DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 3(tiga) bab dan 13 (tiga belas) pasal, diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Remunerasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan P€raturan Gubernur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072): 3.

4.Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan LF,,ahdan DaFrah' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. 8. 9.
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Remunerasi Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 776|PMK.)5l2OI7 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/ 2010 tentang pedoman penyusunan sistem remunerasi pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan: Menetapkan : MEMUTUSKAN I PERATURAN GUBERNI'R TENfANG REMUNERASI PADI i-lilei- -irvenew uutru DAERAH RUMAH saKIT DI iiwCxurcex pprutRruTerr PRovINsr RrAu'

BAB I

KETENTUAN UMUM Baglan Kesatu Pengertlan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau
2.Pemei]Iltat Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau'
3.Badan l,ayanarl Umum Daerah ' yang selaljutnya disebut' BLUD. adhah lnstansi di tingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan petayanarl Kepaoa "*u"],.t"t..t berupa barang datt fatau jasa yang dijual tanpa mengukmakan mencari keuntungan dar dalam -eiJ"f.att'f.egi"taonya didasarkan pada prinsip elisiensi dan produktivitas.
4.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD' yang seJanjutnya disebut PFK-BLUD, adalah pola pengelolaa:r keuangal yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk "men-e..pkal pral<tek-praktek bisnis yang sehat untuk meningi<atkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum oan mericerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuarr pengelolaaa keuangan Negara pada umumnya.
5.Badanlayananumum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnyadisebut BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daenh Ariltn Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa TamPan.
6.Pemimpin BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat eemimpin BLUD adalah Pemimpin Layanan Badan Umum Daerah.
7.Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang seLanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
8.Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yarg ber"tanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur 10. 9. yang berlaku pada BLUD Rumah Satit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pesawai BLUD Rumah Sakit adalah Pegawai Negeri Sipil ipfisi, da"" pr'rs maupun Non PNS vang bekerja di Rumah Sakii di Linekungan Pemerin tah Provinsi Riau' Remunerasi adaiah imbalan kerja yang diberikan. kepada pegawai BLUD Rumah Sakit baik PNS maupun Non l-l\5 d"i D"-^r, Pengawas yang bersumber dari APBD dan Dendapatan BLUD. Baglan Kedua Tujuan dan PrinsiP Remunerasi

Pasal 2

T\riuan remunerasi adalah untuk mendukung strategi usaha diam menialankan misi untuk mencapai visi rumah sakit'

Pasal 3

Piinsip Remunerasi sebagai berikut :

a.Prinsip peltama, kinerja merupakan hasil kerjasama nm yang masing-masing anggota tim secara langsung dal/atau iiaul t".rg",;ttg *e-b".ikao kontribusi peran sesuai beban kerja, resiko ketja, tugas pokok, wewenang dail targgungiawabnya-
b.Prinsip kedua, remunerasi pemberi pelaya:ral langsung dapatiebih besar dari pemberi pelayanan tidak langsung
c.Prinsip ketiga, remunerasi bagi pegawai yang tidak-bekerja atau iidat< -berkine{a tidak mendapatkan jasa pelayalan (No work/No Pedorrnance - No Pay Principies)
d.Prinsip keempat, transpa-ransi yakni terbuka untuk semua pemangku kepentlngan;

BAB II

REMI'NERASI

Pasal 4

[1] Remunerasi diberikan kepada:

a.Pejabat Pengelola BLUD.
b.Pegawai BLUD.
c.Dewan Pengawas.
d.Sekretaris Dewan Pengawas.

(2)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 5-

Pasal 5

Jenis Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :

a.Gaji;
b.Tambaian Penghasilar Pegawar;
c.Honoranum;
d.Insentif;
e.Bonus atas prestasi; dan
f.Pesangon dan/atau Pensiun.

Pasal 6

(1)Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ' 'diberikan kepada seluruh pegawai berstatus PNS da'I CPNS pada BLUD Rumah Sakit.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1J bersunber dali Anggaral Pendapatan dan Belaja Daerah Provinsi Riau'

Pasal 7

(1)Tambahan Penghasiian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada seluruh pegawai baik berstatus PNS darl CPNS pada BLUD Rumah Sal<it
(2)Tambanan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Riau sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

{1) Honora-rium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekreta-ris Dewan Pengawas BLUD Rumai Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Honoralium Keiua Dewan Pengawas paling banyak sebesa-r 4oyo (empat puluh persen) dari gaii pemimpin BLUD Rumah Sakit.
b.Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 367o {tiga puluh enam persen) dari gqli pemimpin BLUD Rumah Sakit.
c.Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 1570 (lima belas persen) dad gqii pemimpin BLUD Rumah Sakit.

(2)Gajl Pemimpin BLUD terdid dari gaji pokok, tunjangan jabatan darl tunjangan lainnya yang melekat dengan gaji yarg diberikan oleh Pemerintah. 6- {3) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekreta'ris Dewan Pengawas seba-gaimana dimaksud pada ayat {2) diberikan dengan memperhatikan tugas darl talggungiawab serta meipertimbangkan kemampuan keuangan berdasarkan pendapatan dan aset BLUD Rumah Sa'l<it' (41 Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat {i} bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit'

Pasal 9

(i) Insentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdid da-ri :

a.Jasa Pelayanari Medik;
b.Jasa Pelayanan Keperawatan;
c.Jasa Pelayanan Penunjang Medik; dan
d.Jasa Pelayanan lainnYa.

(2)Insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat {1) diberikan kepada seluruh pegawai pada BLUD Rumah Sahit.
(3)Insentif sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit
(4)Pola perhitungar.r dan besaran Insentil sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpln BLUD berdasa-rkan Peraturan perundalg-undangan.

Pasal 10

(1)Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada pegawai BLUD Rumah Sakit mengikuti ketentuan pe.aturan perundang undar:gan.
(2)Besaran Bonus atas prestasi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. {3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit. Pasal I 1
(1)Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keualgarl BLUD Rumah Sakit. {2} Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat {2} bersumber dad Pendapatan BLUD Rumah Sakit. (31 Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf I diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS pada BLUD Rumah Sakit mengikuti ketentuan peraturan perundang- undargal yang beriaku.

BAB III

KSTENTUAN PETTI'TI'P

Pasal 12

Pada saat Per:aturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Guberr:ui Riau Nomor 41 Tahun 2OI2 tentar.g Pedomart Pembedan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Arilin Achmad Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau "taJun 2012 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…