DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Perjalanan Dinas 3. Biaya Perjalanan Dinas 4. Perjalanan Dinas Luar Negeri 5. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas 6. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas 7. Pengendalian Internal 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah

Menetapkan

menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada standar biaya satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan: Undang-UndangNomor19Tahun2022tentangProvinsiRiau (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor 162,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6808); Undang-UndangNomor20Tahun2023tentangAparaturSipil Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor141,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6897); PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6322); PeraturanPresidenNomor72Tahun2025tentangStandar HargaSatuanRegional(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2025,Nomor105); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 120Tahun2018tentangPerubahanAtasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2015tentangPembentukan ProdukHukumDaerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2019Nomor157); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1Tahun2023tentang TataNaskahDinasdiLingkunganPemerintah Daerah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor144); MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGPEDOMANPERJALANAN DINASYANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAH.

Pasal 1

DalamPeraturanGubernuriniyangdimaksuddengan: Lol DI a <l PemerintahProvinsiadalahPemerintahProvinsiRiau. GubernuradalahGubernurRiau. WakilGubernuradalah WakilGubernurRiau. SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahProvinsiRiau. PimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnyadisebutPimpinanatauAnggotaDPRDadalah PimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau. 10. 1L 12. 13. 14, 15. 16. 17, 18. 18, 20. AparaturSipilNegaraPemerintahProvinsiRiauselanjutnya disingkatASNadalahPegawaiNegeriSipil(PNS)danPegawai PemerintahDenganPerjanjianKerja(PPPK)Pemerintah ProvinsiRiau. PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalah warganegaraIndonesia yangmemenuhisyarattertentu, diangkatsebagaiPegawaiASNsecaratetapolehpejabat pembinakepegawaianuntukmendudukijabatan pemerintahan. PegawaiPemerintah denganPerjanjianKerja,yang selanjutnya disingkatPPPKadalahwarganegara Indonesia yang memenuhisyarattertentu,yang diangkatberdasarkan perjanjiankerjauntukjangkawaktutertentudalamrangka melaksanakantugaspemerintahan. PihakLainadalah pihakselainPejabat Negara,Pegawai Negeri,danPegawaiTidakTetap. Anggaran PendapatandanBelanjaDaerahselanjutnya disingkatAPBDadalahAnggaran Pendapatandan Belanja DaerahProvinsiRiau. PerangkatDaerahadalahPerangkatDaerahdilingkungan PemerintahProvinsiRiau. BiroadalahBirodiLingkunganSekretariatDaerahProvinsi Riau. Perjalanan Dinasadalahperjalanandaritempatkedudukan ketempatyangditujuuntuk kepentingandaerahdankembali ketempatkedudukansemulaatausebaliknya. TempatkedudukanadalahlokasiKantorPerangkat Daerah/Biro/ataudomisilitempattinggal. Tempattujuan adalahtempat/kotayang menjaditujuan PerjalananDinas. UnitPelaksanaTeknisDaerahyang selanjutnyadisingkat UPTDadalahUnitPelaksanaTeknisDaerahpada Dinas dan BadandiLingkungan PemerintahProvinsiRiau. CabangDinas adalah bagiandariPerangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahanbidangpendidikan menengah,kelautandanperikanan,energidansumberdaya mineral, dankehutananyangdibentuksebagaiunitkerja dinasdenganwilayahkerjatertentu. DokumenPelaksanaan AnggaranSatuanKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnyadisingkatDPA-SKPDadalah dokumenyangmemuatpendapatandan belanjayang digunakansebagai dasarpelaksanaan anggaranoleh penggunaanggaran. PejabatyangberwenangadalahPengguna Anggaranatau pejabat yangdiberiwewenangolehPengguna Anggarandi lingkungan PemerintahProvinsi Riau. Kuasa Pengguna Anggaranyang selanjutnya disingkatKPA adalah Pejabat yangdiberikewenanganolehPengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaranatasbeban Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah. 21.Biayariiladalahbiayayangdikeluarkansesuaidenganbukti pengeluaranyangsah. 22.Lumpsumadalahjumlahuangyangtelahdihitungterlebih dahuludandibayarkansekaligus. 23.PerhitunganRampungadalahperhitunganbiayaPerjalanan Dinas yangdihitungsesuaikebutuhanriilberdasarkan ketentuanyangberlaku. 24.Surat PerintahTugasyang selanjutnyadisingkatSPT adalah suratperintahuntukpenugasanPejabat/ASN, Pimpinandan AnggotaDewanPerwakilan RakyatDaerahsertamasyarakat, tokohmasyarakatdanorganisasi/kelompok masyarakatyang melakukanperjalanan kedinasan. 25.Surat PerintahPerjalanan DinasselanjutnyadisingkatSPPD adalahsuratperintahperjalanankedinasan kepada Pejabat/ASNsertaPimpinandanAnggotaDPRDsesuai denganidentitasPejabat/ASNsertaPimpinandanAnggota DewanPerwakilan RakyatDaerahyangditugaskan dengan penjelasan waktu,tujuan,transportasiyangdigunakanserta sumberdanauntukpembiayaanakibatpenugasantersebut. 26.PelaksanaSuratPerintahPerjalanan Dinas selanjutnya disebutPelaksanaSPPDadalahsemuaorang yangmendapat Surat PerintahTugasdaripejabatyangberwenangsesuai denganketentuan.

