DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 32 Tahun 2020

Nomor: 32
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 6 (enam) Bab dan 9 (sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur berisi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria dan Persyaratan Perjalanan; Pengawasan dan Pendidikan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi Riau adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Riau.
3.Kabupaten I Kota adalah Kabupaten I Kota Se-Provinsi Riau.
4.Kepolisian Daerah Riau yang selanjutnya disebut Polda Riau adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan provinsi Riau. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan provinsi Riau. 6. F7 8.
9.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19) Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus T\rgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Riau untuk tingkat Provinsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman kriteria dan persyaratan perjalanan keluar dan/atau masuk Provinsi Riau dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mencegah dan menangkal penyebaran Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) di Provinsi Riau yang dapat berpotensi menimbulkan kasus baru penyebaran Corona.Virus Disease2OT9 (COVID-19); dan
b.memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OI9 (COVID- 19) di Provinsi Riau dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2079 (COVID-19).

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN

Pasal 4

Setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

Pasal 5

(1)Persyaratan Perjalanan dari Dalam Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. b.Setiap orang yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, laut dan udara harus memenuhi persyaratan: 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); 2) Menunjukan surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan; 3) Menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti rnfluenza (influenza - like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi Daerah yang tidak memiliki fasilitas Rapid Test.
(2)Persyaratan perjalanan Dalam Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perjalanan orang di dalam wilayah Provinsi Riau.
(3)Setiap orang dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler di Appstore dan playstore.

Pasal 6

(1)Persyaratan Perjalanan dari Luar Provinsi Riau dan Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Setiap orang yang datang dari Luar Negeri harus melakukan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukan surat keterangan hasil Polgmerase Chain Reaction (PCR)?esf dari Negara Asal,
2. b.Setiap orang yang datang dari Luar Provinsi Riau harus melakukan Rapid Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukan surat keterangan hasil Rapid Test dari Daerah Asal.
3. c.Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk uji tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan.
4. d.Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test perjalanan orang dari Luar Negeri dikecualikan pada Check point yang tidak memiliki peralatan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test, dengan melakukan Rapid Test dan menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti tnfluenza (influenza-iike illness), yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/ otoritas Kesehatan.
(2)Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan Polymerese Chain Reaction (PCR) Test sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a, wajib menjalani karantina mandiri.
(3)Selama waktu tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Dinas Kesehatan.
(4)Setiap orang dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluier di Appstore dan playstore'

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 7

(1)Pengawasan dan penindakan atas pelang€aran kriteria_dan persyaratan perjalanan keluar/masuk Provinsi Riau, dilakukan oleh Satpol PP dengan p"ndampingan dari Dinas Perhubungan dan dapat mengikutsertakan unsur Polda Riau dan TNL
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menempatkan pos koordinasi sebagai titik pengecekan (check point).
(3)Tilik pengecekan Qnectr point) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:
1. a.akses jalan keluar danlatau masuk provinsi Riau, baik ialan tol maupun jalan non tol;
2. b.terminal bus angkutan penumpang danf atau tempat pemberangkatan penumpang;
3. c.pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan udara;
4. d.pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan laut; dan
5. e.pintu keluar masuk pelabuhan penyeberangan. Daiam melaksanakan pengawasan pada titik pengecekan (checkpoint) dapat dilakukan pemeriksaan keseh tan oleh petugaJoinas Kesehatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

kan peraturan Gubernur ini, Pen Daerah (APBD) dan/atau sah suai ketentuan peraturan

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. AgT setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU,

(4)Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS D YAN ROVTNSI RrAU, JAYA BERITA DAERAH P INSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR :

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…