DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 35 (tiga puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur berisi Ketentuan Umum; Pelaksanaan PSBB; Kegiatan Tertentu yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB; Sumber Daya Penanganan Corona Virus Disease; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Penindakan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Repubiik Indonesia Nomor: HK.O1.O7/MtrNKES/308/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), perlu ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease(COVID-19) di Kabupaten Kar.;ipar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai; b. c. d. 4. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOI\,IAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANANCORoJVA yrRus DISTEASE (COvrD-lg) Dr KABUPATEN KAMPAR, KABUPATEN PELALAWAN, I{ABUPATEN SIAK, KABUPATEN BENGI{ALIS DAN KOTA DUMAI.

Pasal 18

y?t (6) Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 S; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 195g tentang penetapan Undang-Undang Darurat Republik trrdone*la Nomor 19 Tahun I7ST tentang pembentukan Daerah_daerah Swatantra Tingkat I Slmatera earaq- .laribi dan Riau (Lj?mbaran Negara hun t9S7 Nomor 75) Sebagai Unda Indonesia Tahun Negara RePublik Negara Repubiik Indonesia Nomor 1646), Ouh"t Lembaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19g4 tentang Wabah Penyakit_ ^Menular (Lembaran Negara n.prrbilt Indonesia Tahun 1984 Nomor ZO, Tambih"n t "*t"..n Negara Republik Indonesia Tahun 19g4 Nomor 3?;3j;- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O14 +a^+^^_ Pemerintahan Daerah - (Lembaran N.g*; *#fti Indonesia Tahun 2014 Nomor Z++, tambZian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ) ".U"guimana telah diubah beberapa kali _ terakhir dengan Un?ang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang peribahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 rpnlas^ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara d;;i# Indonesia Tahun 2015 Nomor SB, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201g rahroh^ Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran N"g..i -.;;ir; Indonesia Tahun 2O1B Nomor 12g, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2olg (COVID_ 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OIg (COVID-19) (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 326); Mengingat: i . 2. o. q 6. 7.

1.Provinsi adalah provinsi Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Riau.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten pelalawan Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. 4' Bupati/waiikota adalarr Bupati Kampar, Bupati peralawan, Bupati siak, Bupati Bengkalis dan WaliKota Dumai. 5' Gugus T\rgas percepatan penanganan corona virus Di.sease2o 19 (covlD_ 19) Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Gugus T\rgas p.ouinsi adalah tlm yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyal tugas mempercepat penanggulangan corona virus Disease 2019 (covlD-i9)Leralui JLrgitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, inasyarakat, dan media. (covrD_ Tugas g dibentuk oteh Bupati/w ^fit<orfl'ono 7' Pembatasan sosiar Berskara Besar yang selanjutnya disingkat pSBB adalah pembatasan atau penghentian sementara kegiatai tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksl corona vtrus Disease 2Ol9 (COVID- 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease ZO t O ICOVIO_t01. B. Barang Kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebututran ylng tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. l0 Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Kampar, Kabupaten pelarawan, Kabupaten Siak, KJbupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Peraturan Gubernur ini dalam rangka percepatan di Kabupaten/Kota.

BAB I

KETENTUAN UMUM BagianKesatu pengertian pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pSBB penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) pasal B Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: g dan/atau barang e (covrD_19); b. penyebaran Corona c' m-emperkuat upaya penanganan kesehatan akibat corona virus Drcease 2019 (COVID-19); dan d' menangani dampak sosiar dan ekonomi dari penyeba ran corona virus Disease 20 1 9 (COVID_ 1 9).

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan pSBB;
b.kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama pSBB; c hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seramapqRp.
d.sumber daya penanganan Corona Virus Disease2o 19 (COVID_19);
e.pemantauan, evaluasi dan peiaporan;
f.pendanaan;
g.penindakan; dan
h.sanksi. Umum (i)

BAB II

PELAKSANAAN PSBB

Pasal 5

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corono 2019 (COVID-l9), diberlakukan pSBB di Kabupaten/Kota oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembatasan atau penghentian sementara aktivitas luar dilakukan oleh setiap penduduk. Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:

a.melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun tangan berbasis alkohol, serta berperilaku hidup bersih dan
b.menggunakan masker di 1uar rumah. Virus Disease yang disetujui dalam bentuk rumah yang atau pencuci sehat (PHBS);

