DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur bahwa penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah provinsi. Rincian kebutuhan ASN disusun berdasarkan: a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban klerja; dan b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Pendanaan pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negari: Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan lJaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarmbahan Lembaran Nepara Republik Indunesia Nomor 0587] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 202% tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Talvun 2023 Normor 41, Tembahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68536); Undang-Undange Nomor 30 tahun 2014 tentang Admunmistrasi Pemerintahan (Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun #2014 Nomor 292, Tainbahan Lembaran Nevara Republik Indonesia Neomor 3601) sebagraimana telah diibah bebcrapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penclapan Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja menjaci Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4!. Tambahan Lembaran Nerara Republik Indonesia Nomar S856); Menetapkan: 10. 12. Undang-Undang Nomeor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603}; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lermbaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Taribahan Lembaran Negara Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomer i] Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Neperi Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), schagaimana tchah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nemor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Neger. Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor B47 7); 6. Peraturan Pumerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelniaan Kevangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63232}; Peraluran Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajcrmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Namor 6256); Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan vang dapat cliisi olch Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2020 Neamor 65); Poraluran Menter1 Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Paerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scliagesimana telan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Tlukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1a7); Peraturan Merteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomoer 1 Tahun 2020 tentang Pedoaman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomar 26); Poraturan Kepala Badan Kepegawatan Negara Namor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negert Siptl (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor layst: T1 MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 4. 3. 10, il. 12. Provinsi adajiah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Provinsi. Pojabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabar yang mempunyai kewenangan menctapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentlan Pegawai ASN dan manajemen ASN di Instanst Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Penvatilan Rakyat Daerah dalarri penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meniadi kewellangan Daerah Provinsi Riau. Panitiu Selekst aclalah Panitia seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara vang dibenluk oleh Gubernur unluk menyiapkan dan menyclenggarakan seleksi Calon ASN dan seleksi Pengadaan Melalui Mutasi. 6. Aparatur Sipil Negura yung selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bayi Pegawai Negeri Sipil dan Pesawai Pemcrinlah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Peinerimiah Provinsi Riau. Pogawal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pesawai Pemerintah dengan Perjanjian Keria yang diangkat oleh pejabut pembina kepcgawaian dan diserahi tugas dalam dabalan pemerintahan atan diserahi tligas negara fainnya dan digaji berdasarkan peraruran perundang- urnilangan, Calon Pegawal Negeri Sipt! vang selanjucnya disingkat CPNS adalah Caion Pegawal Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahk Provinsi Riau. Pegawal Neger: Sipil yang selunjutnya disingkat PNS udalan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat terlentu, dangkut sebugal Pegawai ASW secara tetap oteh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerinrahan. Pegawai Pemerintah dengan Pcrjanjian Kerja vang stlanjutnva disingkar PPPK adalah Pegawsai Pemerintah dengan Perpfanjian Kerja di lingktungan Pemerintah Provinsi Riau. Jebalan adelah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tangeingjawab, woewenane, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah. 1a. 14. 18. Jabatan Peclaksanu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan lugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemeérintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional adalah sekelormpok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang herdasarkan pada keahlian dan keteraumpilan tertentu. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimilikt oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sechingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan elisien.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN Fusal 2 Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah Provinsi,

Pasal 3

Gubernur menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN herdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serla pemenuhan pengembangan jabatan fungsional. k Pemenuhan pengembangan jabatan fungsional scbaguimana dimaksud pada ayat (1} merupakan jumlah, Jenis dan jenjang jabatan fiingsional melalui pengangkatan / perpindahan/penyetaraan dan /atau promosi, Pengemhangan jabatan fungsional sebaguimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk mengikuti uji kompetensi. ‘3 Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (Ema) tahun yang diperinci setiap | (satu) iahun berdasarkan pricritas kebutuhan dan rencana strategis Daerah. (4 a Hasil penyusunan kebutuhan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemeérintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4

Rincian kebutuhan ASN disusun berdasarkan: da. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja; dan hb, peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jahatan.

Pasal 3

Analisis jabatan dan analisis behan kerja sc bagaimana dimaksud dalam Fasal 4 hurul a disusun oleh Unit kerja yang membidaungi organisasi dan ketatalaksanaan dengan bei peduinan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Ly

Pasal 6

Penyusunan kebucuhan jumlah dan jenis jabatan ASIN sebagaimana dimuksiid dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4}, scbagai berikut :

a.jenisjabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan Db. jenis jabalan PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Peluksuna herpedoman pada ketentuan peraturan peruidung-undangan,

Pasal 7

Penyustuian rencana kebutuhan ASN dilaksanakan mempedeinani kebiyakian perencanaan kebutuhan pegawai ASN Nasional. BAB HI PEMENUIIAH ICEBUTUHAN Bagiun Mesatu Umum zsal & [(f) Pemenuhan kehutuhan ASN cdi lingkungan Pemerintah Provinisl dilakukan nerdasarkan paca hasil penyusunan kebutuhan sebuguimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)Pemenuhan kebuluhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : A. pongacaan melalui OPNS;:

