DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 33 Tahun 2019

Nomor: 33
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 13 ( tiga belas ) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Dilinglrrngan Pemerintah Provinsi Riau; Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor I9 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1646); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang PerubaLtan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59521: Mengingat : 1. 2. 3.

4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)i
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta$g Pemerintahan Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'farnbat'an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambal]an kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peiaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembararr Negara Republik lndonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri $ipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10.Peiaturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahuo 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 33ll MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PDNILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturar Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau,
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6.Pegawai Negeri Sipil selajutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7.Calol] Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8.Peniiaian Kinerja Aparatur adalah penilaiarr secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang PNS atau CPNS berdasarkan Prestasi kerja,
9.Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS atau CPNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengaa Sasaran Kerja Pegawai dan Pe.ilaku Kerja.
10.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKp adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oieh PNS atau CPNS, yang disusun dan disepakati bersama antara PNS atau CPNS dengan arasan pegawai.
11.Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalal tanggapan atau reaksi seorang PNS atau CPNS terhadap lingkungan kerjanya.
12.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan T\]gas Jabatan.
13.Angkat Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumuiasi nilai butir-butir kegiatan yalg harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan baik unsur utama maupun unsur penunjang yang memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian.
14.Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang PNS atau CPNS berdasarkan periode penilaian. 16. 17. 18. 19, 15. 21,. 20. Periode penilaian SKP adalah penilaian capaian SKP 1 (satu) tahun dan penilaian capaian SKP bulanan selama 1 (satu) tahun. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS atau CPNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon IV (empat) atau pejabat lain yang ditentukan. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai. Dalam jariqgan yang selanjutnya disebut Daring adalah keadaaa yang menyatakan terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan terintegrasi secara real time. Sistem Penilaian Prestasi Kcrja secara Elektronik selanjutnya disebut e-SIKAP adalah Sistem berbasis webservice/daring yang dapat merekam dan menyimpan data target dan capaial SKP PNS atau CPNS dan terhubung dengan basis data PNS atau CPNS, Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah, e-Office atau aplikasi lainnya, Verifikatur a.dalah PNS yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan verifikasi rencana kerja, target kualitas, kuantitas, waktu dan biaya seorang PNS atau CPNS, yang disusun dan disepakati bersama antara PNS atau CPNS denga! atasan pNS atau CPNS, melalui hak akses administrator untuk melakukan validasi data pengguna lain pada sistem e-SII(Ap yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Admin sistem e-SIKAP adalah PNS yang diberi hak akses untuk mengelola dan menetukan parameter-parameter yang diperlukan dalam sistem serta melakukan koreksi atau perbaikan data pada aplikasi e-SIKAP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, pasal 2 {1) Penerapan e-SIKAP dimaksudkan untuk memudahkan penginputan dan pendokumentasian unsur prestasi kerja.

(2)Tujuan penerapan e-SIKAP adalah untuk:
1. a.peningkatan kine{a PNS dan CPNS;
2. b.melakukan penilaian atas prestasi kerja pNS dan CpNS;
3. c.meningkatkan keadilan dan kesejaiteraan pNS dan CPNS;
4. d.mendorong terciptanya kompetisi kerja yang sehat pNS dan CPNS;
5. e.memudahkan uniuk merekap data capaian kerja atau prestasi kerja PNS dan CPNS secara periodik/bulanan; dan
6. f.sebagai dasar pengembangan karir pNS dan CpNS. 12)
(3)
(4)
(1)\2) (s)

BAB II

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

(1)Penilaian prestasi ke{a PNS dan CPNS terdiri atas unsur :
1. a.SKP; dan
2. b.PKP. Bobot niiai unsur SKP sebesar 6070 (enam puluh perseratus) dan PKP sebesar 40% {empat puluh perseratus). Penlrusunan, perekaman dan perhitungan nilai SKP dan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui e-SIIiAP yalg diintegrasikan dengan aplikasi e-Office, e-absen/kehadiran dan aplikasi pendukung secara dariag. Formulasi perhitungan dan formulir laporan e-SIKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan,

Pasal 4

Setiap PNS dan CPNS wajib menlusun dan rnenginput SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan, tanggung jawab dan wewenang jabatan dengan mempedomani perjanjian kinerja. SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan terukur. Target yairg harus dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a.target kuantitas (Target Outputl, dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan dan lain- lain;
b.target kualitas, penetapannya dengan memprediksi mutu hasil kerja yartg terbaik dan target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus);
c.target waktu, dalam penetapannya memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yang dapat berupa bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan;
d.target biaya, dalam pen€tapannya memperhitungkal berapa biaya yang dibutuhkan untuk raenyelesaikan suatu pekerjaaar; dan
e.target angka kredit, dalan penetapannya mempertimbangkan butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat rungsional. baik unsur urama maupun unsur penunjarrg yang memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapain ta:rget Unit Organisasi dan/atau Perangkat Daerah.

