DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (Sembilan) bab dan 19 (Sembilan Belas) pasal diantaranya ; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Wajib Belajar; Pengelolaan Wajib Belajar; Tim Koordinasi Penyelenggaraan Wajib Belajar; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Evaluasi Dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pada Satuan Pendidikan Menengah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas_ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 4. 5. 6. 7. 8. dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Menetapkan: 10. 11. 12. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157}; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 9. Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2 3. 4 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Wajib Belajar 12 tahun adalah program pendidikan minimal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan memengah yang harus diikuti oleh masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 10. 12. 13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jJalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederayjat. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyclenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Program paket C adalah program pendidikan menengah jalur non formal yang setara Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar 5. 6. 7. 8. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, social, dan/atau memiuliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau. mengalami bencana alam, bencana social, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Pendidikan Inklusif adalah system penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kclainan dan memiliki potensi kecerdesan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupaka penduduk Riau dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan Daerah Riau dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a.mengupayakan perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah yang bermutu bagi masyarakat.
b.memberikan kesempatan layanan pendidikan bagi anak tidak sekolah/anak putus sekolah;
c.menumbuhkan kepedulian bersama_ seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap program penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyelenggaraan Wajib Belajar;
b.pengelolaan Wajib Belajar;
c.tim Koordinasi Penyelenggaraan Wajib Belajar;
d.peran serta Masyarakat;
e.kerjasama;
f.penghargaan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.evaluasi dan pelaporan; dan pendanaan.

BAB II

PENGELOLAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 5

Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Dan Pendidikan Informal. i
(4)Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sekolah menengah atas atau yang sederajat;
2. b.sekolah menengah kejuruan; dan
3. c.pendidikan khusus yang meliputi Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan Layanan Khusus yang meliputi Sekolah terbuka, darurat, terintegrasi, sekolah dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perudang-undangan. Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Program paket C atau bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melelalui Pendidikan keluarga dan/atau Pendidikan lingkungan. Ketentuan mengenai penyetaraan Pendidikan Nonformal dan pengakuan hasil Pendidikan Informal penyelenggaraan program Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah terhadap jalur formal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
(2)(3
(3)undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah wajib mendukung Pendidikan Inklusif. Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah wajib menerima peserta didik dan lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dari keluarga miskin/tidak mampu sesual daya tampung satuan (1

(2)pendidikan.
(1)
(2)
(3)Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a.teguran tertulis; dan
1. b.penundaan penyaluran bantuan biaya operasional Pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam keputusan
(3)(4
(5)kepala Dinas.

Pasal 8

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah, harus menjaga keberlansungan pelaksanaan Pendidikan yang bermutu) dan memenuhi_ standar nasional Pendidikan serta memperhatikan kearifan lokal. Penyelenggaraan Wayjib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM).

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Masyarakat menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus. Setiap orang tua/wali Peserta Didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya yang telah lulus sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat ke jenjang Pendidikan Menengah. Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya Pendidikan melalui bantuan operasional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah {1

(2)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
(1)
(2)

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesual kewenangannya masing-masing menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan Pendidikan untuk setiap Satuan Pendidikan Menengah. Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesual kewenangannya masing-masing menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap Satuan Pendidikan Menengah. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya koordinasi atas penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan Pendidikan lintas kabupaten/kota di wilayahnya untuk pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan (1

(2)Menengah.

Pasal 11

Pengelolaan program Wajib Belajar 12 tahun pada Satuan Pendidikan Menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pengelolaan program Wajib Belajar 12 tahun pada tingkat Satuan Pendidikan Menengah menjadi tanggung jawab pimpinan Satuan Pendidikan Menengah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…