(3)
(4)Pembatasan atau penghentian sementara aktivita rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a' pelaksanaan pembelajaran di sekorah dan f atau institusi pendidikan lainnya;
1. b.aktivitas bekerja di tempat kerja;
2. c.kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
3. d.kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
4. e.kegiatan sosial dan budaya;
5. f.pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
6. g.kegiatan ditempat hiburan dan wisata. Gub-ernur/ Bupati /walikota membatasi atau menghentikan sementara aktifitas diluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kewenangan. Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan pSBB dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota. Jangka waktu pemberlakuan pSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 6

selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara keeiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekorah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembeiajaran di rumah/ tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh. Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 7

( 1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(1), meliputi:
1. a.lembaga pendidikan tinggi, antara lain seperti: Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, Institut dan Politeknik;
(2)
(3)
(1)
1. b.lembaga pelatihan, antara lain seperti: Kursus Komputer, Kursus Bahasa, Kursus Mgngegudl eimbingan Belajar, Kursus Menjahit, Kursus perhoteian, Balai Latihan Kerja"dan pelatihan Satpam;
2. c.iembaga penelitian, antara lain seperti: pertanian, Bahasa, dan Budaya;dan d' lembaga pembinaan, antara rain seperti: Lembaga pembinaan Khusus Anak dan Lembaga pembinaan fhusus Narkoba. Gugus T\rgas provinsi/ Kabrp.t.rr7r<ltfelatihan Relawan Kesehatan serta sementara kegiatan di institusi aksud pada ayat (i), kegiatan, administrasi dilaksanakan secara tentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

Dalam penghentian sementara kegiatan sebagaimana dima.:ksud dalam Plsa] 6 ayat (1) selama pemberlakuan pSBB, p.r.rggr.rg jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib: '

a.memastikan proses . pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; b. 1e]3{ykan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2Ot9 (covlD-lg) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau in"ui.r"r pendidikan lainnya; dan
c.menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya. ebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala a' membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah;
b.menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; dan
c.menutup akses masuk bagi pihak_pihak yang tidak berkepentingan.

(2)pembatasan "-,,??.T:il;j:ff di re mpat Kerja

Pasal 9

(1)selama pemberrakuan pSBB, dilakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
(2)(s) Selama pembatasan se: sebagairiana dr",il;T;;:T;.?tii: fi ,3.,::ffi_:1,ffr:,xi.l:i:[:i:,:; tempat kerja dengan aktivitas bekerja di iumahf tempat tinggal. PjT1"an. tempat kerja/kantor yang melakukan pembatasan sementara ;:jil|* bekerja di tempat kerja slbagai-u"u ar*ur.."a p"a. .v.ilzr
1. a.menjaga. a€ar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
2. b.menjaga produktivitas lkinerja pekerja;
3. c.mengatur jam keda;
4. d.menjaga keamanan dan kebersihan lokasi tempat kerja;
5. e.memberikan perlindungan kepada Disease 20 19 (COVID_ 19) sesuai dan iingkungan sekitar pekerJa yang terpapar Corona Virus ketentuan peraturan perundanq_
(4)undangan;
1. f.menyediakan pos peperiksaan karantina dan petugas kesehatan .kesehatan, ruang transit, ruang di area perkantoran; dan
2. g.mempunyai akses langsung dengan petugas kesehatan. T T-^,,^ vy,^ra Virus Disease 2019 (COVID_l9) di lokasi ^-.^+ t. erja sebagaimana dimaksud pada dyd.L [r la dengan cara :
3. a.membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana ditempat kerj a; b menerapkan protokor pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (COVID-19) bagi pegawai; dan
4. c.menutup akses masuk bagi pihak_pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

Dike cualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1i bagi tem;at kerja/ kantor dengan kategori:

a.seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
b.kegiatan pelaksanaan proyek Strategis Nasional (pSN);
c.badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan corona virus Disease 2019 (covlD-19) dan/atau dalam pemeriuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/ atau Pemerintah provinsi/ pemerintah Kabupaten/ Kota;
d.pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1. 1.kesehatan;
2. 2.bahan pangan/ makanan / minuman I
3. 3.energi:
4. 4.komunikasi dan teknologi informasi;

