DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 29 Tahun 2024

Nomor: 29
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Strategi Pemantauan Intervensi Keluarga Berisiko Stunting yang Terintegrasi, yang meiputi: a. sumber data dan pemutakhiran data; b. Walidata Pendataan Keluarga; c. pengguna pemanfaatan data Si PETI KERIS; d. kerjasama; e. pemantauan dan evaluasi; dan f. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Pemantauan Intervensi Keluarga Berisiko Stunting yang Terintegrasi; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga {(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080}; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Venetapkan:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 56}, OrUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808};
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 7
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR- RIAU TENTANG STRATEGI PEMANTAUAN INTERVENSI KELUARGA BERISIKO STUNTING YANG TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau
2.Gubernur adalah Gubernur Riau
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 1?) | “I 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan yang terkait dengan percepatan penurunan Stunting. 4. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. keluarga Berisiko Stunting yang selanjutnya disingkat KRS adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting dengan keluarga sasaran terdiri dari: Pasangan Usia Subur, ibu hamil, keluarga dengan anak 0-23 bulan, dan/atau keluarga dengan anak 24-59 bulan, serta penapisan faktor risiko yang mudah diamati dan memenuhi signifikansi dan mempengaruhi terjadinya Stunting yaitu sanitasi, akses air bersih, serta kondisi 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak) dan kesertaan KB Modern. 6. Strategi pemantauan intervensi keluarga berisiko stunting yang terintegrasi, selanjutnya disebut SI PETI KERIS adalah Dashboard Strategi Pemantauan Intervensi kKeluarga Berisiko Stunting yang terintegrasi di Provinsi Riau. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti. 8. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut. Walidata Pendataan Keluarga adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi keluarga berisiko stunting, dan/atau intervensinya serta melaksanakan penyebarluasannya. Pendataan Keluarga merupakan kegiatan pengumpulan data-data terkait pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, dan anggota keluarga. Pemutakhiran Pendataan Keluarga adalah kegiatan untuk memutakhirkan Data Keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru vang belum ada dalam Basis Data keluarga Indonesia hasil Pendataan keluarga melalui kunjungan ke rumah dengan cara mewawancarai dan mengobservasi kepala rumah tangga, vang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat kB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a.Menyediakan data sasaran KRS yang lebih detail dan termuktahirkan. Memetakan intervensi KRS yang tepat sasaran sesuai permasalahan yang dihadapi keluarga. b. Memberikan kemudahan dalam intervensi KRS melalui SI PETI KERIS.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.Memberikan pedoman bagi yang akan memanfaatkan data KRS yang terintegrasi dalam melakukan intervensi baik spesifik maupun sensitif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Mitra kerja terkait maupun juga sektor swasta. Sebagai pedoman basis data pada KRS baik yang sudah diintervensi maupun yang belum diintervensi. b. sumber data dan Pemutakhiran Data; Walidata Pendataan Keluarga; pengguna pemanfaatan data Si PETI KERIS kerjasama; pemantauan dan evaluasi; dan a. d e. pendanaan.f.

BAB II

SUMBER DATA DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 5

Sumber data dan Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4+ huruf a meliputi:

a.sumber data dalam SI PETI KERIS berasal dari Pendataan keluarga maupun Pemutakhiran Pendataan Keluarga. pemutakhiran data dalam basis data SI PETI KERIS dilakukan setiap setahun sekali yang dilakukan oleh Perwakilan Badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau. b. Cc.

(1)
(2)Pemutakhiran KRS yang telah diintervensi dilakukan oleh Petugas yang berwenang atau yang ditunjuk dengan difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting.

BAB III

WALIDATA PENDATAAN KELUARGA

Pasal 6

Walidata Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu’ perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau. Walidata Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholders yang menangani percepatan penurunan stunting dan Pemerintah Kabupaten/kota.

BAB IV

PENGGUNA PEMANFAATAN DATA SI PETI KERIS

Pasal 7

Pengguna pemanfaatan data SI PETI KERIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a.

(1)
(2)pengguna pemanfaatan data internal yaitu Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau. pengguna eksternal meliputi lintas sektor, stakeholders terkait dan pihak swasta, baik perusahaan maupun perorangan. b. pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mengakses Basis Data seizin walidata Pendataan Keluarga sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Cc

BAB V

KERJASAMA

Pasal 8

Walidata Pendataan Keluarga Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan pihak pengembang yang memiliki keahlhian di bidang pengembangan aplikasi tcknologi informasi. Pihak pengembang yang dimaksud pada avat (1) dapat berasal dari instansi pemerintah atau swasta atau perguruan tinggi atau berasal dari masvarakat vang memiliki badan hukum atau individu tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Gubernur melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SJ PETI KERIS.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan percepatan penurunan Stunting berbasis data KRS melalui SI] PETI KERIS.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan SI PETI KERIS bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan AY Pekanbaru pada tangga P}. GUBRARANUR RIAU, S. F/EYARIYANTO rrdangkan di Pekanbaru patria farigeal Vy SEISRETARIS°-DAERAH PROVINSI RIAU, INDRA Me RTTA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: Salinan Sesuai Dengan adeTAH p PALA BIRO HUKI| HARMADI, SH Pembina (IV/a) 19840326 200903 1 003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…