DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2024

Nomor: 25
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) bab dan 9 (Sembilan) Pasal sebagai berikut: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi ftar unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pergur tan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan sert pemangku kepentingan lainnya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting;

1.Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap� 1 kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahu 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 lt"ang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu: 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Lhndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); tentang Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan [Lembaran Negara Republik 2023 IN0Ior 105, Tamtahan Lateran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tenuang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang ' Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2024 tentang ' Strategi Pemantauan Intervensi Keluarga Berisiko Stunting yang Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor ...); Menetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN: GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau. 4, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya bcrada di bawah standar yang ditciapkan olch Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d' bidang kesehatan.
5.Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang idilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
6.Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang ailaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
7.Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
8.Pemantauan adalah kegiatan mengamati tahap persiapan dan juga perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9.Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas untuk mencegah Stunting.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagar pedoman dalam melaksanakan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan status gizi dan kesehatan pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia O (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
2. b.menurunkan prevalensi Stunting pada balita.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pelaksanaan;
b.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
c.pengawasan; dan
d.pendanaan.

(1)Percepatan Penurunan Stunting di Dacrah dilakukan dengan berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di wilayah Daerah;
2. b.peningka tan kom unikasi peru bah an perulaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.peningkatan konvergensi intervensi spesfik dan intervensi sensitif di wilayah Daerah;
4. d.peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keiuarga, dan masyarakat; dan
5. e.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
(3)Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk indikator keluaran, target dan tahun pencapaian, serta penanggung jawab yang ditetapkan iebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(4)Percepatan Penurunan Stunting di Daerah dilakukan dengan melibatkan lintas sektor melalui sinkronisasi program pada lokasi fokus intervensi.

BAB II

PELAKSANAAN Bl4

Pasal 5

(I) Upaya Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui 2 (dua) intervensi yaitu:

a.lntervensi Gizi Spesifik; dan
b.Intervensi Gizi Sensitif.

(2)lntervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan keluarga yang berisiko Stunting.
(3)Sasaran dari Jntervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, yakni:
1. a.pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil kurang energi kronis dan balita gizi kurang;
2. b.pemberian suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil dan remaja putri;
3. c.pemberian AS! ekslusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan;
4. d.pernberian Makanan Pendarnping ASI (MPASI) pada anak usia 6-23 bulan;
5. e.pelayanan tata laksana gizi buruk pada balita;
6. f.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
7. g.imunisasi dasar lengkap pada balita.
(4)Sasaran Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difokuskan pada keluarga berisiko Stunting yang dilaksanakan rnelalui kegiatan:
1. a.pclayanan kelarga berencana pasca persalinan;
2. b.pemeriksaan kesehatan pranikah bagi cal on pasangan usia subur;
3. c.penyediaan akses air minum layak;
4. d.penyediaan akses sanitasi yang layak;
5. e.penyediaan akses jaminan kesehatan nasional;
6. f.pendarnpingan keluarga berisiko Stunting;
7. g.penyediaan akses bantuan tunai bersyarat pada keluarga miskin dan rentan;
8. h.pemberian bantuan sosial pangan pada keluarga miskin dan rentan;
9. i.kampanye stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); dan J. peningkatan pernaharnan yang baik ten rang Stunting pada kelornpok sasaran.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas Perangkat Daerah dan pernangku kepen ting an terrnasuk Tim Penggerak Pernberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
(3)Pernantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada rnelalui rnekanisrne 1 (satu) data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4)Gubernur rnenyarnpaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat.
(5)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (), dilakukan 2 {dua) kali dalam 1 {satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

( 1 ) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

(2)Pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunsn Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

Pendanaan Percepatan Penurunan Stunting bersumber dari:

a.anggaran pendapatan clan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerjntahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan dPekanbar pada tangg Pi. GUhRNUR RIAU S. FIHARIYANTO DiundangkandiPekanbaru pada tanggal Pi. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, inan Sesuai Dengan Aslinya --et' FtKEPALA BIRO HUKUM, HARIADI, SH. 'H. Pembina (IV/ a) tBF . 19840326 200903 1 003 INDRA BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR:

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…