(1)
(2)
1. c.Keuangan;
  1. 6.logistik;
  2. 7.perhotelan;
  3. 8.konstruksi;
2. f.industri strategis;
  1. 10.perkebunan dan industri pendukungnya;
  2. 11.hutan tanaman industri dan industri pendukungnya;
  3. 12.pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan Sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  4. 13.kebutuhan sehari_hari.
3. e.orqanisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial. Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagalmana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
4. a.pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
5. b.larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal -apatila terpapar Corona Virus Diseqse 2019 (COVID-l9) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja antara lain:
  1. 1.penderita tekanan darah tinggi;
  2. 2.pengidap penyakitjantung;
  3. 3.pengidap diabetes;
  4. 4.penderita penyakit paru-paru/pernafasan kronis lainnva:
  5. 5.penderita kanker; 6, ibu hamil dan menyusui; dan
  6. 7.usia lebih dari 55 (1ima puluh lima) tahun untuk pegawai Negeri Sipil dan untuk pegawai Swasta berdasarkan kebijakan pimpinan masing-masing.
6. c.penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja, meliputi: 1 . memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  1. 2.seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
  2. 3.bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  3. 4.menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
  4. 5.melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat keda;
(3)o.

7.mengharuskan cuci .tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan fttand sanitizer/ termasuk menyediakan ru"ilitr, "rr"i tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
8.menjaga jarak antar "::r-". karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1(satu) meier;
9.melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease 2O1g lCOVfl_f O1 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
10.dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: a' aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paiing sedikit 14 (empat belas) hari kerja;

b.petugas medis dibantu satuan pengaman merakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
c.penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang perna_h melakukan kontak lisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah selesai. T adap kegiatan penyediaan penanggungiawab restoran/rumah kewaiiban untuk:
a.membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsu ng (take awag), melalui pemesanan secara daring, d.an f atau dengan f.""itit"" telepon/layanan antar;
b.menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar peianggan;
c.menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan penanganan pangan sesuai ketentuan; makanan dan minuman, makan/usaha sejenis memiliki dalam proses
d.menyediakan aiat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
e.memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
f.melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
g.menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawal;
h.melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas: dan 70
1. 1.mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker. kepala dan pakaian kerja -lesuai ' pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(4)Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotei wajib: a' menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isorasi manolrr:
1. b.membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room seruice); c' meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hoter yang dapat menciptakan kerumunan orang daiam area hotei; d, melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran pernafasan yaitu suhu tubuh > 3g.C, demam, tatut<, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
2. e.mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatJn kerla, aan
3. f.mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer./ termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
(5)Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada dikawasan proyek; dan
2. b.pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
  1. 1.menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan Corona Vints Disease 20 19 (COVID_ 19) di kawas"., proy.k;
  2. 2.membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. 3.menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari_hari seluruh pekerja selama berada'di kawasan proyek;
  4. 4.mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keseiamatan dan kesehatan kerja;
  5. 5.mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitiz,er/ termasuk menyediakan fasiiitas cucr tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  6. 6.melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu tubuh > 38'C untuk berada di dalam lokasi kerja;
  7. 7.menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID_l9) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari alau safetg moming talk; dan
  8. 8.melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekeria selama berada di kawasan provek. t1,
(6)
(7)Tempat kerjalkantor yang diperbolehkan dan trdak diperbolehkan melakukan aktivitas, sebagaimana tercantum dalam Lamiirr' i--a"., merupakan bagian J.'ang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. ta dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dan tidak diperbolehka., .o"Lkrrkun- aktivitls uet<eria'aa' engaturan teknis sesuai ketentuan peraturan p"*.rd.rrg_ pembatasan".*ri1u"'il"f*""#J.lldiRumalhlbadah

Pasal 11

selama pemberlakuan pS.BB,_dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah d,anlatru di temipat tertentu. sementara i rumah ibadah tertentu se dilakukan di Pada ayat (1), D. ikecualikan dari penghentian sementara untuk rumah ibadah danf atau ditempat _ tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/Lembaga Keagamaan setempat. Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual. Selama p keagamaan di rumah ibadah dan/atau a dimaksud pada ayat (1), kegiatan t adzan, lonceng, dan/aiau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

(1)Selama pemberlakuan pSBB, pengurus/penanggung jawab rumah ibadah dan/ atau ditempat tertentu wajib:
1. a.memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah;
2. b.melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19) di rumah ibadah masing_masing; dan
3. c.menjaga keamanan rumah ibadah masing_masing.
(2)Upaya pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (coviD-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
1. a.membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana rumah ibadah;
2. b.menerapkan protokol pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (COVID-19) bagi pengurus/penanggung jawab rumah ibadah; dan
3. c.menutup akses masuk bagi pihak_pihak yang tidak berkepentingan.
(1)
(2)
(3)
(4)(s) 12
(1)
(2)
(3)

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…