DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruangan Lingkup; Penggunaan, Sumber dan Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus; Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pelaporan; Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Kabupaten/Kota adalah KabupatenlKota di provinsi Riau.
5.Bupati/walikota adalah Bupati/walikota di provinsi Riau. 6' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan tielanja Daerah Provinsi Riau yarg merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan dise{'ui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Ralcyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan re4a eengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 9' Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yangseranjutnya disingkat BPKAD adarai Badan e""g.r"r"i.rr.rg* dan Aset Daerah provinsi Riau. 10' Dinas Sosial adarah Dinas Sosiar provinsi Riau. 1 1' Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial provinsi Riau. Pejabat pengelola Keuangan ingkat DpA-ppKD aaJafr a satuan keq'a pengelola Riau. Umum Daerah provinsi
13.Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan dari provinsi k.p;J; dalam rangka pemerataan danlatau ampuan keuangan.
14.Proposal usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menguraikan dilengkapi dengan lengkap.
15.Resiko sosial menimbulkan ditanggung ol masyarakat sebagai krisis politik, fenome tidak diberikan belanja bantu dan tidak dapat hidup datam
16.corona Virus Disease 2org yang selanjutnya disebut covlD- 79 adalah penyakit menurar vang disebabkan oreh seuere Acute Respiratory Syndrom.e-Corona Virus_2.
17.Bantuan sosial pangan Mumi yang selanjutnya disingkat BSP murni adalah. penerima prograrn-bantuan sosial p*"gun (sembako) vans tidak mendapa-tkan bantuan rainnya j*i Kementerian Sosial RI.
18.Non Data Terpadu Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah penerima Bantuan sosial atau pasyarakat yang terdampak covlD-19 di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kementerian Sosial RI.
19.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah elektronik yang memuat informasi sosial. demografi dari individu dengan status di Indonesia. sistem data ekonomi, dan kesejahteraan terendah 6

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAIiI RUANG LINGKUP pasal 2 Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan Dampak corona virus Disease 2or9 (covlD-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau Tahun en[[aran 2020.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan hukum dan tertib administasi keuangan bersifat khusus dalam sosia-l COVID-19. untuk mewujudkan kepastian dalam pengelolaan bantuan rangka penanganan dampak pasal 4 RuTg .lingkup yang diatur da-lam peraturan Gubemur ini meliputi: a' ,P_enggunaan, sumber dan alokasi bantuan keuangan bersifat KNtIStrS: b' Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus;

c.Pelaporan; qan
d.Evaluasi.

BAB III

PENGGUNAATiI, SUMBER DAN ALoKAsr BANTUATI I{EUANGATI BERSIFAT KHUSUS

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan bersifat Khusus digunakan pemerintah KabupatenlKota untuk peningkatan kualitas jaring pengamanan sosial untuk masyarakat terdampak covio_rq dalam bentuk Bantuan Sosiar r\.rnai sebesar Rp.300.000,- (Ttga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga per Bulan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang iesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Penerima bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keluarga penerima BSp murni, dan non DTKS.
(3)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD provinsi Tahun Anggaran 2O2O.
(2)Penetapan alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Manfaat BSp Murni, dan b' Pendataan penerima Ma'faat Non DTKS terdampak Covid -19. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/walikota dalam bentuk surat permohonan pantuan yang dilengkapi dengan proposal pengajuan Bantuan kepada Gubernur.
(3)usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi bersama oleh Tim verifrkasi Dinas Sosial dibantu oleh BPKP perwakilan provinsi.
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)

BAB IV

PERENCAI{AAN, PENGANGGARAN, PELAI(SANAAI{, DAN PEI\IYALURAI{ BAI{TUAN KEUANGAI{

Pasal 8

Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2O2O. Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DppA-ppKt.

Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi Pantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Pemerintah KabupatenlKota melakukan perubahan penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. P_erubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan npgn lahun Anggaran 2O2O atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran b.gr Pemerintah KabupatenlKota yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2O2O:

Pasal 10

(1)Pemerintah KabupatenlKota menJrusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai dasar peraksanaan bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka penanganan dampak sosial COVID- 1 9.
(2)Penatausahaan dimaksud ayat undangan.

