DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2024

Nomor: 36
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah yang meliputi: a. Jenis Retribusi; b. Pendaftaran dan Pendataan; c. Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Retribusi Daerah; d. Tata cara pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi; e. Tata Cara Penagihan, kedaluwarsa penagihan dan pelaporan proses penagihan retribusi; f. Tata cara penghapusan piutang Retribusi; g. Tata cara menunda dan mengangsur pembayaran retribusi; h. Insentif fiskal dan tata cara pemberian insentif fiskal; i. Tata cara Pengajuan Keberatan; j. Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi; k. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; dan l. Tata cara pemeriksaan retribusi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah; L. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Normor 2 Tehun 2022 tentang Cipia Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Noamer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-undang Nomer 19 Takin 2022 tentang Provinst Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Repubhtk Indonesia Namor 6808}; 4, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi {Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5, Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Menetapkan: 10. il, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646}; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 9015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tehun 2024 Nomer2}; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerinteh Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Kepala Perangkat Dacrah/Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribust Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan angearan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja pcrangkat daerah yang dipimpinnye. 6, 10. ll. 12. 13. i4. 13, 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingrat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk ynelaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungs: satuan kerja perangkat daerah di unit kerja. vi Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan tugss menerima pembayaran secara tunai dan/ atau nen tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dari wajib retribusi. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan wuang Pendapatan Ash Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat DacrahPemungut Retnibusi. Bendahara Penerimaan FPembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyumpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektil dan bentuk usaha tetap. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut ERetribusi adelah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian igin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fusilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmali oleh orang pribadi atau Badan, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemnanfastan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 16. iv. 18. 1g. 20. ai. “a. 23, “24. Perivinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Duerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, S¢ria penggunaar sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menijaga kelestarian lingkungan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaaikan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menpeunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kenala Daerah. Surat Tagihan fRetribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang sclanjuinya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang omenentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang diguneakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Fetribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjyutnya disebut dokumen yang dipcrsamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik atau sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan. Zo. 26. 27. 23, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelehihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi. Keputusan Persetujuan/ Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Dacrah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang memuat persctujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi. Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah Surat yang diterbitkan untuk melaksanakan tagihan retribusi yang tujuannya adalah memberikan teguran/peringatan kepada penunggak retribusi agar melunasi hutang retribusinya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusl yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi sérta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimakeudkan sebagai pedaman bagi Perangkat Daerah Pemungut retribusi dalam melakukan PeEMuUngulan retribus..

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi A. b. Cc. Jenis Retribusi; Pondaitaran dan Pendataan Tata Cara Pelaksenaan dan Penatausahaan Retribusi Daerah; Tata cara pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagthan, kedaluwarsa penagihan dan pelaporan proses penagthan retribuai; Tata cata penghapusan piutang Retribusi;f. Tata cara menunda dan mengangsur pembayaran retribusi; g. Insentif fiskal dan tata cara pemberian insentif fiskalk Tata cara Pengajuan Keberatan; h. 1. Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi; Pemanfaatan Penerimean Petribusi; dan Tata cara pemeriksaan retribusi.1

BAB IL

JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Jenis Retribusi, meliputi: a. bh, a. (1}

(2)
(3)FReiribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; danJi Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4+ huruf a, meliputi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.penyediaan tempat kegiatan usaha herupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; b, penyediaan tempat khusus parkir ciluar badan jalan;
c.penyediaan tempat penginapan alau pesanggrahari atau vila;
d.pelayanan jasa kepelabuhanan;
e.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan clahraga;
f.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan ¢, petnanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu pernyelengearaan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Perizinan tertentu sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 4 hurufc, meliput:
a.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
b.Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat {2} huruf g berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 7

Jcenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal S ayat (3) huruf a berupa Pelayanan pengeunaan tcnaga kerja asing yang merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeunaan tenaga kerja asing,

(2)
(1)
(1)
(2)Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perfpanjangan, biaya penyelengearaan pemberian igin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal penggunaan tenaga kerja asing. Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemunegut retribusi scbagai bahan proses penectapan.
(2)

BAB MIL

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal & Setiap PD/UPT Pemungut Retribusi melakukan pendaltaran dan pendataan yang meripakan rangkaian kegiatan pencatatan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan permehonan untuk mendapatkan jasa pelayanan terkait gesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 9

Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan identitas subjek retribusi dan data objek retribusi yang akan diajukan untuk pelayanan tertentu, Bentuk formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)
(2)RETRIBUSI DAERAH

