DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2024

Nomor: 27
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Prinsip Penetapan Tarif; Bab III. Mekanisme Pengusulan Tarif Pelayanan; Bab IV. Pelayanan yang Dikenakan Tarif; Bab V. Perhitungan Tarif; Bab VI. Penetapan Tarif; Bab VII. Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Tarif Jenis Pelayanan; Bab VIII. Pemanfaatan Tarif; Bab IX. Perubahan Tarif; Bab X. Evaluasi Tarif; Bab XI. Penerimaan Tarif Layanan; Bab XII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808}; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Menetapkan:
14.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 17); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau. 4 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT PAM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Ul Badan Layanan Umum Daerah yang. selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Kepala UPT Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Kepala UPT PAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
7.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
9.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. -4. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh UPT PAM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari Biaya per Unit Layanan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: mo B ga

(1)prinsip penetapan tarif, mekanisme pengusulan tarif pelayanan, pelayanan yang dikenakan tarif; perhitungan tarif; penetapan tarif; keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan; pemanfaatan tarif, perubahan tarif; evaluasi tarif; dan h. i. penerimaan tarif layanan.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Penetapan tarif BLUD UPT PAM dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat. Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (unit cost).

(2)Biaya per unit layanan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT PAM, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
(3)BLUD UPT PAM mengenakan Tarif Layanan sebagai(4) imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. Tarif Lavyanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT PAM. Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya. (6 Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang
(7)berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(5)dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah. Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail Rincian Objek Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
2. b.Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(1)
(2)
(3)

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif. Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan. Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan. Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
(4)
1. a.SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.unsur perguruan tinggi; dan d. lembaga profesi.
(5S)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

Jenis pelayanan BLUD UPT PAM yang dikenakan tarif yaitu Jasa Pelayanan Pengiriman Air Curah.

BAB V

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

Tarif Jasa Pelayanan Pengiriman Air Curah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperhitungkan berdasarkan komponen biaya mobilisasi, demobilisasi ke lokasi pengiriman, dan biaya peralatan.

BAB VI

PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Detail rincian tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANAN

Pasal 11

(1)Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT PAM dapat memberikan’ keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain untuk :
1. a.kebutuhan sosial; dan
2. b.bencana.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT PAM.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…