DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 7 Bab dan 9 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, ruang lingkup dan besaran penghapusan, tata cara penghapusan, masa pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perkembangan atau penyebaran Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) mempengaruhi kegiatan masyarak.at dan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya penurunan tingkat perekonomian masyarakat mak.a Pemerintah Provinsi Riau perlu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat salah satunya melalui pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Berrnotor;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan

Mengingat

Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2021 GUBERNUR RIAU Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Riau.
3.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021. Menetapkan: MEMUTUSKAN :

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);
8.Peraturan Gubemur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Serita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

(1)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum.
(2)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan penghapusan.

Pasal 2

4.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/ atau yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Angkutan Umum Orang atau Barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9.Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dan/ atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.
10.Penghapusan Sanksi Administrasi PKB adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga clan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masa Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi ._P!{B · ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BESARAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

BABIV MASA PELAKSANAAN

(1)Perhitungan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan perhitungan pada sistem/ aplikasi Badan.
(2)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan administrasi berdasarkan hasil verifikasi petugas pelayanan.
(3)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan jenis layanan pada Kantor Bersama SAMSAT (KBS), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan, Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan, SAMSAT keliling dan Layanan SAMSAT Mal Pelayanan Pekanbaru pada Badan.
(4)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan dan melampirkan:
1. a.Identitas diri/e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik);
2. b.Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- perundang perpajakan daerah.

Pasal 5

(2)Apabila pembayaran pokok pajak melewati masa pelaksanaan, Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan Sanksi Administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN ( 1) Pernbayarari pokok PKB yang telah mendapatkan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dalam masa pelaksanaan Penghapusan.

Pasal 4

Besaran Penghapusan Sanksi Administrasi PKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 3

(3)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan penghapusan. BERITADAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2021 NOMOR: MASRUL KASMY YAMSUAR Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal ~st~s _2021 BERNUR RIAU Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Pasal 9

BAB VII PENUTUP Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLW) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh PT. Jasa Raharja.

BAB VII

PENUTUP Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLW) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh PT. Jasa Raharja.

Pasal 8

(2)Pelaporan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan.
(3)Evaluasi pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilakukan oleh Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan pada Badan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN { 1) Pengendalian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah, Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan, serta Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan.

Pasal 7

BABV PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI (-··········4·~·············) . , ,.· ·; (tanggal dan bulan} 2021 Pernohon, Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan . Nama Wajib Pajak NIK Nomor Polisi Alamat Masa berlaku SKPD:. mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sesuai data tersebut diatas dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dimaksud. saya: Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor .... Tahun 2021 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Adrninistrasi PKB Tahun 2021, dengan ini Tern pat di- Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Cq. Kepala UPT/UP Pengelolaan Pendapatan Perm.ohonan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2021. Hal A. Format surat permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2021. : Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor : ?>O Tahun 2021 Tanggal : 6 A~vsws ~021 Tentang: Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2021. Lampiran

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…