27.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

RuanglingkupPeraturanGubernurinimengatur mengenai pelaksanaandanpertanggungjawabanPerjalanan Dinasyang bersumberdariAPBD.

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
1. a.selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
2. b.efisien yaitu penggunaan anggaran Perjalanan Dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
3. c.efektif yaitu pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah;
4. d.akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
5. e.wajar yaitu sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :
(1)
(2)
(3)a.kepastiantidakterdapatpelaksanaanPerjalanan Dinas yangtumpangtindihataurangkap; b.tidakterdapatpelaksanaanPerjalanan Dinas yangdipecah- pecahapabilasuatukegiatandapatdilaksanakansecara sekaligusdengansasaranpeserta,tempattujuan,dan kinerjayang dihasilkan sama; c.PerjalananDinashanyadilaksanakanolehPelaksanaSPPD yangmemangbenar-benardiharapkanmemberikan kontribusi nyatadalamhasilyangakandicapai;dan d.mengutamakanpencapaiankinerjadenganpaguanggaran yangtelahtersedia. Dalamrangkamemenuhipelaksanaanprinsip-prinsip sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)PA/KPA melaksanakanmonitoringpelaksanaanPerjalananDinasdan penerbitanSPTdilingkupbidang/unitkerjanyadengan formatsebagaimanatercantumdalamLampiran1.Adan merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturan Gubernurini.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Perjalanan Dinas luar daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
b.Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau;
c.Perjalanan Dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
d.Perjalanan Dinas dalam kota. Khusus untuk Badan Penghubung Provinsi Riau, Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a.Perjalanan Dinas luar daerah merupakan Perjalanan Dinas di luar wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam rangka koordinasi dan konsultasi dibatasi paling lama 3 (tiga) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang; dan
b.Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas di dalam wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan jumlah hari dan orang disesuaikan dengan kebutuhan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dalam rangka:
a.pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja;

