DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 2 (dua) Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1958 Nomo. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentar.g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Penibahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 5679\.. c, b. Mengingat: 1. 2. 6. 3. 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20 10 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5094); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomo. 3 Tahun 2014, tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 20 14 Nomor 3); Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 95). Menetapkan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Riau;
2.Gubernur adalah Gubernur Riau;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekietaris Daerah Provinsi Riau;
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong P-aja Provins- Riau:
6.Kepala Satuan yang selanjutnya disingkat Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau; MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 34 TAHUN 2013 TDNTANG TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU \"4tq
7.Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PTTJ yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
8.Disiplin Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PlT) Bantuan Polisi Pamong Praja adalah kesanggupan Tenaga Kontrak /Pegawai Tidak Tetap {PfT) Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan dan/atau Peraturan yang telah ditentukan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
9.Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Banpol PP yang tidak mentaati kewajiban dan / atau melar]ggar larangan ketentuan disiplin Banpol PP, baik yang dilakukan dalam maupun diluar jam kerja;
10.Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Banpol PP karena melanggar Peraturan Banpol PP;
11.Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena meninggalkan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajiban;
12.Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud pada angka l0 diaras:
13.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Satuan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat lI), ayat (2), ayat (6) huruf d dan e diubah, dan ayat

(3), ayat (4), ayat (5) dan huruf a ayat (B) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(i) Setiap Banpol PP diberikan hak berupa :

a.Honorarium
b.Cuti. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1J huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau mengenai standar biaya dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. dihapus dihapus dihapus

(2){3}
(4)(s) ,*4Q
(6)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr_rf e, berupa izin tsdak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan polisi pamong Praja, berupa:
1. a.Cuti Tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun;
2. b.Cuti sakit diberikan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter, 4 (empat) sampai dengan 15 (1iraa beias) hari berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 {tiga) bulan;
3. c.Cuti alasan penting diberikan apabila orang tua/mertua, istri/suami, anak/saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimal 6 (enam) hari; d, Cuti bersalin diberikan kepada Banpol pp wanita selama 15 (lima belas) hari sebelum persalinan dan 45 (empat puluh lima) hari setelah persalinan dan telah bertugas minimal selama 1 {satu) tahun;
4. e.Cuti besar diberikan kepada Banpol Pp yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 12 idua belasl hari dan setelah bertugas minimal selama 5 ( lima) tahun bekerja.
(7)Cuti sakit akibat kecelakaan dalam melaksanakan tusas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapal bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak berupa Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja/ kontrak.
(8)Terhadap anggota Banpol PP yang mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a diberikan hak berupa Uang penghargaan sebesar 2 (dua) bulan honorarium, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas/ pekerjaannya.

3.Ketentuan Pasal 5 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap anggota Banpoi PP dilarang :

a.Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
b.Menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
c.Menyalaigunakan barang-barang, uang dan surat-surat berharga milik negara;
d.Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharea milik negara secara tidak sah; v*q & h. e. J. L Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, aLau {Jrang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak iain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan penugasan Banpol pp yang bersangkutan; Memasuki temat-tempat yang dapat mencemarkan kehormaran arau martabat Banpol PP, kecuali untuk kepentingan dinas; Membocorkan dan atau memanfaatkan Rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan atau kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pe.anan dari kantor/instansi Pemerintahan; Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindai<afl yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang di layani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang di layani; Menjadi anggota salah satu Partai Politik dan memberikan dukungan kepada salah satu calon baik pada saat Pemilu Legislatif, DPD rnaupun pada saat Pemilukada.
1. 4.Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggota Banpol PP diberhentikan apabila :

a.Masa berlakunya Perjanjian Kontrak Kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b.Mencapai batas usia maksimum 56 (lima puiuh enam) Tahurr;
c.Mengajukan permohonan berhenti menjadi Banpol PP;
d.Melakukan tindakan hukuman disiplin berat;
f.Meninggal dunia;
g.Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit pemerintah; I *6, Q
h.Tidak .lelaksanakan dua) hari kerja dalam tugas secara terus menerus selama 22 (dua puluh I (satu) bulan. Ditetapkandi Pekanbaru Pada tanggal 'z ftg+.nr, &r zot6 Pasal II Pe.aturan cubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahurnya, memerintahkan pengundangan peraturan uuoernur lm dengan penemparannya dalam Berita Daerah provinsi Riau. furennun I ra>, RrAu p q/ 4" ARSYADJULIANDI RACHMAN Diundangkan Pada tanggal Pekanbaru k?+an6at 2otL di / ,r7)( SEKRETARTS DAERAH pRovrNsr RrAU BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 29. F KOORDINASI PARAF KOORDllrhtr