(4)Untuk Penetapan target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mencantumkan angka kredit minimal setiap tahun, berdasarkan jenjang jabatan yarrg didudukinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,
(5)Pencapaian target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
1. a.serendah-rendahnya 80% (delapan puluh perseratus) berasal dari unsur utama; dan
2. b.setinggi-tingginya 2OVo (d:ua puluh perseratus) dari unsur penunjang.

Pasal 5

(1)SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai pada bulan Januari tahun berjalan.
(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jabarkar menjadi SKP bulanan berdasarkan target masing-masing tugas jabatan untuk dilakukan penilaian Lerhadap capaiannya.
(3)Penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target.
(4)Dalam ha1 kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran, target biaya tidak dihitung sebagai target capaian bulanan.

Pasal 6

(1)PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi aspek:
1. a.orientasi pelayanan;
2. b.integritas;
3. c.komitmen;
4. d.disiplin;
5. e.kerja sama: dan f lzenemimninan
(2)Penilaian PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap PNS dan CPNS sesuai kriteria yang ditentukan bersamaan dengan penilaian SKP.
(3)Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur-uf f hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administraror. dan Pengawas. ,8,
(1)
(2)

Pasal 9

Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pejabat Penilai juga melakukan penilaiaa terhadap kehadiran ditempat bekerja berdasarkan jumlah hari kerja. Penilaian terhadap kehadiran ditempat bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penginputan aktifitas / agenda harian.

Pasal 10

{1) e-SIKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diakses melalui web browser pada situs https:/ /skp.riau.qo.id/, dan untuk aplikasi e-Ofhce melalui ur1 https: / / e-office..iau. so. id. Setiap PNS dan CPNS diberikan akun pada aplikasi melalui sistem pengamanan pribadi, yang tedntegrasi dengan data kepegawaian serta data uraian tugas jabatan dan fungsi Perangkat Daerah sesuai tempat PNS dan CPNS bertugas. Untuk menunjang penerapan e-SlKAP, Sub Bagian Kepegawaian dan umum atau sebutan lain pada Perangkat Daerah wajib melakukan peremajaan data PNS dan CPNS secara berkaia melalui https; / /opd.asn.riau.eo.id/.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal target SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS dan CPNS, maka penilaian didasarkaa pada pertimbangan kondisi penyebabnya atas penilaian Tim Peniiai Kinerja. Perbaikan terhadap target SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Vedflkatur dibantu oleh seoraig Admin e-SIKAP. Dalam hal e-SIKAP tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka penilaian prestasi kerja PNS darr CPNS dilakukan secara manual yang dinyatakan oleh Sekretaris Daerah. (21

(3)
(1)12) {3)

Pasal 12

Pada saat Peraturan Cubernur ini mulai berlaku, Gubernur Riau Nomor 8 Tahun Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Secara dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan maka Peraturan 2OI8 tentang Elektronik (e-SIKAP) Daerah Provinsi Riau tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal YAMSUAR IAU, BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR cuaonwun nrau, Diundanekan Pekanbaru LAMPIMN ; PERA?URAN GUBERNUR RIAU NOMOR : TANGGAL : INDIKATOR PENILAIAN PKP I. Orlentasi Pelayanan No. URAIAN Nilai Angka 1 Selalu dapat menyelesaikan tugas pAay;;;;-;baik baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 91-100