(4)
(5)
(6)
(7)b.mengikutirapat,seminar,workshop,bimbinganteknis, sosialisasi,kursus,pameran,promosi,perlombaan, pertandingandansejenisnyasesuaiketentuanperaturan perundang-undangan; ¢.menempuhujiandinas/ujianjabatan; d.memperolehpengobatan berdasarkansuratketerangan dokterkarenamendapatcederapadawaktu/karena melakukantugas; e.mengikuti pendidikantugasbelajarsetara Diploma/S1/82/S3,hanyauntuk1(satu)kali keberangkatan;dan f.mengikuti pendidikandanpelatihan. Perjalanan Dinas yangbersifatkunjungankerjadanstudi banding dilakukan dalamhal: a.adanyaperaturanbaruyangakandiimplementasikanoleh daerah; b.untukpeningkatan pelayananpublik; c.untukpeningkatankesejahteraanmasyarakat;dan d.menghasilkansuatuproduk/outputsebagaipedoman dalampenyelenggaraanpemerintahandaerah. Perjalanan Dinasluardaerahsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufadalamrangkakonsultasi,koordinasi keKementerian/Lembaga/InstansiPemerintahterkait/ Pemerintah Daerahlainnya,dilaksanakansecaraselektif palingbanyak3(tiga)orang danpalinglama3(tiga)hariserta untukwilayahIndonesiabagiantengahdanbagiantimur diberikanpalinglama4(empat)hari. Perjalanan Dinasyangbersifatkunjungankerjaataustudi bandingsebagaimana dimaksudpadaayat(3)dilakukan secarakolektifpalingbanyak5(lima)orangselama3(tiga) hari. Perjalanan Dinasdalam daerahsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufbyangdigunakanuntukmelakukankegiatan Monitoring/Supervisi/Evaluasi,KoordinasidanKonsultasi dilakukan dengan ketentuansebagaiberikut:
1. a.Perjalanan Dinas dengan tujuan Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dibatasi paling lama 2 (dua) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang; dan
2. b.Perjalanan Dinas dengan tujuan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti dibatasi paling lama 3 (tiga) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang. Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA/Pejabat yang ditunjuk menandatangani SPT dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)PerjalananDinasuntukpelaksanaantugasKehumasan, KeprotokolandanpendampinganPimpinanDPRD,Anggota DPRDdanGubernurdilakukansecaraselektif. PihakLainyangdiikutsertakandalampelaksanaankegiatan tertentudapatdiberikanPerjalanan Dinasberdasarkan persetujuanSekretarisDaerah dalambentukdisposisidengan formatsebagaimanatercantumdalamLampiranL.Edan merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturan Gubernurini. PihakLainyangtelahmenerimahibahdariPemerintah Provinsidapat diberikanPerjalanan Dinassepanjangkegiatan tidakterdapatpadarencanaperuntukkanataupenggunaan danahibah. Forum KomunikasiPimpinan Daerah(Forkopimda)danPolisi JalanRaya(PJR)dapatdiberikanPerjalanan Dinasdalam rangkamelaksanakantugasdanfungsiatauurusan PemerintahProvinsidenganmenyampaikanSuratTugasdari instansimasing-masingkePemerintahProvinsimelalui PerangkatDaerahterkaitsepanjangtidakdianggarkanpada instansimasing-masing.

Pasal 5

Ketentuansebagaimana dimaksuddalamPasal4ayat(5), dikecualikan terhadapPerjalanan Dinas yangdilakukan untuk:

a.Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD beserta ajudan/pendamping/humas.
c.ASN dan Tenaga Ahli yang mendampingi alat kelengkapan DPRD dengan batasan paling banyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.ASN 2 (dua) orang dan Tenaga Ahli 1 (satu) orang; atau
2. 2.ASN 1 (satu) orang dan Tenaga Ahli 2 (dua) orang. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 5 (lima) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

a.Reses Anggota DPRD diberikan dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.ASN dan/atau Pihak Lain yang mendampingi reses anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) orang dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau paling lama 22 (dua puluh dua) hari.

Pasal 7

(1)PerjalananDinasdilakukansesuaiperintahpejabatyang berwenangdantertuangdalamSPT yangdilengkapidengan rencanabiayaPerjalananDinas. SPTdanSPPDdilingkunganDinas,Badan,Inspektorat Daerah,dan SekretariatDPRDditandatanganioleh:
1. a.Untuk SPT: 2)
(3)1.GubernurdanWakilGubernur,ditandatanganioleh Gubernur. .SekretarisDaerah,ditandatanganiolehGubernuratau Wakil Gubernur. -PimpinanDPRDdanAnggotaDPRD,ditandatanganioleh Pimpinan DPRD. .KepalaPerangkatDaerahdanDirekturRumahSakit milikPemerintahProvinsi,ditandatanganiolehGubernur atauWakilGubernur,danuntukKepalaBadan PenghubungSPTPerjalanan DinasDalamDaerah ditandatanganiolehKepalaBadan Penghubung. .PejabatAdministrator/Eselon111,Pejabat Pengawas/EselonIV,PejabatFungsionalTertentu,ASN Pelaksanadan PihakLainditandatanganiolehKepala PerangkatDaerah. .PadaUPTD/CabangDinas yangberkedudukandi Kabupaten/KotauntukmelakukanPerjalanan Dinas dalamdaerah,ditandatanganiolehKepalaUPTD/Cabang Dinas.
1. b.Untuk SPPD: 1.Gubernur,WakilGubernur,ditandatanganioleh GubernuratauWakilGubernur. .SekretarisDaerah,ditandatanganiolehSekretaris Daerah. . Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. .Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon Ila, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah. . Pejabat Administrator/Eselon I, Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, ASN Pelaksana dan Pihak Lain ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA. .Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA. Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangani oleh:
2. a.Untuk SPT:
  1. 1.Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
  2. 2.Pejabat Administrator/Eselon 111, Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, ASN
(4)()
(1)
(2)PelaksanadanPihakLain,ditandatanganiolehAsisten yangmembidanginya.
1. b.Untuk SPPD: 1.Asisten,StafAhliGubernur,danKepalaBiro ditandatanganiolehSekretarisDaerah. 2.PejabatAdministrator/Eselon11,Pejabat Pengawas/Eselon1V,PejabatFungsionalTertentu,ASN Pelaksanadan PihakLain,ditandatanganiolehKPA. c.UntukkegiatanRapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKe LuarDaerahyangberada padaBiroUmum,SPT ditandatanganiolehSekretarisDaerahdanSPPD ditandatanganiolehSekretarisDaerahatauAsisten AdministrasiUmum. PenandatangananSPT danSPPDuntukForum Komunikasi PimpinanDaerah(Forkopimda)ditandatanganioleh:
2. a.Untuk SPT:
  1. 1.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur atau Wakil Gubernur.
  2. 2.Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. b.Untuk SPPD: 1.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  1. 2.Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
4. a.pemberi tugas;
5. b.pelaksana tugas;
6. c.waktu pelaksanaan tugas;
7. d.tempat pelaksanaan tugas; dan
8. e.maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Rencana biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran LF dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan tentang Tata Naskah Dinas.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD penerbit SPPD.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)@
(8)
(9)

