DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 8 (Delapan) bab dan 36 ( tiga puluh enam) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tata Caara PPDB; Perpindahan Peserta Didik; Rombongan Belajar; Pelaporan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruar Negeri dan Sekolah Luar Biasa Neqeri di provinsi Riau; Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Unclang Darura' Nomor 19 Tahun l95Z tenGne Pembentukan Daerah daerah Swatanrra Tingkat I Sumateri Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495J: Undang-Undang Nonor 20 Tahun 2OO3 tentane Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia Nomor 430tJ: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentans Pemerinrahan Daerah tLembaran Negara Republik Indonesii Mengingat : 1. 2. 3. 4. Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e);

5.Peratu.an Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentane Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas peratural Pemerintai Nomor 19 Tahun 2OOS tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56701:
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OOB tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Nesara Republik lndonesia Nomor 4 864J;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengeiolaandan Penyelenggaraanpendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana teiah diubah denqan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentanq Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor l7 Tahun 20I0 tenrang Pengelolaan dan Penyelenggaraar pendidikan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20lO Nomor ll2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 2036) sebasaimana telah diubah dengan Peraturan \4enreri Dalam Negor] Nomor I20 Tahun 20,t8 t"61artg Perubahan Aras PerarurL Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentans pembentukar! Produk Huk-um Daerah (Berira Negara Republik lndonesi.. Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016'enLang SLandar proses pendjdlkan Dasar dar Menengah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9551: 10, Peraturaa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 20.18 rentang penerimaan peserla fiidik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Meneneah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, alau Benruk Lain yanp Sederajat (Berita Negara Repubtik Indonesia tatrun iOfd Nomor 605): MEMUTUSKAN: MenetapKal : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PDSERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SDKOLAH MENENGAH ATAS NDGERI, SEKOLAH MENENGATI KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI RIAU.

BAB II

TATA CARrt ppDB Bagian l(esatu Pelaksarnaan

Pasal 4

Sekolah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun. f:lakfsTr3arl PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:

a.pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
b.pendaftaran;
c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
d.pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
e.daftar ulang. Khusus untuk SMK dalarn tahap pelaksanaan ppDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru .sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a, pating sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a.persyaratan calon peserta didik sesuai dengan JenJangnya;
b.tanggal pendaftaran;
c.jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jaiur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;

(3)14) d.jumlah daya tampung yang tersedia pada atau SMK sesuai dengan data Rombongan Dapodik; dan
1. e.tanggal penetapan p€ngumuman PPDB. kelas 10 SMA Belajar dalam mekanisme maka PPDB (luring). (s)
(6)t7) hasil proses seleksi Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebaqaimana dimaksud pada ayar (2) huruf d dilakukan sesuai densan jalur pendafraran dalam PPDB. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan gurlL yang dipj.mpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah. pasal 5 PPDB dilaksanakar dengan menggunakan dalam jaringan (daring). Dalam hal tidak tersedia lasilitas jaringan, dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan
(1)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 {sepuluh) SMA atau SMK :
1. a.ben.rsia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. b.memiliki ijazah atau surat tanda tamat beiajar SMp atau bentuk lain yang sederajat; dan
3. c.memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sed€rajat. Syarat._ usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dingan domisili calon peserta didik. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaima-}a diraksuo pada ayat (l) hurul c dikecualikan bagi calon peserra didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
(1)12)
(2)
(3)14)

Pasal 7

(1)Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuiuh) SMA atau SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
(2)Selain memenuhi ketentuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa lndonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diseienggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan. Pase 8 Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. pasal 9 Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap:
1. a.sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.sekoiah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
3. c.sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
4. d.calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Pasalt 1O Apabila berdasarkar hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang meiebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepaia Dinas sesuai kewenangannya. Kepala Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimakslrd pada ayar tl) pada iekolah lain dalam zonasi yang sama. Dalam ha1 daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat. Penyaluran calon peserta didik sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarangr
5. a.Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau metebihi ketentuan Rombongat Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiiiki lahan; dan/atau
6. b.Menambah ruang kelas baru.
(1)
(2)
(3)
(4)(s) Pasa:l 11 Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berka.la paling sedikit 1 (satu) kali dalam l(satu) semester. (:2)
(3)
(4)(s)
(6)17) Bagtan :Ketiga Jalur Pendaftaran ppDB Pasal. 12
(1)Pendaftran PPDB dilakukan melaluijalur sebagai berikut:
1. a.Zonasi:
2. b.Prestasi; dar.r
3. c.Perpindahan tugas orang tua/wali.
(1)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paiing sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (1ima persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas otang tua/wa1i sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf c paling banyak So/o (lima persenl dari dal a Iampung sqkolah. Calon peserta didik hanya dapat memiiih 1 (satu) jaiur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi. Selain melakukan pendaJtaran ppDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran ppDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Sekolah dilarang membuka jaLur pendaftaran penerimaan peserra didik baru selain yang diatur dalarn peraruran Gubernur ini.

