenam BAB VI diubah, sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut: 13.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(7)

Pasal 434

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkeduduan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri atas unsur :

a.Kepala;
b.Unsur Pengarah; dan
c.Unsur Pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran secara ex-officio adalah Sekretaris Daerah. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran serta membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sehari-hari. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
a.Prabencana;
b.Saat tanggap darurat; dan
c.Pasca bencana.

14.Ketentuan Pasal 435 diubah, sehingga Pasal 435 berbunyl sebagai berikut: 15. 16.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…