DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2020

Nomor: 25
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 8 (delapan) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pendidikan Anti Korupsi; Kerja Sama; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 4

9.Jenjang Pendidikan Menengah adalah jenjan peFdidikan pada jalur pendidikan formal yan dasar, berbentuk Sekolah Aliyah (MA), Sekolah Me Madrasah Aliyah Kejuruan sederajat.
10.sekolah Menengah Atas yang selanjutnya d[singkat sMA acalah jenjang pendidikan renengah pada pendlaitan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah pertama (ar.au sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dAlam waktr-l 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.
11.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat sMK a.da.iah salah satu bentuk satuan pendidikan formal )ri::ng ir:enyelenggarakan pendidikan kejuruan gada jenjeLng pendidikan menengah sebagai lanjutan hari Settiar, Menengah Pertama atau bentuk lain yang spderajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/sptara Sekolah Menengah Pertama.
12.Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingt<{t nsN ada'ah ,qSN di Lingkungan Pemerint Lh provinsi Riau.
13.Pernbeiajaran adalah proses Interaksi peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung4n belajar,
14.Kurikulum adalah seperangkat rencana n.engenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, se digunakan sebagai penrbelaj ar an untuk mencapai tuj uan pendidika
15.lrenyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksarraan komponen sistem pendidikan pada satuan Qtau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pe4didikan p.Jar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dpngan tu,jl ar,: ^^.^1:l:l-^.^ .^ ^ ^: ^-^ ^1 proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dpngan tu;'r ar pendidikan nasional. t6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaa capan Can tindakan dengan nilai-nilai universal. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilEipnilai dalinr ili:o se s pembela.j aran. i8. Pembelajaran adaiah segala sesuatu yang d membawa intbrmasi dan pengetahuan dalam inreraksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik.
19.Pendidikan Anti Korupsi adalah sat karakter yang merupakan proses anti korupsi dalam diri Peserta Di Fegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyaralgt.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menlhelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan d4lam rangk:r membentuk peserta did-ik :{arlg disiplin, kerja keras, berani, tang beradaptasi dengan iingkungann pekerti luhur. T7, 5

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam rangka penerapan Pendidikan Anti Korupsi di provinsi Riau.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Pendidikan Anti Korupsi;
b.Kerjasama;
c.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
d.Penghargaan; dan
e.Pembiavaan.

(1)Pendidikan
1. a.Peserta
2. b.Tenaga
3. c.ASN.
(2)Pendidikan huruf a dan didik; Kependidikan; dan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada:
1. a.Satuan Pendidikan;
2. b.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. c.Insansi lain.
(3)Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan licegiatan pada jenjang pendidikan menengah untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi. (41 Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diintegrasikan ke dalam kurikulum diklat atau materi tambahan diklat.

BAB II

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Pasal S Anti Korupsi diberikan kepada:

Pasal 6

Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada semua rnata pelajaran dan kegiatan pada jenjang pendidikan menengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Integrasi pendidikan Anti Korupsi pada semua rnata pelajaran dan kegiatan pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Ke[ompok Keda Guru (KKc)/Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Integrasi pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
(2)
(3)6

Pasal 7

Pendidikan Anti Korupsi pada Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (r) huruf u aitat<ut<an dalam bentuk:

a.pembuatan modul kegiatan pembelajaran Anti Korupsi sebagai bahan ajar ataupun perengkap Rencana peraksanaan Pembelajaran (Rpp);
b.pembinaan dan pengasuhan peserta didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan perilaku Anti Korupsi;
c.pemberian fasilitasi peserta Didik mengena Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiata; pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta Didlk untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seiuruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi serama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan d' pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga pendidik:
1. 1.merefleksikan nilai dan prilaku tidak terlihat selama berlangsung; dan anti korupsi yang telah atau kegiatan pembelajaran
2. 2.mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/kaiakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta Didik selama kegiatan pembelaj aran berlangsung.

Pasal 8

Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan pendidika gaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meiiputi:

a.manajemen sekolah yang transparan dan akuntq.bel, terdapat partisipasi semua pihak terkait dalam pen]rusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program;
b.penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah ,,Koriritmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun Lrpacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu sliswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
c.pengadaan Kas sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas sosial Kelas dengan tujuar:l peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
d.pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemuk4n oleh setlap -warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya;
e.warga satuan pendidikan yang merasa kehilarlgan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
f.pengambilan barang yang hilang disertai dengan nrenyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
g.sekolah menyampaikan dan melaksanakan budaya anti mencontek ketika ujian, urangan dan tugas dilingkungan sekolah: h. J sekolah mendirikan kantin kejujuran sebagai,,laboratorium kejujuran" siswa, dimana siswa membeli barang tertentu di kantin yang tidak dijaga dan membayar sendiri lempat yang telah disediakan; melibatkan pihak lain daram pelaksanaan pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usahi, o..ganisasi Masyarakat, cran instansi terkait; dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

(1)Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pendidikan dan pelatihan. Penerapan Pendidikan mempedomani ketentuan dan Pasal 8.

Pasal 9

Anti Korupsi pada sebagaimana dimaksud

Pasal 10

Peserta Didik dalam Pasal '/ sebagaimana dimaksud jenis pendidikan dan daerah; dan peraturan perundang-

(2)Program pendidikan dan pelatihan pada ayat (1) dilaksanakan pada pelatihan:
1. a.pelatihan teknis;
2. b.pelatihan fungsional;
3. c.pelatihan manajerial;
4. d.pelatihan dasar;
5. e.pelatihan kepemimpinan pemerintah
6. f.pelatihan lainnya sesuai ketentuan undangan.

Pasal 11

Pendidikan Anti Korupsi pada 'ASN dilakukan oreh widyaisrvara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 12

Dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan dengan kerja sama antara pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta pihak ketiga. Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi pemberantasan Korupsi, KementerianlLembaga dan instansi vertikal di Daerah.

(1)
(2)-8 (s)
(3)
(4)
(1)
(2)Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana ayat (1) yakni Pemerintah provinsi Lain KabupatenlKota. 1) meliputi organisasi yang tidak undangan. ntuan peraturan perundang- Peiaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda'g- undangan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PETAPORAN

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi peraksanaan Imprementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Gubernur. Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaruasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi Riau bersama instansi terkait lesuai kebutuhan. dimaksud pada dan Pemerintah korupsi disampaikan tahun sekali atau Pasal t4 Pelaporan atas Implementasi pendidikan Anti kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…