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribust terutang yang dilelapkan dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan yang berbentuk elektronik maupun non elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disesuaikan berdasarkan jcnis retribusi, yaitu:

a.Retribusi Jasa Umum schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Badan Layanan Umum Dacrah penetapannya meng@unakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah;
b.Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

(3)
(4)Re l.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar srosir, pertokuan dan tempat kegiatan usaha lainnya penetapan Retribusi menggunakan SKRD dan /atau surat perjanjian, yang merupakan Badan Layanan Uroum Daerah penetapannya menggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah;

2.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan penetapan Retribusi menggunakan karcis;
3.penyediaan lempat penginapan atau pesanggrahan atau vila penctapan Retribusi menggunakan SKRD, yang merupakan Badan Layanan Urrum Daerah penelapannya omenggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah;
4.pelayanan jasa kepclabuhanan penetapan Retribusi menggunakan SKRD atau karcis;
5.pelayanan tempat rckreasi, pariwisata, dan olahraga penctapan Retribusi menggunakan SKRD atau karcis: §. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah penetapannya mengeunakari SKRD, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah penetapan Retribusi menggunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah; dan 7.pemanfaatan aset Daerah yang tidak menggangeu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan /atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan penetapan Retribusi menggunakan SKRD dan/atau surat perjanjian, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah penetapannya mengeunakan tagihan Badan Layanan Umum Daerah.

c.Retribusi Perizginan tertcntu scbagaimana dimakesud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi: 1, Retribusi Pengeunaan Tenaga Kerja Asing penctapan Retribusi menggunakan SKRD; dan 2.Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat penelapan Retribusi menggunakan SKRD dan/atau sural perjanjian. Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penecrimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundaneg- undangan. Dalam hal Retribusi dipungut alas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wayib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dibayarkan sekaligus sebehum pelayanan diberikan.

(9)
(6)
(7)
(1)(2}
(2)
(1)
(2)
(3)
(5)Jatuh Tempo Pembayaran Retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan. Dalam ha! Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga scbesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi tcrutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan langgal pembayaran, untuk jangka wakru paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran. (8 Pasal i] Kepala PD/UPY Pernungut Retribusi dapat menerbitkan STRD apabila: a.retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
1. b.dari hasil penelitian SKRD atau dokumen fain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibal salah tulis dan/atau salah hitung; dan
2. c.telah diterbitkan surat teguran atas retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Surat teguran sebagaimana ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi selambat- jambatnya 7 ftujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Wajib Retribusi harus melinasi Retribusi yang terutang selambat-lambatnyva 7 (tujuh) hari sejak tanggal dilcrimanya Surat Teguran.

Pasal 12

Pembayaran Retribusi dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terjadi kendala, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat cilakukan melalui pembayaran tunai. Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau Dekumen lain yang dipersamakan. Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD/UPT Pemuneut Retribusi atau memberikan bukti setor lunas dari Bank atau bukti transaksi secara elektronik sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. (4 Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Permbantu PD/UPT Pemungut Retribusi menerbitkan SSRD untuk dibcrikan kepada Wajib FRetribusi.

(6)(7} (8}
(9){40)
(11)
(12)
(1)
(2)Pembayaran Retribusi yang ditetapkan dengan Dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayarkan kepada petugas PD/UPT Pemungut Retribust atau memberikan bukti setor lunas dari Bank sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. Petugas PD/UPT Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu PD/UPT Pemungut Retribusi paling lambat | {satu} hari sejak diterimanya setoran dari wajib retribusi. Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu. PD/UPT Pemungut Retribusi wajib menyetorkan hasil pencrimaan Retribusi ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima. Penyetoran hasil penerimaan Retribusi pada hari sabtu, mingsu dan atau hari libur dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran ke Rekening Kas Umum Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat {9) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 3 (tiga] masing-masing untuk :
1. a.Lembar1l : Bendaharan Penerimaan atau Bendahara penerimaan pembantu PD/UPT Permungut Retribusi; b, Lembar 2 : Badan Pendapatan Daerah;
2. c.Lembar3 : Badan Pengelola Keuangan dan <Aset Daerah ProvinsiRiau.; Setiap PD/UPT Pemungut Retribusi wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertangeungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Sctoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Guhernur ini,

Pasal 13

Kepala PD/UPT Pemungut Retribusi menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidang: urusan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 5 flima) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah. Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan bertkutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penelimaau, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…