DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Hukum Bab II Kedudukan Tugas dan Fungsi Bab III Sekretariat Bab IV Keanggotaan Bab V Mekanisme Penetapan Anggota Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor lI2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, 1^ Menetapkal 2- Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4.Peraturan pemerintah N Pengelolaan dan peny Negara Republik Ini Tambahan Lembaran 51O3), sebagaimana Pemerintah Nomor 66- Tahun 2O1O tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah No -----*--b Pengelolaan dan Negara Republik Tambahan Lembaran Nes s 1s7);

s.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 20 15 Hukum Daerah (Berita un 2015 Nomor 2036) peraturan Menteri Dalam peraturan Menteri o.ru- ffi, ti,:n:: ;s1:i1x" A1t tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1S7): MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU. KETENi$iJ uMUM Pasal I Da-lam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud densan:
1. 1.Daerah adalah provinsi Riau.
2. 2.Pernerintah Daerah adalah pemerintatr provinsi Riau.
3. 3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. 4.Dinas Pendidikan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah . Dinas yang _."V!f .rrggurakan dan bertanggungjawab di bidang pendidikan di provrnsi Riau.
5. 5.Kepala Dinas adalah Kepala_Dinas yang menyelenggarakan *"". b:l!3"ggung .jawab a"r"- tiai"g- pendidikan di Provinsi Riau.
6. 6.Dewan Pendidikan adalah Dewan pendidikan provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI pasal 2 berkedudukan di Kota pekanbaru.

Pasal 3

(1)Dewan pendidikan seb sa] 2 mempunyai tugas memberikan rekomendasi ..rilt I keruhan, ""."", -L.iit a" adap pendidikan. adaP
(2)Dewan sebagai 1l ,,,o,11^]|S3"u"' tusas melalui ar (1,1 kepada masyarakat bentuk ",,."1;T,l;;.f;il"fJ,ii,,ui ""

Pasal 4

(1)pasal 2 dengan fah ^ ^^ sarana dan prasarana ser L\lrqt<ct' provinsi. u.r. "c1 ikan di
(2)Dewan pen dimaksud an fungsi sebagaimana prol-esional kan secara mandiri, prhak lain. atau diintervensi oleh

Pasal 5

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4, dapat diberikan honorariu- d;;;i;y" perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan; sexifriHrer pasal 6

(1)(21 xeeft3#ee,v

Pasal 7

(1)Anggota Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah paling banyak ia ltig^ f"i^s1 o.".rg.
(2)Anggota Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.pakar pendidikan; -
2. b.penyelenggara pendidikan
3. c.pengusaha;
4. d.organisasi profesi; ". l:,lli:^tl"" berbasis kekhasan agama atau sosial_ vqqo.Ja,
5. f.pendidikan berbasis I<eunggulan lokal; dan/atau
6. g.organisasi sosial kemasyarakatan Pendidikan sebagaimana (rrma) tahun dan dapat masa jabatan:
(1)(21

Pasal 9

Anggota dewan pendirlikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberhentrkan apabila:

a.mengundurkan diri;
b.meninggal dunia;
c.tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan retap; atau
d.dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetao

(1)Gubernur membentuk Pendidikan.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 10

panitia pemilihan anggota Dewan

(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me.ngusulkan kepada Gu:ernur paling banyat ZO gia puluh. enam) orang calon anggotu i.*un pendidikan setelah mendapat usulan dari :
1. a.Organisasi profesi pendidikan;
2. b.Organisasi profesi lain; atau
3. c.Organisasi kemasyarakatan.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memilih dan menetapkan urrggotu dewan pendidikan dalam suatu Keputusan. )-

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

(1)Pendanaan Dewan pendidikan bersumber dari:
1. a.Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. c.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
(2)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang_ undangan. BAB \/II

Pasal 12

Dewan Pendidikan yang telah ditetapkan Gubernur sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tef.ap melaksalakan tugas 9.t _ _,1.rgg,r.,g jawab sampai dengan masa jabataniya berakhir.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tarrggat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Riau, Diteta di padatanggal OMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…