Pasal 13

D_ alam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 14) tidak terpenuhi maki kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 14

Dalan melaksanakan PPDB meialui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (Sembilan puluh perJen) sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oieh pemerintai Daerah. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat. (! berdasarkan alainat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun ;eb;tu; pelaksanaan PPDB. \2)

(3)14)
(1)
(2)
(3)Kartu Keluarga dapat diganti denga! Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegaiisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili Sekolah nemprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilatah Kabupaten/Kota yan{l sama dengan Sekolah asal rasal rb Kuota paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) termasuk kuota bagi:
1. a.peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
2. b.anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Peserta didik barr yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksrud ayat (1) huml a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima Peserta did.ik yang berasal dari keiuarga tidak mampu paling sedikit 2oa/o (dwa puluh persen) dari irrmleh rlarre i^nhr rho Orang tua/ wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib beiajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Peserta didik yang orang tua/wali terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program p€nangaran keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluara n dari Sekcrlal- Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas Pendidikan. Dalam hai terdapat dugaan pemalsual bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melalukan verifikasi data dan lapangan serta
(4)(s)
(6)17)
(8)
(1){2)
(3)
(4)(s)
(6)t7) -10_ menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan nFfl rn.l an o-r rnd. hd^n
(9)Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/waii yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas, (1O) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehir.rgga seolah-olah Peserta Didik merrrpakan penyandang disabilitas. Pasa:l 16 Penetapan zonasi dilakukar-r pada setiap jenjang, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekoiah. Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersedian jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang. Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1J ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Penetapan zonasi sebagaimara dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan paling lama 1 {satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB . Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Dalam hal sekolah berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah. Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepadei Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau. Pasal. 17 Ja-lur prestasi dengan kuota paling banyak 57o sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
1. a.Nilai ujian sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
2. b.Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dar/atau tingkat Kabupaten/Kota. Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
(1)12)
(1)
(2)-11

Pasal 18

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peseda didik yang berdomisili diluar zonasi Sekolah va no hersenol:,rtrn Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Pemsahaan yang mempekerjakan.

Pasal 19

Pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wa1i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dikecualikan untuk:

a.Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b.SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
c.Sekolah kerja sama;
d.Sekolah lndonesia diluar rregeri:
e.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
f.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
g.Sekolah berasrama;
h.Sekolah didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
i.Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkar.r kepada Direktur Jenderal yang nenangani bidang pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 21

(1)Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakat mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
(2)Jika_ jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
(1)(2J -L2-

Pasal 22

Seleksi caion peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Dalam hal calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka sisa kouta jalur zonasi diprioritaskal kepada peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi. PasalL 23 Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluhJ SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan niiai UN. Selain mempertimbangkan nilai UN, proses seleksi dilakukan dengan memperimbangkan;

a.hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
b.hasii perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. Dalam hal hasil UN dar-r hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, sekolah memperioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 24

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserti didik pada sekolah yang bersangkutan. Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

(1)
(2)
(3)\4)
(1)
(2)
(1)Pembiayaan untuk pelaksanaan ppDB uiang bersumber dari Bantuan Operasional tidak dipungut dan Pendataan Sekolah.
(2)
(3)Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
1. a.melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
2. b.melakukan pungutan untuk membeli seragan atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
(1)Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasal persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
(2)Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
(3)Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)wajib memenuhi ketentuan peisyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatu. dalam peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERPINDAHAN I'ESDRTA DIDIK pasal 26

Pasal 27

Peserta didik SMA atau SMK di Negara lain dapat diterima d. SMA atau SMK setelah:

a.Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telai menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
b.Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
c.Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
d.Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 28

(1)Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuiuh) setelah:
1. a.memiliki ijazah kesetaraan program paket B; dan
2. b.lulus tes kelayakan dan penempatan diselenggarakan oleh SMA atau SMK bersangkutan. yang yang
(2)Dalam hal terdapat perpindahar peserta didik dari jalur pendjdikan non fofmal/informa I ke sekolah sebagdimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah 1.3ng bersaigkutan wajib memperbaharui Dapodik. BAII IV ROMBONGAN BELAJAR

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…