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Riau;
2.Gubernur adalah Gubernur Riau;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekietaris Daerah Provinsi Riau;
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong P-aja Provins- Riau:
6.Kepala Satuan yang selanjutnya disingkat Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau; MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 34 TAHUN 2013 TDNTANG TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU \"4tq
7.Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PTTJ yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
8.Disiplin Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PlT) Bantuan Polisi Pamong Praja adalah kesanggupan Tenaga Kontrak /Pegawai Tidak Tetap {PfT) Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan dan/atau Peraturan yang telah ditentukan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
9.Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Banpol PP yang tidak mentaati kewajiban dan / atau melar]ggar larangan ketentuan disiplin Banpol PP, baik yang dilakukan dalam maupun diluar jam kerja;
10.Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Banpol PP karena melanggar Peraturan Banpol PP;
11.Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena meninggalkan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajiban;
12.Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud pada angka l0 diaras:
13.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Satuan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat lI), ayat (2), ayat (6) huruf d dan e diubah, dan ayat

(3), ayat (4), ayat (5) dan huruf a ayat (B) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(i) Setiap Banpol PP diberikan hak berupa :

a.Honorarium
b.Cuti. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1J huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau mengenai standar biaya dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. dihapus dihapus dihapus

(2){3}
(4)(s) ,*4Q
(6)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr_rf e, berupa izin tsdak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan polisi pamong Praja, berupa:
1. a.Cuti Tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun;
2. b.Cuti sakit diberikan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter, 4 (empat) sampai dengan 15 (1iraa beias) hari berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 {tiga) bulan;
3. c.Cuti alasan penting diberikan apabila orang tua/mertua, istri/suami, anak/saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimal 6 (enam) hari; d, Cuti bersalin diberikan kepada Banpol pp wanita selama 15 (lima belas) hari sebelum persalinan dan 45 (empat puluh lima) hari setelah persalinan dan telah bertugas minimal selama 1 {satu) tahun;
4. e.Cuti besar diberikan kepada Banpol Pp yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 12 idua belasl hari dan setelah bertugas minimal selama 5 ( lima) tahun bekerja.
(7)Cuti sakit akibat kecelakaan dalam melaksanakan tusas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapal bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak berupa Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja/ kontrak.
(8)Terhadap anggota Banpol PP yang mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a diberikan hak berupa Uang penghargaan sebesar 2 (dua) bulan honorarium, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas/ pekerjaannya.

3.Ketentuan Pasal 5 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap anggota Banpoi PP dilarang :

a.Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
b.Menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
c.Menyalaigunakan barang-barang, uang dan surat-surat berharga milik negara;
d.Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharea milik negara secara tidak sah; v*q & h. e. J. L Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, aLau {Jrang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak iain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan penugasan Banpol pp yang bersangkutan; Memasuki temat-tempat yang dapat mencemarkan kehormaran arau martabat Banpol PP, kecuali untuk kepentingan dinas; Membocorkan dan atau memanfaatkan Rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan atau kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pe.anan dari kantor/instansi Pemerintahan; Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindai<afl yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang di layani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang di layani; Menjadi anggota salah satu Partai Politik dan memberikan dukungan kepada salah satu calon baik pada saat Pemilu Legislatif, DPD rnaupun pada saat Pemilukada.
1. 4.Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggota Banpol PP diberhentikan apabila :

a.Masa berlakunya Perjanjian Kontrak Kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b.Mencapai batas usia maksimum 56 (lima puiuh enam) Tahurr;
c.Mengajukan permohonan berhenti menjadi Banpol PP;
d.Melakukan tindakan hukuman disiplin berat;
f.Meninggal dunia;
g.Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit pemerintah; I *6, Q
h.Tidak .lelaksanakan dua) hari kerja dalam tugas secara terus menerus selama 22 (dua puluh I (satu) bulan. Ditetapkandi Pekanbaru Pada tanggal 'z ftg+.nr, &r zot6 Pasal II Pe.aturan cubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahurnya, memerintahkan pengundangan peraturan uuoernur lm dengan penemparannya dalam Berita Daerah provinsi Riau. furennun I ra>, RrAu p q/ 4" ARSYADJULIANDI RACHMAN Diundangkan Pada tanggal Pekanbaru k?+an6at 2otL di / ,r7)( SEKRETARTS DAERAH pRovrNsr RrAU BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 29. F KOORDINASI PARAF KOORDllrhtr