2.pengadaan melalul PPP;

c.pengadaan melalu Mutasi; dan/atau
d.pengangkatan /pc;pincdahan/ penyesuaian/ promusi jabatan fungsional,

(3)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan murasi PNS atas permintaan sendiri melalui perpuidaben TNS dari luur instansi Pemerintah Provinsi ke dalam lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan pertimbangan Wn tik Incnwisi jabatan kosung/ target yang sesual dengan kebutuhan organisasi. al
(2)
(2)

Pasal 9

Pemmenukan Kebuotuhan ASN sebareaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan: ia . pUrcnicanaan: . penguimuman lowongan; pclamaran . selelksi; pengumuman hasil seleksi; pengangkatan CPNS dan PN&; dan

v.pengengkaten PPPK. f. Pemenuhan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat {2} huruf c dilakukan melalui tahapan: &. perencanaan Pengacaan Melalii Mutasi; D. pengurituman lowongan pengadaan melalui mutasi;
c.pelamaran pengadaan melalui mutasi;
d.seleksi penguduan melalui mutasi; & .pengumuman hast] seleksi penuadaan melalui mutasi; dan f penerbitan persetujuan miutasi. Pemenuhan Keburuhan ASN scbagaimana dimaksud dalam Fasal & ayat (2) hurul d dilakukan melalui tahapan: (3
a.perencanaan;
b.seleksi; dam
c.penerbitan persetujuan wji kompelensi. Pasal 1U Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Peme¢riniah Provinsi, Gubernur selaku PPK micriberntuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi. (1 Panitia Secleksi scbegauimana dimaksud pada ayat (1) terdirl atas Ferangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan didang:
a.kKeptpawalan; bh. pengawasan; Cc. PUrernednaal,
d.keuangan can/atau &. lAIRNVA Vane terkait.

(1){2) Paragral 2 Perencanaan

Pasal 11

Pantlia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal i0 menyusun Can menetapkan peéerencanasn pengadaan ASN, Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, paling sedikit meliputi: a.jadwal pengudaan ASN; dan b, sarana dan prasarana pungadaan ASN. Paraoral 3 Penguminnan Lowongan

Pasal 12

Gubernur selaku PPK scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menzumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyaralat. 1} Dalam halo mengurnumkan lowongan jabatan ASN scbagaimana dimaksiued pada avat (1} dilaksanakan oleh Perangkat Dacrah yang menangani kepegawaian. Lowongan Jahatan ASN sebaguimana dimaksud pada ayal (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pengumuman sehagaimana dimaksud pada avet [1), paling sedikit memuat: jahatan; bh. pumilah lower. jabatan;

e.Kuallikasi pendidzkan; cL Url kerfa penempiulan;
c.alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f.jadwal tahagan seleksi; dan
g.syarat vang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

(2)(3 (4 Pengumuman seba¢aimana dimaksud pada ayat (4}, dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender,
(3)Paragral 4 Peiamaran Pasa 13 Setlap warua Negara Indonesia mempunyai kescmpatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemeriotah Provinsi dengan memenuhi persyaratan paling kurang selLavai berikut: ad. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling linggi 35 {diga putluh lima) tahun pada saat melamar dai sesual peraturan perundang-undansan untuk CPS: [2] bousia paling renduh 20 {dua puluh) tahun dan paling tinge’ I (satu} tahun sebelum batas usia tertentu pada jahbatan yang akan dilamar sesuai peraturan nerundang-uncdangan untuk PPPR; C. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pulusen pengadilan yang sudah mempunyal kekuatan hukwm tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 {dua} tahun atau lebih; d.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas perimintaan sendirl atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurl Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepoligian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat scbagal pegawai EWeisiel; é. tidak berkedudukan sehagar calon ASN, prajurit Tentara Nasional tncornesia, alau anggota Kepolisian Negara Republix Indonesia: f tidak menjucdi anggora atau) pengurus partai politik atau tcriibai poliiik praktis; go omemhki auehlikusi pendidikan sesusi dengan Persvilracin jabeas;
1. h.s¢hat jasmanl dun rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar:
  1. 1.berseclia ditcinpatkan di seluruh Daerah Provinsi Riau: aan
2. j.persyaralan lain scsuai kebutuhan jabatan yang ditctapker: sesuui ketentuan peraturan perundang- idangan, Balus usia schagaimana dimakstid pada ayat (1) huruf a dapat dikecuslikan bagi jabatan tertentu scsual ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pelamar weil uiiutench! dan menyampaikan semua persyardtan Selamaran ying lereantum dalam pengumumean.

