DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 39 Tahun 2023

Nomor: 39
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis bersifat khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Prinsip Penetapan Tarif; Bab III. Pelayanan yang Dikenakan Tarif; Bab IV. Komponen dan Perhitungan Tarif; Bab V. Penetapan Tarif; Bab VI. Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga; Bab VII. Pemanfaatan Tarif; Bab VIII. Penetapan Tarif Terhadap Layanan Baru; Bab IX. Penerimaan Tarif Layanan; Bab X. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 5. Menetapkan: Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai_ fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disingkat RSJ Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Riau. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan.Ji6. Pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelayanan lainnya. 7. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan. 8. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan Kesehatan. Biaya Satuan (Unit Cost) adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan RSJ Tampan, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna layanan. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) atas pemakaian sarana, alat, fasilitas dalam rangka melakukan pemeriksaaan pelayanan lainnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: pm m9 2 Oo o Pp

(1)
(3)
(1)
(2)Prinsip penetapan tarif; Pelayanan yang dikenakan tarif; Komponen dan perhitungan tarif; Penetapan tarif; Pelayanan kesehatan pihak ketiga; Pemanfaatan tarif; Penetapan tarif terhadap layanan baru; dan Penerimaan tarif layanan.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan tarif BLUD RSJ Tampan harus memperhatikan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan. Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar Biaya Satuan (Unit Cost), dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan_ serta kompetisi yang sehat.

(2)Biaya Satuan (Unit Cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan BLUD RSJ Tampan dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

Jenis pelayanan pada BLUD RSJ Tampan yang dikenakan tarif adalah Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)terdiri dari:
1. a.Pelayanan Medis;
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
1. b.Pelayanan Penunjang Medis; dan
2. c.Asuhan Keperawatan.

Pasal 5

Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

a.Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
b.Visite dan pelayanan konsultasi;
c.Tindakan medis operatif;
d.Tindakan medis non operatif;
e.Pelayanan home care/day care. Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di instalasi rawat jalan dan gawat darurat. Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di instalasi rawat jalan, rawat inap dan rawat intensif. Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tindakan medis pembedahan yang dilakukan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat meliputi:
a.Tindakan medis operatif kecil; dan
b.Tindakan medis operatif sedang; Tindakan Medis Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Tindakan medis tanpa pembedahan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang meliputi:
a.Tindakan medis non operatif kecil; dan
b.Tindakan medis non operatif sedang. Pelayanan home care/day care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikategorikan atas:
a.Pelayanan dokter;
b.Pelayanan perawat;
c.Pelayanan Psikologi;
d.Pelayanan okupasi terapi; dan
e.Pelayanan Pekerja sosial / instruktur vokasi.

Pasal 6

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis. Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

(3)
(4)(S)
(6)Pelayanan Instalasi NAPZA; Pelayanan IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor); Pelayanan Medical Check Up; Pelayanan Laboratorium; Pelayanan Radiodiagnostik ; Pelayanan Rehabilitasi Medik; Pelayanan Psikologi; Ao o Pp Pelayanan Instalasi Jenazah Umum dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE); Pelayanan Ambulance; Pelayanan Laundry; Pelayanan Central Sterile Supply Departement (CSSD); Pelayanan Instalasi Farmasi; . Pelayanan Instalasi Gizi; Pelayanan Pendidikan dan Penelitian; oe Bp 8 Pelayanan Sewa Ruangan, Tanah, Bangunan dan Transportasi; dan
1. p.Pelayanan Sponsorship. Pelayanan Instalasi Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan terhadap korban penyalahgunaan Napza yang terdiri dari pelayanan detoksifikasi dan rehabilitasi. Pelayanan IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan klinik yang memberikan pelayanan kepada pasien penyalahgunaan napza baik secara sukarela/putusan pengadilan, baik dual diagnosa maupun murni kasus napza. Pelayanan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemeriksaan pelayanan pengujian kesehatan Medical Check Up dikenakan tarif dalam bentuk paket meliputi pemeriksaan tenaga medis dan pemeriksaan penunjang medis yang diperhitungkan sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan per paket pelayanan. Jenis Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi : . Haematologi; . Kimia Klinik ; Urine ; . Serologi dan Imunologi ; Mikrobiologi ; Feces ; . Kerokan Kulit ; dan
2. h.Analisa Cairan Tubuh. i k. ] a. c. d. e. f. g
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufe meliputi :
1. a.Pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras;
2. b.Pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras;
3. c.Pemeriksaan Ultrasonografi (USG); Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
4. a.Pelayanan dokter;
5. b.Pelayanan perawat ;
6. c.Pelayanan terapi wicara;
7. d.Pelayanan okupasi terapi;
8. e.Pelayanan psikologi. Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi : a.Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi; dan
9. b.Pelayanan surat keterangan pemeriksaan kesehatan. Pelayanan Instalasi Jenazah Umum dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) serta Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan hurufi meliputi :1
10. a.Pelayanan perawatan jenazah;
11. b.Pelayanan penyediaan mobil Ambulance dan mobil jenazah; dan
12. c.Pelayanan pengantaran pasien ataupun jenazah dalam dan luar kota. Pelayanan Laundry dan CSSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufj dan huruf k meliputi :
13. a.Pelayanan Sterilisasi Linen; dan
14. b.Pelayanan Sterilisasi Alkes. Pelayanan Instalasi Farmasi dan Pelayanan Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 dan huruf m meliputi :
15. a.Asuhan kefarmasian ; dan
16. b.Asuhan Gizi Pelayanan Pendidikan dan Penelitian serta Pelayanan Sewa Ruangan, Tanah, Bangunan dan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dan huruf o meliputi :
17. a.Pelayanan Praktik Lapangan, magang, Kunjungan, Penelitian dan Pelatihan; dan
18. b.Pelayanan Sewa ruangan, sewa tanah dan sewa bangunan.
19. c.Pelayanan sewa Bus. Pelayanan Sponsorship sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p meliputi :
20. a.Pelayanan pemasangan spanduk;:
21. b.Pelayanan pemasangan majalah/tabloid RSJ Tampan; dan
22. c.Pelayanan Iklan elektronik di TV RSJ Tampan .

Pasal 7

Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang dikategorikan atas :

a.asuhan keperawatan minimal care;
b.asuhan keperawatan parsial care;dan
c.asuhan minimal total care.

Pasal 8

(1)Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSJ Tampan untuk Kelas III, kelas II, Kelas 1 , VIP dan Unit Perawatan Intensif Psikiatri (UPIP) menjadi tanggung jawab pasien/penjamin pasien/penanggung jawab pasien.
(2)Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mendapatkan pelayanan BLUD RSJ Tampan.
(4)Tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan cara Kerja Sama antara Direktur dengan pihak ketiga berdasarkan pada kesepakatan Bersama antara Direktur dengan pihak ketiga.

Pasal 9

Kelas perawatan pada BLUD RSJ Tampan meliputi :

a.Kelas perawatan Non VIP terdiri dari Kelas III, Kelas II dan Kelas I;
b.Kelas Perawatan VIP; dan Unit Perawatan Intensif Psikiatri (UPIP).

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Pasal 10

Tarif Layanan untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.

(1)
(2)
(4)(S)
(6)
(7)
(1)
(2)

Pasal 11

Perhitungan tarif rawat jalan ditetapkan sesuai titik impas. Perhitungan tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.kelas III (tiga) dan kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas; dan
b.kelas selain huruf a ditetapkan lebih besar dari kelas II, dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan. Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

(3)Biaya jasa sarana dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost). Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di BLUD RSJ Tampan. Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua Kelas pelayanan. Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…