Pasal 10

BiayaPerjalanan Dinasterdiriataskomponen-komponen sebagaiberikut:

a.uang harian:
b.biaya transport;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.biaya taksi; dan
f.sewa kendaraan. Uanghariansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufa merupakanuangmakan,uangtransportlokal,danuangsaku dibayarkansecaralumsumpsertamerupakanbatastertinggi yangdibayarkan. Biaya transportdalamrangkapelaksanaanPerjalanan Dinas sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbterdiridari: a.Perjalanan DinasDalamDaerah: Biaya transportdaritempatkedudukansampaiketempat tujuandan sebaliknya. b.Perjalanan DinasLuarDaerahmerupakanbiayatiket dan/ataubiayapemeriksaankesehatandimasa endemi/pandemi. Besaranbiayatransportsebagaimana dimaksudpadaayat(3) merupakanestimasiatauprakiraan besaranbiayayang dapat dilampaui denganmempertimbangkanhargapasar, ketersediaanalokasianggarandanprinsipekonomi,efisiensi danefektifitas. Pelampauanbesaranbiayatransportsebagaimana dimaksud ayat(4)dibebankanpadaanggaranbiayatransportyang tersedia. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
a.di hotel; atau
b.ditempat menginap lainnya. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui. Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, dapat menggunakan penginapan dengan tarif yang merupakan penggabungan dari biaya penginapan masing- masing Pelaksana SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)DalamhalPelaksanaSPPDtidakmenggunakanbiaya penginapansebagaimana dimaksudpadaayat(6),berlaku ketentuan: a.PelaksanaSPPDdiberikanbiayapenginapansebesar30% (tigapuluhpersen)daritarifhoteldikotatempattujuan sebagaimanatercantum dalamLampiranIIyang merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturan Gubernurini b.biayapenginapansebagaimana dimaksudpada hurufa dibayarkansecaralumpsum. Uangrepresentasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf d,hanyadiberikankepadaGubernur/WakilGubernur, Pimpinan DPRD,SekretarisDaerahdanAnggotaDPRDserta PejabatPimpinanTinggiPratama/EselonII,yang melaksanakanPerjalanan Dinas jabatandalamrangka pelaksanaantugas danfungsiyangmelekatpadajabatan. Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya dan dipertanggungjawabkan secara rill. Pembiayaan biaya taksi dapat melebihi standar biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan Gubernur ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara rill). Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
1. a.Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
2. b.Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD. Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur 1n1. Dalam hal Perjalanan Dinas luar daerah dilakukan dengan transportasi darat menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara rill dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
(18)Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kecamatan/Desa menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara rill dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
(19)Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal.
(20)Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:
1. a.Uang harian dibayarkan secara lumsump.
2. b.Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara at cost.
3. c.Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda dan dipertanggungjawabkan secara rill.
(21)Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…