(1)
(2)
(1)ana) ]45 setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tenliane seleksi pengucdaan ASN serta jabatan yang akan Gilamar. Infarmasi scbugsimnana dimaksud pada ayat (1] dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.
(2)
(3){9}
(5)
(1)
(2)
(1)(2]
1. a.scleksi adrmimistrast;
2. b.seleksi kompetensi dasar; dan
3. c.seleksi kompetensi bidang. Seleksi pengacdaan PPPK terdiri alas (2) tahap:
4. a.seleksi admivistrasi; dan
5. h.seleksi kKompe¢lensi. Seicksi administrusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan aritara pursyaratan admiinistrasi dengan dokumen pelamaran vang disampaikan olch pelamar. Seleksi kompetens! dasar sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kescsuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompeternsi dasar PNS. 4) Selcekst komperons: sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antlara kompetensi manajcrial, kumpetensi teknis, dan kompetensi sasial kultural yang dimilki oleh pelamar dengan standar kompetnsl izbetar. Standar kompetensi dasar scbagaimana dimaksud pada ayal (i) mune 6, meliputi karakieristik pribadi, Intticgensia umum, dan wawasan kebangsaan atau sesuai dengan peraiuran perundang-undangan; Seleksi kampcleus: lideng scbegaimana dimaksud pada avai (1) Rhuruf c, dilakukan untuk menial kesesuaian antara kompeternsi bidung yang dimiliki olch pelamar tlengan standar koranetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabalan. Masel 1F Panitla Seleksi scbagainana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan gelexsi edininistrasi terhadap seluruh cdokwmnen peramaran yang diterima. Panttit Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mengunmiumska: hasil seleks! administrasi secara terbuka. Balam halo dekurnen selurqercn udak memenuhi . t Bersyaratan adminisirasi, pelamar cinyatakan Udak lulus selokar acrilnieiris.. Passel 18 Pulamar yeng Julius seleksi adiniistrasi sebegaimana dimaksud cualan: Pasal 1¥ oerhek cuengikuii seleksi MOIUBULCLS!, Seleks: kumipelensi sebagaimana dimaksucl pada ayal (1) dilaksanakan oleh Panilia Seleksi Pengadaan ASN bersama panitin seleksi nasional. Paseal 19 Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat melakukan persyaratan fisik, psikologis, dan/atau keschatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan jabatan pada Pornerintah Provinel. Pasa] 20) fl} Hlasil seieksi kowpelensi disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN kepada Panitia Seicksi Nasional Pengedaan ASN.
(2)Panitia yeleksi nasional pengadaan ASN meéenetapkan hasil akhir seleksi herdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi hidang. Pasal 2] Gubernur selaku PPK omengumu:nukan pelamar yang dinyatakan fulus secleksi hengaduan ASN secara torbuka, berdasarkan pen¢lapan hasil akhir scleksi sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 20 ayat (2). Paragral 6 Pengangkatin CPNS Pusal 22 Pelamar PNS yang clinyatakan Iulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pusal 21 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Gubernur selaka PPK setelah mendapat persclujuan teknis can penewpun nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawatin Negara. Pasa) 23
(1)CPNS sebagsimana dimaksud calam Pasal 22 wafib merjalani masa percobaan selajuiu 1 (satu) cahun, (2} Masa percobaun sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakat masa oraujabatan.
(3)Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses perdid@kan can pelatthan dasar.
(4)Proses pesdicikan cas peladikun dasar scbageimana Cinaksud paca aye: (3) dilakukan secara teririlegrast untuk mInembangun intesritas moral, kejufuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggiung jawab, dan Invemperkuat profesionalisme seria kompetensi bidang MAS Hg-tusing.
(5)Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pacla ayal (4) henva deat diiketi i fsectud kali,
(6)Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diselengearakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjung bidang Pendidikan dan Pelatiluan.

Pasal 24

{1} CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi DErsyaralan:

a.lulus pencicikan dan peatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73,
b.schat jasmani dan rehant; dan
c.syarar lainnya SUS al ketentuan peraturan perundangan-undan ean, {2) CPNS yang twah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud paca ayat {1} diangkul menjadi PNS oleh Gubernur seiuku PPh xe clulam jebalan dan pangkat scsuai keleriluan peraturan nerundeng-undangan.

(3)Calon PNS vung siudah dinvatakan tfulus dilarang mengajukan vindal: instuist -lengin alasan anpapun paling Kurang 10 isepuluh) atau sesuai ketentuan peraturan perlingati, richards. Basu: 20 (1} CPNS veng dak fimaksucd claleco Pusu) 34 CNS. Lila Pa YAvuratan sclagalnana ayal choerhennkan sebagai
(2)Selain pembernentian scbagiimiuia dimaksud pada ayar {1}, CPNS diberhentikan analstta:
1. a.mengundursan dirt pecs sendin: bh. mening@el damian:
2. c.terbukti mclakukeil pelunggaran disiplin tingkat sedang atau hers: d.tmermberikan keturinesn buikti yang tidak benar pada waktu melas: .dihukum perdara atau kurunein oerdasarkan putusan pengadiian yang sucah memiminval kekuatan hukum Vary iglap;
3. f.menjadi anggula don/atau pengurus partai politik: aAlal
4. g.tidak hersedia mereicinkan -ouroneh/jaril pada saat chaekel rietjpadt ABS, 26 Dalam hal CPNS menings! dunia scbagauimana dimaksud dalam Pausal 2a aver jo vang leersangkutan diberhentikan dense lorm...t dan diberisan hek kepegawaian SeSual peraluran perundiaig-undangan.
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)Paragraf & Pengangkatan PPPK

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…