2.Pada umumnya dapat menyelesaikan @- peiayanin dengal baik dal sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 76-90
3.Adakalanya dapat menyeiesaikan tugas petayaidn de-ngarl cukup baik dan sikap cukup sopan serta culiup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 61-75 +. Kurang dapat menyelesaikan iugus pei;yan;" d"ngan baik dan srkap kurang sopan serla kurang memuaskan bajk untqLpeiayanan internal maupun eksternal organisasi. 51 60
5.Tidak pernah dapat menyele=-F ;-E$;-;Adanan dengan baik darr sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayalan internal maupun eksternal oreanisasi. 50ke bawah II. Integf,itas No. URAIAN Nilai Angka
1.Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap julur, it<fr1as, dal tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berant menanggung risiko dari tindakan vans dilakukannva 91- 100
2.Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. 76-90 3, melaksanakan tugas bersikap cukup ikhlas, dan kadang kadang wewenangnya serta cukup berani dari tjndakan vang dilalukannve Adakalanya dalam Jujur, cukup menyalahgunakan mena{rggung risiko 61-75
4.Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dal sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kur;g berani menanggung risiko dan tindakan yang diiakukannva. 51-60 5. dilakukannya. Tidak tugas, tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanal<an dan selaiu menyalahgunakan wewenangnya serta berani menarggung risiko dari tindakan yarg 50ke bawah .IIL Komltmen Selalu.berusaha dengan sungguh-su"ggut -.neg"k*a" ldeolo$ negara pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesaiuan {NKRI), Bhineka Trrnggal Ika dan rencana-rercana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secata berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasal daripada kepentingan pdbadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana 91- 100 Pada umumnya berusaha dengan sunggutr-sqnggl_11 menegakkan ideologi negara pancasila, Undang_Unding Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, Negari Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Ttnggal-Ika clan rencata-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/aiau goiongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. sebagai unsur aparatur negara terhada! Adakalanya berusaha dengan sungguh sungguh menegalkan ideologi negara pancasila, Undang_Unding Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia {NKRI), Bhineka Tunggaflka dan rencana-rencana pemerintah dengaa tqjuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutanakan kepentingar kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/a:tau golongan sesuai dengan tugas. fungsi, dan tanggung Jawaonya. sebagar unsur aparatuf negara terhadap tempat dimana ia bekeria. Kurang_ _ berusaha dengal su.rggut -srr.fgguh isasi tempat dimana iaqlganrsasl LempaL climana ia beke|a. menegakkan ideologi negara pancasila, Undang_Undaig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-, Negari Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal-Ika oan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamatan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/a-tau golongan sesuai dengan tugas, Iungsi, dan tanggung Ja\raDnya. sebagal unsur aparatur negara terhadap Tidak pernah berusaha dengan sungguh--;gguh- menegal<kan id€ologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-, Nesari Kesatuan Republik tndonesia (NKRT), Bhineka tunggailka oan rencana-rencana pemerintah dengan tqjuan untuk dapat melaksanakan tugasnJ,a secara berdala guna dan Dernaslt guna se-rta mengutamakan kepentingan kediaasan daripada kepentingan pribadi dan/aiau golongan sesuai dengan tugas, fungsi. dan tanggung JawaDnla. setragar unsur aparalur negara terhadap tempat dimana ia bekeria, 50 Ke bawah IV. Disiplin Selalu mentaati peraturan@ P:111"ti. kedinasan yang berlaku dengan risa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja -ierti ma m pu menyimpan dan /arau memelihara baran g_ barane milik negara yang dipercaya_kan kepadanya denga"" ".U"if.] 9r-100 Pada umumnya mentaati peraturu.r Femndang-undangan dai-I/ atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan risa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang_barang dipercayakan kepadanya dengan ba ik. cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan i.t f."4" serta cukup mampu menfmpan danf atau memelihaia barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanva dengan cukup baik. serLa ridak masuk arau rarlamb;t masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam AoaKaran)a men{aatl peraLuran perundang_undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dlngan J.sa {erja ra.1p1. alasar lang sah selama 5 1tima1 sarnpal dengan 15 (lima belas) harj kerir furgg mentaati peraturan perundang-undanEE dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku d-engan risa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan ia]n keria serta kurang mampu menyimpan dan/atau rnemelihaia barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja d-an lebih cepat pularrg dari ketentuan jam KerJa tanpa atasan yang sah selama 16 {enam bejasl sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. Tidak pernah mentaati p".rtu..tr Fe.lrnda.rg-undalrga., fl1n/atau peraturan kedinasan yang berlaku J..rg.., ,is. tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan iam ke"ria serta lidak mampu menyimpan dan/atau ^.rnilihu.u t".ung_ oarang mrlrk negara yang dipercayakan kepadanya dengan Kurang balk, serta iidak masuk atau terlambat masuk kerja dar lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari 50 ke bawah V. Kerjasama No. URAIAN Nilai Angka 1. 2. lreraru mampn bekerlasama dengan rekan kerja. atasan, Jbawahan baik di daiam maupundi luar orgar-isasi serLa I menghargar dan menerima pendapal orang lain, bersedia I menerlma keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersarna. raoa umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja. atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisisi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusaa yalg diambil seca;a sah yang telah menjadi keputusan bersama. AoaKaranla mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupu., diluar organisa"l serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang Jain, kadang kadang bersedia menerima k;putusan yang diambiL secara sah yang telah menjadi keputusan oersama. bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapac orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil iecara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 91- 100 76-90 3. 61,-75 4. 51-60
5.Tidak pernah mamp-u be@ atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diamUl'i secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 50 ke bawah VI. Kepemlmplnan No. URAIAN Nilai Angka 1. I Deraru Der-atndak tegas dan tidak memihak, memberikan Jteladan yang baik.. kemampuan menggerakkan tim kerja lunruK mencapar krnerJa yang ringgi. mampu menggugah lsemangar dan menggerakkan bawahan dalam melaksana*an_ tugas serta mampu mengambil keputusaj.l oengan cepat dan teDat. Haqa umumnya berlindak tegas dan tidak memihak, memberikan reladan yang bajk. kemampuan mengerakkarr um kerJa untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dal menggerakkan bawihan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan teDat. AclaKaranya c'ertlndak tegas dan ddak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim KerJa untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dar menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan densan cenrf dan rehAi 91- 1Q0 2. 76-90 3. 6I-75 4. ^urang Dertrndak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu nemberikan teladan yang baik, kurang mamprl mengerakkan tim kerja untuk mencapai tinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat- dai menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tusas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepal dal tepat. lrdat< pernah mampu berrindak Legas dan memihak, ridak memberikan reladan yang baik. tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugatr s.-angat - dai menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tusas serta t-ida k mampu mengambil keputusan dengan ce-par dan tepat. 51-60 5. 50 ke bawah Rra

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…