DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 28 (dua puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Menetapkan: 10. 11. 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. 10. 11. 12. 13. 14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 3. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 4. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD. 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD. 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau. beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

(1)
(2)Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. : Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai _nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan_ sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. b. Cc. tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan; pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan pengawasan dan pembinaan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. o A menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD; mendorong penggunaan produk dalam negeri; mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian; mendorong Keikutsertaan industri kreatif; dan mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : a. b. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat; mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; memanfaatkan barang/jasa hasil penelitian; memanfaatkan hasil industri kreatif; dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. b. c. c. d. e. f. g h.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.bersaing;
e.adil/tidak diskriminatif;
f.akuntabel; dan g ekonomis.

Pasal 7

Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; . bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; . tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; .menerima dan bertanggung jawab atas_ segalad. keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; . menghindari dan mencegah terjadinya pertentangane. kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD; f. . menghindari dan mencegah penyalahgunaang. wewenang dan/atau kolusi; dan .tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidakh. menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(1)Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi:
1. a.Barang;
2. b.Pekerjaan Konstruksi;
3. c.Jasa Konsultansi;
4. d.Jasa Lainnya.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.Swakelola; dan/atau
2. b.Penyedia.
(4)Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan;
2. b.persiapan pengadaan;
3. c.persiapan pemilihan;
4. d.pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.pelaksanaan kontrak.
(5)Tahapan pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

(1)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan barang/jasa.
(2)Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan dengan:
1. a.sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
2. b.sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
3. c.pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.
(3)
(4)
(5)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi. Pemimpin BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa. Tugas, fungsi, pengaturan SDM dan kelembagaan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: pm mo oO p

(1)PA; KPA; PPK; PPTK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Penyelenggara Swakelola; Penyedia; dan Pelaku Lainnya.

Pasal 11

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b.mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menetapkan perencanaan pengadaan; . menetapkan dan mengumumkan RUP; . melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; &@ 9 menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
h.menetapkan PPK; i.

(2)
(1)
(3)
(4)
1. i.menetapkan PPTK;
2. j.menetapkan Pejabat Pengadaan; k. menetapkan penyelenggara Swakelola;
  1. 1.menetapkan tim teknis; m.menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; n.menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
3. o.Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan p.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  1. 1.Tender/Penunjukan Langsung/£-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  2. 2.Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…