Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 101 ( seratus satu ) Pasal, di antaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Peraturan Internal Korporasi; Peraturan Internal Staf Medis; Ketentuan Penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Damrat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,646J; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072): Mengingat : 1. 2. 4. 3, 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14. 10 Undang-Undaag Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 5571); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba(an Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tafibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanar Umum (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah.ur' 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentarg Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor s340); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman P€nlusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penjrusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/ IV/2011 teniang Penyelenggaan Komite Medik di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47/2013 terltarlg Komite Keperawatan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 "fa.h:url 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tairun 2015 Nomor 2036). sebagaimana telah diubai dengan Peraturan MenLeri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hltkum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1S7); i3. 15. 3 Menetapkan :
BAB I
Ruang lingkup Peraturan Internal Rumah Sakit meliputi :
BAB II
Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 hu1af a merupakan peraturan internal RS Tampan, yang didalamnya memuati
Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21 huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebaian arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kePercaYaan. Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah mempertanggungjawabkan pingelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang iip.t"^yakal,. kepada RS Jiwa Tampan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, yang diwuludkin dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungiawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengeiolaan aset dan manaJemen pelayanan. Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai peraturan Perundang-undangan. Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
Perubahan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di4jukan oleh Direktur kepada Gubernur berdasarkal hasil rapat Review Rencala Strategis RS Jiwa TamDan.
Nilai-nilai dasar terdiri dari kata KEJITYAAN (Kekerabatar, Empati, Jujur, lbadah, Wirausaha, Amanah, Adil, dalr Nurani) yang bermakna
RS Jiwa Tampan berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang mer-upakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. RS Jiwa Tampan mempunyai tugas menyelengga-rakan perumusan kebrjakal, koordinasi, pelal<sanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dar pelaporan pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan serta melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan Per-undang-undangan Untuk melyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RS JiwaTampan menyelenggarakan fungsi :
Organisasi RS Jiwa Tampan terdiri dari :
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan unit non struktural yang independen dan bertanggungjawab kepada Gubernur' Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
bersifat ayat (1)
Membuka PDF…