DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 39 Tahun 2024

Nomor: 39
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang meliputi kebijakan akuntansi dan pemeriksaan/audit untuk terbentuknya laporan keuangan BLUD yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 «tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagiaman telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2 1) 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818); 3 Menetapkan:
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
15.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2);
16.Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau. 4 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis/sebutan lain yang disesuaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6.Kebijakan Akuntansi BLUD adalah adalah prinsip- prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan tetap menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Praktek Bisnis dan Anggaran Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah- kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajiakn sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas RSJ Sultra yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggraan yang b ersangkutan yang menjadi hak RSJ Sultra dan tidak perlu dibayar kembali oleh RSJ Sultra. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dala periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perli dibayar kembali. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi saldo anggraan lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalii oleh BLUD. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan daoat dioeroleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yangmerupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk terbentuknya laporan keuangan BLUD yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Kebijakan Akuntansi; dan
b.Pemeriksaan/Audit.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 5

(1)Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur ini menerapkan basis akrual.
(2)Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Kebijakan Akuntansi Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan,
2. b.Kebijakan Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Kebijakan Akuntansi Nomor 3 tentang Laporan Operasional; d.Kebijakan Akuntansi Nomor 4 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas;
4. e.Kebijakan Akuntansi Nomor 5 tentang Laporan Arus Kas;
5. f.Kebijakan Akuntansi Nomor 6 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
(3)
(2)
(3)
1. g.Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA; h.Kebijakan Akuntansi Nomor 8 tentang Akuntansi Belanja;
2. i.Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Pembiayaan,
3. j.Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
4. k.Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Beban;
  1. 1.Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa; m.Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Akuntansi Aset Lancar; n.Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Investasi Jangka Panjang;
5. o.Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap;
6. p.Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Aset Lainnya;
7. q.Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Kewajiban;
8. r.Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Ekuitas; dan
9. s.Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Menimbang dan Operasi yang Dihentikan. Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB ILL

PEMERIKSAAN/ AUDIT

Pasal 6

Pemeriksaan/Audit atas laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (1 Pemeriksaan/Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pemeriksa eksternal pemerintah. Pemeriksa eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. GUBERNUR RIAU, RAFMAN HADI Diundangkan di Pekanbgru pada tanggal SEKRETARIS DABRJH PROVINSI RIAU, S. W/WKRIYANTO BERITA DABKAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: Salinan Sesuai Dengan adeTAH p PALA BIRO HUKI| HARMADI, SH Pembina (IV/a) 19840326 200903 1 003 8 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR- TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DiI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU PENDAHULUAN Tujuan A.

1.Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provins?t Riau ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 13 tahun 2016 tentang Penyajian Laporan Badan Layanan Umum (BLU) untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD. Kerangka Konseptual ini adalah sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, kKonflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan. 3. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi 4, Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturanaturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk tujuan umum. Kebijakan Akuntansi berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan BLUD. 5. 6. Ruang Lingkup
7.Kerangka konseptual ini membahas:

a.Tujuan kerangka konseptual;
b.Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi;
c.Lingkungan Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau; . Peranan dan Kebutuhan Informasi; . Pengguna dan Kebutuhan informasi; Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; . Unsur/Elemen Laporan Keuangan; . Pengakuan Unsur Laporan Keuangan; Pengukuran Unsur Laporan Keuangan; Asumsi Dasar; . Prinsip-prinsip; Kendala informasi akuntansi; dan m.Dasar hukum. os gag 115 PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 35. 36. 37. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap dan perubahan estimasi terhadap prosentase penyisihan piutang yang berpengaruh kepada Laporan Operasional pada saat terjadinya perubahan estimasi tersebut dan” tahun-tahun selanjutnya. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. Pj. GUBEHNUR RIAU, G RAHMAN HADI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…