DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 33 Tahun 2021

Nomor: 33
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 10 Bab dan 24 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, upaya pencegahan, upaya penanganan, batasan usia pengunjung dan/atau pelanggan, iklan layanan masyarakat, penghargaan, penerapan sanksi administratif, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646),
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195),
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 20), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian atau Definisi Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung upaya penurunan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. b c d. e f. g

(1)
(2)Upaya Pencegahan, . Upaya Penanganan, . Batasan usia pengunjung dan/atau Pelanggan: Iklan layanan masyarakat, . Penghargaan, Penerapan sanksi administratif, dan . Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang dikoordinasikan oleh Badan. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.seminar,
b.lokakarya, Cc. workshop:
d.kegiatan keagamaan,
e.pagelaran, festival seni dan budaya,
f.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas:
g.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu,
h.pemberdayaan masyarakat,
i.pelatihan masyarakat,
j.karya tulis ilmiah,
k.diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis, dan
1. 1.peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional.

(3)Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 9
(5)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2), Gubernur, menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada format rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 5

Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dilakukan untuk memperoleh kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkotika pada kawasan/ wilayah tertentu. (1 Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

(2)Badan dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/ atau instansi/lembaga lainnya.

Pasal 6

Perencanaan dilakukan untuk merencanakan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/ atau instansi/lembaga lainnya.

Pasal 7

Pembangunan sistem informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan menyebarkan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika. Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

(2)Pembangunan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.
(2)Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperuntukkan bagi:

a.Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, ASN, calon ASN dan tenaga kontrak, dan/atau
b.pelajar pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,

Pasal 10

(1)Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara periodik paling sedikit setahun sekali.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

(1)Kewajiban pencegahan bagi setiap pengusaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha tempat hiburan dilakukan dalam bentuk pengawasan internal terhadap pengunjung/ tamu dan/atau karyawan.
(2)Pengawasan internal terhadap pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. a.melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung/ tamu sebelum memasuki tempat hiburan dengan cara sebagai berikut:
  1. 1.memeriksa barang bawaan secara detail,
  2. 2.melakukan pemeriksaan badan (body checking): dan
  3. 3.apabila diperlukan dapat menggunakan mesin x- ray scanner.
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
1. b.melakukan pemantauan terhadap pengunjung/ tamu selama di dalam tempat hiburan secara terus menerus selama operasional berlangsung dengan cara:
  1. 1.menempatkan personil keamanan di beberapa titik strategis untuk memantau pengunjung:
  2. 2.melakukan pemantauan secara diam-diam (silent operation), dan
  3. 3.memasang televisi sirkuit tertutup (closed circuit television) di beberapa titik strategis dan memantau secara terus menerus melalui ruang kontrol. Pengawasan internal terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
2. a.memeriksa seluruh karyawan setiap kali memasuki tempat kerja dan melakukan pemantauan terhadap karyawan selama di tempat kerja,
3. b.pemeriksaan sebelum memasuki tempat kerja dilakukan dengan pemeriksaan badan (body checking) dan terhadap seluruh barang bawaan karyawan, dan Cc. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap loker, perlengkapan, sarana dan prasarana kerja karyawan. Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha/manajemen/ penanggung jawab dapat meminta bantuan kepada BNN dan Kepolisian Daerah untuk membantu proses pemeriksaan. Pengusaha/manajemen/ penanggung jawab wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dalam melakukan pengawasan internal dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan adanya barang bukti dan/atau penggunaan Narkotika di tempat usahanya. (S)

BAB III

UPAYA PENANGANAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penanganan penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi penanganan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rehabilitasi medis yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah. Dalam melakukan penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui fasilitas rehabilitasi medis, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta lainnya.

(4)Fasilitasi penanganan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…