DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 40 Tahun 2024

Nomor: 40
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Remunerasi; Bab III. Pendanaan; Bab IV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Dacrah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 32004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3455) sebagaimana telah diubah behberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tenlang Harmonisasi Peraturan Perpajakun (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tenlang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beherapa kali terakhir dengan Undang. Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentanes Porubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah drubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomoer 6 Tahun 2023 ientang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6856): 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 68083); Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2023 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687): Ne Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noimor 17 1); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lermbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambshan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322}; R Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157}: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noror 9]; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitas] Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Remunerasi Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Uroum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.05 /2020 tentang Pedoman Pengeiclaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); MEMUTUSKAN ; PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT Di LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU. BAB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Pia. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Perncrintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan. Pemimpin BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD Rumah Sekit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang sclanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertangeung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terdirl atas pemimpin, pcjabat kevangan dan pejabal teknis vang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemcrintah Provinsi Riau. Pegawai BLUD Rumah Sakit adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan dari Professional Lainnya yang bekerja di BLUD Rumah Sukit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pejabat Kewangan adalah pejabat pengelola yang iicinpunyail fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang 8. mempunyai fungsi sebagai penangoungjawab teknis BLUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 10. 11. 12. 13. 14, id. 16, 17. Rermunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gajl, tunjangan tetap, honoraroium, jJasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/alau pensiun. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memeérlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan vang memenuhi standar mutu untuk mendulkung kinerja BLUD. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pcemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing, Insentif adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pélayanan atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pelayanan lainnya yang secara nyata diselenggarakan termasuk aspcek administrasi dan manajemen. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditcrapkan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang Mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahtcraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisast berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi pada BLUD Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Prinsip dasar pemberian Remunerasi BLUD yaitu: a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit Daerah, memperhatikan asset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD; kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelavanan sejenis: b. kepatutan, yaitu menvesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan: dan kinerja operasional BLUD yang diletapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnyva mempertimbangkan itidikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfoat bagi Masvarakat. d.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi : a b a. dd. ¢ f.

(2)gaji; tunjangan tetap; insentif; bonus alas prestasi: pesangon; pensiun; dan honorarium.

Pasal 5

Remunerasi diberikan kepada:

a.Pejabat Pengelola BLUD Rumah Salkcit;
b.pegawai BLUD Rumah Sakit;
c.Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit; dan
d.sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit. (1 Pojabat Pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang berasul dart Pegawai Negeri Sipil danfatau Pegawai Pemermlah Dengan Perjanjian Kerja menerima Remuncrasi yang meliputi :

(3)
(4)
(3)
(5)
(7)
(2)
(3)
1. a.gajl; b. tunjangan tetap;
2. c.insentif: d. pensiun/pesangon: dan e, banus atas pretasi. Pegawai BLUD Rumah Sakit yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat menerima remunerasi yang meliputi :
3. a.geil;
4. b.insentif; c. pesangon; dan
5. d.bonus atas prestasi. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit menerima remuneras! berupa honorarium. Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pegawai BLUD Rumah sakit berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan tunjangan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6} diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan bagi: (1 a.Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan.

b.Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran gaji sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja. BRatas bawah dan batas atas besaran gaji Pejabat Pengeicla dan Pegawai vang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurt b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Selain gajl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Pengelola diberikan gaji Pojabart Pengelola BLUD.

(4)
(5)
(6){7}
(1)
(2)
(3)
(4)Besaran gaji Pemimpin BLUD sebagaimana dimmaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernour atas Usulan Kepala Dinas. Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari badan yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah, Besaran gaji Pejabat Tecknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Apabila Pejabat Pengelola berasa! dari Pegawai Negeri Sipil, maka besaran gaji Pejabat Pengelola BLUD yang diterima adalah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dikurangkan dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima berdasarkan ketentuan peraturan Pperundang-undangan. Ragian Keempat Tunjangan Tetap

Pasal 7

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan bagi: a.Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentian peraturan perundang-tndangan.

b.Pejabat Pengclola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran gaji sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja. Besatan tunjangan tetap Pcjabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 6 ditectapkan dengan Keputusan Kepala Dinas serta dituangkan dalam perjanjian kerja. Tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Umum Pasal § Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sip diberikan inscntif berupa tambahan penghasilan pecawai,
(2)
(3)(4}
(2)
(3)
(4)
(5)Besaran alokasi tambahan penghasilan pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan pérundang-undangan yang Mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawaidi lingkup Pemerintah Daerah. Pegawai Yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam perjanjian erja. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

4.Jasa pelayanan:

b.Uang jaga: c, Uang tambahan jasa pelayanan;
d.Tunjangan bahaya radiasi: dan ¢. Tunjangan hari raya, Je

