DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Kerja Sama UPT PAM; Bab III. Tata Cara Kerja Sama; Bab IV. Hasil dan Pembiayaan Kerja Sama; Bab V. Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI. Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII. Pengakhiran Kerja Sama; Bab VIII. Perubahan/Penambahan (Amandemen/Addendum) Kerja Sama; Bab IX. Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama; Bab X. Ketentuan Peralihan; Bab XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ¢ 10. ll. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan:
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 17); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.2
3.Gubernur adalah Gubernur Riau. 4 Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat daerah Provinsi Riau. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, -4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis operasional dan pelaksana tugas teknis penunjang pada Dinas Provinsi Riau. 8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT PAM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan air minum yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumunya. Kepala UPT Pengelolaan Air Minum di singkat Kepala UPT PAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Pihak Ketiga Adalah Orang Pribadi, dan Perusahaan Swasta Yang Berbadan Hukum. Kerja sama adalah suatu perbuatan antara subjek hukum mengikat diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan dan manajemen dan proses secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Efisisensi adalah upaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan blaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal melalui kerja sama. Efektifitas adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal melalui kerja sama. Ekonomis adalah perbandingan’ rasional antara pengeluaran dan hasil yang diperoleh. Saling menguntungkan adalah pelaksaaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing masing pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan pelayanan yang diberikan secara rutin dan berkesinambungan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau di miliki oleh UPT Pengelolaan Air Minum sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT Pengelolaan Air Minum yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT Pengelolaan Air Minum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakanbarang milik daerah. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan /atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak =mengubah status kepemilikan. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota .
31.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau- sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk sclanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
32.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau_ sarana_ berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. dalam rangka peningkatan pendapatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT PAM guna memperjelas sistem dan prosedur pemilihan mitra kerja sama untuk menunjang praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan BLUD UPT PAM.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan,mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki UPT PAM dengan pihak-pihak yang bekerja sama dalam meningkatkan standar pelayanan sesual dengan praktek bisnis yang sehat dengan ketentuan perundang-undangan;
b.terpilinnya Mitra Kerja sama yang profesional, kompetitif serta berasas pada transparansi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah : . prinsip kerjasama . subjek dan objek kerja sama; kerja sama operasional; . kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; . bentuk hasil kerja sama; naskah perjanjian kerja sama; penyelesaian perselisihan kerja sama; dan oa Oo oO Dp . Monitoring dan evaluasi.

BAB II

KERJA SAMA UPT PAM

Pasal 5

(1)BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
(3)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat
(2)dapat berbentuk finansial nonfinansial.

Pasal 6

Para Pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi :

a.Pemerintah Kabupaten/ Kota;
b.Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa/ Perusahaan Umum Daerah;
c.Koperasi/Yayasan; dan
d.Pihak ketiga.

Pasal 7

(1)Objek kerjasama BLUD dengan pihak lain merupakan objek kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(3)Objek kerjasama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

Pasal 8

Bentuk kerja sama UPT PAM meliputi :

a.Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Air Minum; b. Kerja sama dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Pasal 9

Bentuk kerja sama penyediaan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan perikatan antara UPT PAM dengan pihak lain dalam penyediaan pelayanan air minum.

Pasal 10

Bentuk kerja sama dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kerja sama lain yang menghasilkan pendapatan bagi UPT PAM dengan penggunaan/pemakaian aset yang dimiliki UPT PAM kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Pasal 11

(1)Pemimpin BLUD dapat melakukan kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan BLUD.
(2)Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
(3)Pendapatan yang berasal dari Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
(4)Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Sewa;
2. b.Pinjam Pakai; .
3. c.KSP;
4. d.Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
5. e.Kerjasama penyediaan infrastruktur.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…