DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini 8 (delapan) Bab dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai ASN; Pemberian dan Pengurangan TPP ASN; Penetapan Besaran Dasar TPP ASN; Penilaian TPP; Pembayaran TPP; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. 10. Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Menetapkan:

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. 5S. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Pemerintah Provinsi.
6.Jabatan Administrator adalah Jabatan Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan lain yang setara.
7.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan lain yang setara.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup _tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Riau. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau. Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja terhadap produktifitas kerja dan disiplin kerja. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai. Produktifitas Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai sesuai Indikator Kinerja Individu. Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. Disiplin Kerja adalah Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional yang diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. 9 ¢ meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan disiplin ASN; meningkatkan kinerja ASN; meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN; dan meningkatkan integritas ASN.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI ASN

Pasal 3

Setiap ASN berhak memperoleh TPP. TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan:

a.beban kerja; prestasi kerja; kondisi kerja; kelangkaan profesi;dan/atau on oO fF pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:

a.berdasarkan Beban Kerja
1. 1.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; 2.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN minimal 5 %; dan
2. 3.besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.
b.berdasarkan Prestasi Kerja 1 .TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan . besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja2. sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.
c.berdasarkan Kondisi Kerja
1. 1.diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko Kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum; .rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja2. sebagaimana dimaksud huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif; c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; . besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi3. Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Provinsi.
d.berdasarkan Kelangkaan Profesi 1. 2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas hanya pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi; Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Pemerintah Provinsi adalah 100% (seratus persen) dari besaran basic TPP ASN. . pertimbangan obyektif lainnya l. e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Sekretaris Daerah dan ASN di lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pendidikan; . kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif2. lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan . alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif3. lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(3)
(4)(S)
(6)
(7)Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji. Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas, selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya atau menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP di jabatan definitifnya; dan
2. b.Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat Tugas pada saat penunjukan sebagai Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) serta Keputusan untuk Penjabat (P)). Pemberian TPP kepada pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab/Ketua Tim Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a, Pejabat Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab diberikan TPP setara dengan TPP yang diberikan kepada Pejabat Administrator;
3. b.Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim diberikan TPP setara dengan TPP yang diberikan kepada Pejabat Pengawas;
4. c.Pejabat Fungsional Keahlian yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab/Ketua Tim selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP jabatan Administrator/Pengawas pada Perangkat Daerah masing-masing;
5. d.Pejabat Struktural dan Fungsional yang sudah ditunjuk sebagai Penanggungjawab/Ketua Tim, dan diberi tambahan tugas sebagai Penanggungjawab/Ketua Tim dengan uraian tugas di luar kewenangannya, menerima tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya; Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang mutasi antar perangkat daerah atas dasar penataan organisasi atau kebutuhan organisasi yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab /Ketua Tim Kerja, diberikan TPP yang besarannya tidak mengalami penurunan. Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang mutasi antar perangkat daerah atas dasar permintaan sendiri, diberikan TPP yang besarannya disamakan dengan Jabatan Fungsional bukan _hasil penyetaraan yang selevel jenjangnya.
(8)
(2)
(3)
(4)
(1)
(3)
(4)
(5)

Pasal 5

PNS pindahan atas kemauan sendiri dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain ke Pemerintah Provinsi yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji, dapat menerima TPP apabila telah melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berkenaan. (1 PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung menerima TPP apabila telah dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Pengawas. PNS pindahan akibat kebijakan dari Peraturan perundang- undangan dapat menerima TPP setelah yang bersangkutan terdaftar dalam daftar gaji dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berkenaan. PNS yang berganti Jabatan dari Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana harus diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan Tanggal Lapor yang bersangkutan.

Pasal 6

CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan. ASN yang menduduki Jabatan Fungsional wajib melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit.

(2)ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat akhir Januari tahun berjalan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Total TPP Berdasarkan Kelas Jabatan. ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat Akhir Maret Tahun berjalan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban melaporkan Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
(6)
(7)
(9)Laporan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menjadi dasar Pemberian TPP kepada ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan tanggal penetapan laporan tersebut untuk pembayaran TPP bulan berjalan dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah. ASN yang dalam kondisi sakit tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui surat keterangan sakit oleh dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit selama 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen). ASN yang dalam kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan/atau ASN yang menjalani cuti sakit diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen).
(8)ASN yang menjalankan cuti besar diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen).
(1)
(2)
(3)
(4)

BAB IL

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 7

Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan Kelas Jabatan. Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

a.ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi/upacara pada hari kerja, tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
b.ASN berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya. Uraian Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. TPP tidak diberikan kepada :
a.ASN yang tidak mempunyai Jabatan pada Perangkat Daerah.
b.ASN yang’ dinonaktifkan dari Jabatan yang mengakibatkan tidak memiliki Jabatan;
c.ASN yang diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi tersangka tindak pidana;
d.ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
e.ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara;
f.ASN yang tidak masuk kerja 10 (sepuluh hari) berturut- turut tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan.

(5)Penundaan pemberian TPP diberikan kepada ASN yang belum menyelesaikan kerugian daerah.
(6)ASN yang dikenakan penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima TPP setelah membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Pasal 8

(1)ASN yang dikenakan hukuman disiplin ringan dapat menerima TPP setelah adanya Persetujuan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.
(2)ASN yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
2. b.Hukuman disiplin tingkat berat yang bukan pemberhentian, tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
(3)Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung bulan berjalan sejak ketetapan hukuman disiplin.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN DASAR TPP ASN

Pasal 9

(1)Penetapan Besaran Dasar TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografi suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
(2)
(4)
(6)
(7)
(8)Besaran Dasar TPP ASN diperoleh menggunakan rumus : "(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Provinsi)". ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Guru, Pengawas Sekolah dan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, serta Tata Usaha dan Ketua Jurusan diberikan TPP.
(3)ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Jabatan yang disetarakan dengan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana yang bekerja di Perangkat Daerah yang membidangi penerimaan pendapatan daerah diberikan TPP paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran TPP setiap kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah lainnya dan mendapatkan Insentif Pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) berdasarkan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. (S) ASN yang sedang menjalankan tugas belajar meninggalkan tugas jabatan diberikan TPP paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari Besaran TPP setiap kelas Jabatan ASN berdasarkan prestasi akademik berupa IPK minimal 3.00. Apabila IPK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka TPP dapat dibayarkan rapel sejak ASN yang bersangkutan mengikuti tugas belajar meninggalkan tugas jabatan. ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan kelas Jabatan sebagai berikut:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli statusnya diubah menjadi Jabatan Pelaksana Kelas 7 (tujuh);
2. b.Jabatan Fungsional Keterampilan menjadi Jabatan Pelaksana Kelas 5 (lima); dan
3. c.Jabatan Pelaksana tetap dengan kelas Jabatan pelaksananya. ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Guru, Pengawas Sekolah dan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, serta Tata Usaha dan Ketua Jurusan yang sedang menjalankan tugas belajar meninggalkan tugas jJabatan diberikan TPP paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan prestasi akademik berupa IPK minimal 3,00.
(9)

BAB V

PENILAIAN TPP

Pasal 10

(1)Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
(2)Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayar berdasarkan pada:
1. a.Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
2. b.Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
(3)Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
1. a.pelaksanaan tugas: dan/atau
2. b.penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(4)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; atau
4. d.indikator kinerja individu.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
1. a.Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
2. b.hasil evaluasi kinerja pegawai.
(6)Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan Predikat Kinerja Periodik Pegawai sesuai laporan penilaian Pejabat Penilai Kinerja.
(7)Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 11

Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Capaian Realisasi Kinerja Periodik dan Absensi Bulanan ASN.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…