Pasal 9

Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayai (4) huruf a diberikan berdasarkan perhitungan: {I

a.keias jabatan/ grade/jenis jabatan: dan fjatau
b.penilaian kinerja pegawai, Kelas jabatan / grade/jenis jabatan mermipakan penentuan dan pengclompokan tingkat jabatan berdasarkan pendidikan, pengalaman, masa kerja, keterampilan, dan resiko kerja atas suatu jabatan Pegawal BLUD Rumah Sakit. Atas sctiap kelas jabatan/grade/jenis jabatan ditetapkan Nilai jabatan. Penilaian kinerja pegawai merupakan ukuran kuantitatif berupa perhitungan nilai kinerja dari setiap pegawai BLUD Rumah Sakit. Pemberian besaran insentif berupa jasa pelayanan dihitung secara proporsional dengan memperhitungkan hari bersangkutan melaksanakean tugas yang menjadi hak pegawat. Kelas jabatan/grade/jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dan formula perhitungan insentif berupa jasa pclayanan untuk masing-masing BLUD Rumah Sakit diatur dalam Lampiran I, Lampiran Ti dan Lampiran ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (& Nilai jabatan dan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan ayat (4) serta ketentuan waktu pemberian insentif herupa jasa pelayanan bagi Pegawal pindahan/mutasi dan pegawai yang baru diangkat/bekerja di BLUD Rumah Sakit ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin BLUD. (1} (2}

(3)
(4)(5}
(1)
(2)

Pasal 10

Insentif berupa uang jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Rumah Sakit yang melaksanakan tugas jaga sesuai keputusan Pemimpin BLUD. Insentif berupa Uang Tambahan Jasa Pelayanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dapat dibcrikan kepada Pejabat Pengelola/pegawai BLUD Rumah Sakit yang melaksanakan tugas tambahan/monoloyalitas/kelangkaan profesi sesuai keputusan Pemimpin BLUD. insentif berupa Tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d diberikan kepada Pegawai BLUD Rumah Sakit dari profesional lainnya yang memiliki resiko kerja terpapar bahaya Tadiasi di lingkungan BLUD Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif berupa Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf 2 dibertkan kepada Pegawai BLUD Rumah Sakit dari profesional lainnya sesuai keteniuan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit dan ditelapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD. Mekanisme pemberian uang jaga, uang tambahan jasa pelayanan, tunjangan bahaya radiasi dan tunjangan hari raya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

Ketidakhadiran atau kelerlambatan tiba di tempat kerja dan atau kepulangan yang lebih cepat dari tempat kerja akan memotong/mengurangi jumlah Insentif berupa jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai melalui perhitungan penilaian kinerja pejabat pengclola dan pegawai BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang menjalankan cuti persalinan pertama, kedua, ketiga maka insentif berupa jasa pelayanan yang diberikan dipotong dengan hanya diberikan inscntuf dari persentase perhitungan kelas jabatan / gradejenis jabatan sedangkan dari perhirungan penilaian kinerja Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit tidak dihitung dan untuk persalinan keempat dan seterusnya tidak diberikan Insentif.

(4)
(3)
(10)(11}
(1)
(2)
(3)Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang mengambil cuti besar maka insentif berupa jasa pelayanan yang diberikan dipoitong dengan hanya diberikan insentif dari persentase perhitungan Kelas jabatan/ Grade/ Jenis jabatan sedangkan dari Perhitungan dari Penilaian Kinerja Pegawai tidak dihirung. (3 I G Dikecualikan dari pemotongan insentif beriupa jasa Pelayanan yakni : a.mclaksanakan perjalanan dinas sesuat ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. b.menjalani cuti tahunan; dan
2. c.menjalani cuti alasan penting. Pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 bulan hanya diberikuan insentif berupa jasa pclayanan dari perhitungan Kelas Jabatan/ Grade/Jenis Jabatan. Pegawai yang menjalani cuti sakil lebih dari 6 bulan berturut-turut dapat diberikan insentif berupa jasa pelavanan dari perhttungan Kelas Jabatan/ Grade/Jenis Jabatan dengan besaran persentase berdasarkan kebijakan pemimpin BLUD yang ditetapkan melalui keputusan Pemimpin BLUD, Insentif berupa jasa pelayanan tidak dibcrikan kepada Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang:
3. a.mengambil masa persiapan pensiun;
4. b.berstalus penerima uang tunggu,;
5. c.berstatus tersangka dan diltahan olch pihak aparat penegak hukum;
6. d.berstatus terdakwa dan/ atau terpidana; e, mengambil cuti di lar tanggeungan negara; dan
7. f.diberhenttkan sementara/skorsing.

Pasal 12

Bonus alas prestasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul d yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat damnbahan peoudapatat di lis gaji, tunjangan tetap, dan insentif atas prestasi kerja yang dapal diberikan satu kali dalam satu tahun angguran. Kriteria penilaian dan besaran bonus atas prestast ditetapkan cleh Keputusan Pemimpin BLUD. Bonus alas prcestasi achagaimana dimaksud pada ayat (1} bhersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit.

(1)
(2)
(3)
(1)(2} (1
(2)

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…