DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 31 Tahun 2021

Nomor: 31
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pergub ini memuat Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN2021 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN2020 GUBERNUR RIAU 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 1425, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor l);
22.Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Serita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 69);
23.Peraturan Gubemur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Riau Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 73);

c.Belanja Bantuan Sosial Rp 15, 770,888,240.00
d.Belanja Bagi Hasil Rp 1,194,074,600,669.92
e.Belanja Bantuan Keuangan Rp 430,263,450,473.00
f.Belanja Tidak Terduga Rp 99,091,636,754.00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 5,133,319,819,218.92
1. 2.Belanja Langsung
a.Belanja Pegawai Rp 0,00
b.Belanja Barang dan J asa Rp 2, 120, 141,061,805.87
c.Belanja Modal Rp 919 ,245 ,593' 570. 52 Jumlah Belanja Langsung Rp 3,039,386,655,376.39 Rp 23,494,618,004.00 Rp 8,622,824,848,906.57 Rp: 2, 153 .Q!?('i,31 00 Rp 1,241,053,925,700.00 Rp 3,333, 176,032,497.57 Rp 5,266, 154, 198,405.00
b.Belanja
1. 1.Belanja Tidak Langsung
a.Belanja Pegawai
b.Belanja Hibah
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
2. 2.Dana Perimbangan
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 terdiri atas:

a.Pendapatan Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020. Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 64} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Riau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur' Riau Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 73); runJannnm Furunanan finb6arn.n rcnanpnttll1 GIDI
1. 24.Peraturan Gubemur Riau Nomor 63 Tahun 2020 tentang pada tanggal Pj. SEKRETARL::: l'VINSI RIAU~ SYAMSUAR' Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .-;,-.;=- ~ ,---:-- L.,.,J.A- - ~, ·;·~....,.-'""'"'"i""'""'"'+'="-"'~v'C'I ·n9 run Betita Daerah Provinsi Riau.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 3

( 1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

(2)Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Rp 531,683,989,445.73 Tahun Berkenaan 81,565,615, 134.47Rp Rp 81,565,615, 134.47 0,00 Rp Rp 8,172,706,474,595.31 Rp 450, 118,374,311.26 Total Belanja Surplus/(Defisit) c, Pembiayaan

1.Penerimaan Daerah
2.Pengeluaran Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…