DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Pergub Riau No. 79 Tahun 2017 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 10, 2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), (6) dan (7).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 ten tang Pembenrukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Penda paran Dacrah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingai : Menimbang: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2022 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PAOA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINS! RIAU GUBERNiJR RIAU Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahuri 2017 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan : PERATURAN GUSERNUR TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN GUSERNUR RIAU NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA SADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINS! RIAU. MEMUTUSKAN : diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dae rah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Sadan Pendapatan Daerah. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibantu oleh Unit Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sadan. Unit Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Unit Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Koordinator yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Sadan
(1)

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat

(6)dan ayat (7) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
0.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Sadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Dae rah Provinsi Riau.
7.Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
10.Unit Pernbantu adalah unit kerja non struktural atau unit layanan lainnya dari Pelaksana Teknis pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. "'- .)- BERITA D RAH PROVINS! RIAU TAHUN 2022 NOMOR: Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Diundangkan di Pe pada tanggal SEKRETARIS D H PROVINSI RIAU, Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. Pasal II -.+-

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…