Pasal 11

Penyalura' Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal g dilaks sekaligus atau lgrtahaq dengan cara Rekening Kas Umum Daerah Provinsi aten/Kota; Penyaluran secara ,bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan berdasark, permintaan dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengajukan pernohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada 6sal Z ayit 121. Badan/Dinas pengerola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenlKota menyampaikan permohonan penyaruran bantuan keuangan bersifat khusus yang ditandatangani rekomendasi Dinas Sosial, ap kelengkapan administrasi pemerintah Daerah Kabupa,.;iril,*;" bersifat khusus ke Kelengkapan administrasi penyaruran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai terikut:

a.Surat Permohonan pengajuan penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus ditandatarrg.rri Bupati/walikota dengan jumrah alokasi seJuai dengan lampiran Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus;
b.rekomendasi penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dari Dinas Sosial
c.Proposal Pengajuan Bantuan dengan menampilkan jumlah penerima manfaat dan jumlah uang yang diajukan sesuai dengan penetapan alokasi bantuan;
d.surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
e.Surat Pernyataan Penggunaan Dana ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
f.Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah masing- masing Kabupatenf Kota penerima Bantuan Keuangan Khusus;
g.Salinan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah masing-masing Kabupatenf Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
h.Kuitansi ditandatangani oleh Bupati/walikota dan bermaterai Rp.6.000;

(1)
(2)
(3)
(4)(s)
(6)
(7)
(8)(e) i' Keputusan Rupati/warikota terkait penerima Bantuan Dampak Sosial COVID_ 19;
1. j.Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Diketahui oleh erif",i7w.tit o,",
2. k.Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) dan/atau Dokumen pelaksanaa.r perur"ah"i ei.g#ran (DppA), dan peraturan Bupati/Walikota,."1"?? perubahan Penjabaran Anggaran pendap.t".,---d-u., Beranja Daerah; Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Kab-upate n /Kota menyampaikan laporan realisasi dan bukti penerimaan bantuan sosiar tunai yang telah ditandatangani oleh masing_m;t"g ;;;erima dan disahkan oleh kepala Dinas Sosial "r<"U.rp"L riixoru. Apabila terdapat d"."3 yang belum disalurkan pada tahap sebelumnya, diperhitu.,gt".r, pada penyaruran tahap berikutnya. Dalam hal terdapat_ dana yang sudah disalurkan tidak digunakan "a-pai dengan t.t." waktu pelaporan, dana tersebut harus dikembarikan dan disetor r<e rai Bendahara Umum Daerah provinsi selambat_lambalnyat (satu) minggu setetah taporan p.rt.rg!;d;;;;; Bantuan Keuangan disampaikan pada pemerintaE Daerah. Dalam penyaluran banturan kepada masyarakat penerima, pemerintah Kabupaten/ Kota dapat mengangg.rt.r, biayi lpgragiogral yang bersumber dari "rrgg.r"r; p.??"p.tan dan Belanj a Daerah Kabupate n / Kota -""irrg_-"sing. Format kelengkapan administrasi penyaruran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagiln yang tidak terpisahkan dari Feraturan Gubernur ini.
(1)

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

Bupati/walikota wajib menyusun pertanggungjawaban penyaluran bantuan laporan akhir keuangan bersifat khusus.

(2)Laporan ayat (1) Sosial. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada Gubernur merarui Dinas Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam format sesuai petunjuk teknis baniuan r..rurrg"'' khusus. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan satu (1) bulan setelah penya_luran. '
(3)
(4)
(1)
(2)

BAB VI

EVALUASI

Pasal 13

Apqrat Pengawasan Intern pemerintah (ApIp) melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunarr Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. ,lgarat Pengawasan Intern pemerintah (ApIp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Daerah provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupate n I Kota .

BAB VII

I{ETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru anggal ERNUR RIAU, Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS BERITA D Pekanbaru PROVINSI RIAU, YAN A JAYA VINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR: LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR.RIAU NOMOR TANGGAL TENTANG : 29Tahun202O : 15 Mei 2020 : Pedoman Bantuaa Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kab / Kotiuntuk Peningkatan Kualitas Jaring pengaman Sosial Dalam penanganan COVID 19 yang bersumber dari APBD provinsi Riau TA 2020 KOP KEPALA DAERAH lvIei2020 Nomor Lampiran Hal . berkas : Permohonan Banfuan Khusus dalam penanganan dampak Kab/Kota... ..... Kepada Yth. Gubernur Riau di Pekanbaru Bapak dalam rangka membantu penanganan dampak covid_I9di Kab/I(ota Bantuan keuangan khusus tersebut akan digunakan untuk biayakebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak covtut-|9 yangakan kami kelola dalam hal teknis penyaluran nya. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung dalam proposal ini sebagai berikut:

1.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
2.BNBA BSp Murni; 3' BNBA Masyarakat Terdampak Non DTKS dengan tambahan keterangan NIK dan NomorHandphote;
4.Rekapitulasi Data penerima Bantuan per Kelurarran/Desa.
5.Jurnlah biayayang diusulkan Demikian permohonan karni, atas perkenan dan banfuan Bapak diucapkan terima kasih. Hormat Saya, Bupati/Walikota Materai Rp.6.000 Keuangan rangka covid-19 Menindaklanjuti surat Gubemur Riau Nomor : 050iBapp edalitbanglgg0 tanggal 2g April 2020 tentang Penetapan Data calon Penerima Bantuan Sosial pernerintah provinsi Riau, i:l:n:jjTi,::r:";ud. mensusulkan pennohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada (. .. ) PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPA K COVID-I g KABUPATEN/KOTA. . . .. ... TAHUN 2O2O PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA... .... TAHUN 2O2O A. TATAR BETAI{AIIG Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana panderni corona virus Disease 2019 (covid-[9)' Penyebaran Covitl-\9 membawa resiko kesehatan rnasyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi covid-I9 iuga ternyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagr perekonomian sebagian besar negarc-negaradi seluruh dunia, termasuk Indonesia yang berimbas pada aktivitas ekonomi dr daerahprovinsi di lndonesia . Perkembangan pandemi covid-lgjuga berpotensi mengganggu akrivitas perekonomian di Provinsi fuau dan khususnya Kabupaten/Kota.. Salah satu implikasinya adalah penunman aktivitas ekonomi dan kesehatan penciuduk sehingga benrnplikasi pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesehatan bagi masayarakat. penurunan aktivitas ekonomi dan kesehatan masayarakat akibat dampak penyebaran Covitl-l9 ini dipredikdi akan menganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk provinsi Riau B. MAKSUD Nlaksud dari proposal ini sebagai permohonan Gubemur Riau untuk dapat menerima bantuan keuangan Riau. Bupati/Walikota. kepada khusus dari Pemerintah provinsi C. TUJUAN Tujuannya adalah bantuan keuangan khusus yang diterima dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-i9 sesuai dengan usulan/data yang diajukan. D. JUMI,AH BA.NTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG DIMOIIONKAN Jumlah bantuan keuangan khusus yang dimohonkan dari Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KK per bulan selama 3 (tiga) bulan sebanyak (........) KK dengan total bantuan sebesar Rp ( ". "'. Rupiah). Data penerima bantuan kami rincikan terlampir dalam proposal ini E. PENUTUP Dernikian permohonan Bantuan Keuangan Khusus ini disarnpaikan, dan besar harapan kami agar permohonan ini dapat dipertimbangkan untuk kemudian direalisasikan. x'ormat Tabel Data Masyarakat Terdampak Non DTKS Kabupaten/I(ota Kepala Dinas Sosial Kab/I(ota....... (..... .............................) Tanda Tangan dan Stempel Mengetahui, Bupati/Walikota.,... (...... ...........) Tanda Tangan dan Stempel x'ormat Tabel Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Keuangan Khirsus dalam rangka penanganan dampak covid-I 9 di Kab/I(ota ... ... ........ -.^ Kepala Dinas Sosial KablKota....... (.............,...........,..,..........) Tanda Tangan dan Stempel Mengetahui, Bupati/Walikota..... (... . ... ... . ..) Tanda Tangan dan Stempel KOP KEPALA DAERAH SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *) ".0*;;;#; ;; ........'........ . ..1'.(diisi Nama Kabupatena(ota) menvatakan bahwa Pemerintah meraksanakan kegiatan yang didan,t il D;; il**.:H:H15#ittT#fJ?::HH Provinsi Riau untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalampenanganan dampak corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sejumlah *) Rp. .....(sama dengan nilai kwitansi ) Tahun Anggaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 1' Akan mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran . . . .. .. Dalam ^nggarcn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... Danlatau mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah provinsi Riau Tahun Anggaran. dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran........ 2' Menyampaikan Laporan realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
3.Dalam hal terdapat dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai dengan batas waktu pelaporan, dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan khusus disampaikan pada pemerintah daerah. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat se.bagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020. Tempat, tanggal. Bupati/Walikota *) ........ Materai Rp.6.000 (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama. *) Coret yang tidak perlu KOP KEPALA DAERAH Yang bertandatangandibawah ini Bupati / walikota (diisi nama Kab/kota) menyatakan dengan sebenamya bahwa penggunaal Dana Banfuan Keuangan bersifat Khusus akan kami pertanggungiawabkan untuk pembayaran kegiatan Peningkatan Kualitas Jaring pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak corona virus Disease 20rg (covlD_lg) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Ang garun2020 sejumlah Rp. """ (sama dengan nilai kwitansi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk Kegiatan peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak corona virus Disease 2ol9 (COVID-I9) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ApBD) pro'insi Riau Tahun Anggaran 2020 makapelaksana Program / Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Demikian surat pemyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Tempat, tanggal: Bupati / Walikota : Materai Rp.6.000 (tanda Nama tangan asli dan stempel basah : *) Coret yang tidak perlu GUBERNUR RIAU,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…