DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 41 Tahun 2020

Nomor: 41
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 2 (dua) Pasal.

Isi peraturan

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
1. a.Kepaia Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura' b, Sekretartat, terdiri atas:
2. i.Subbagian Perencanaan Program;
  1. 2.Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  2. 3.Subbagian Kepegawaian dan Umum'
3. c.Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  2. 2.Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan Pangan'
4. d.Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Serealia;
  2. 2.Seksi Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi- Umbian; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan,
5. e.Bidang Hortikultura, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias;
  2. 2.Seksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura'
6. f.Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian terdiri atas: 1, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
  1. 2.Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
  2. 3.Seksi PembiaYaan Agribisnis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2\ Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Bagian Keenam BAB III diubah sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasai 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian, mempunyai tugas meiaksanakan koordinasi, fasiiitasi dan evaluasi pada Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis,
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian;
2. b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian;
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan Paragraf 3 bagian Keenam BAB IiI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Kepala Seksi Pembiayaan Agribisnis, mempunyai tugas: a, merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembiayaan Agribisnis;

b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil bawahan di lingkungan Seksi Pembiayaan Agribisnis;
c.melaksanakan identifikasi, pembinaan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha;
d.melaksanakan pelayanan konsultasi bimbingan pendampingan fasilitasi materi, media dan metodologi kelembagaan pertanian ;
e.merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi pembiayaan Agribisnis; f, melaksanakan kerja :.u-o, d'an pemberian konsultasi terkait pembiaYaan agrtbtsnls; g.melaksanakananalisiskebutuhanpembiayaan pengolahan pangan, usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
h.meiaksanakan bimbingan dan pelayanan investasi pengolahan pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
i.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan; j melaksanakan pemantatlan, evaluasi dan membuat laporan peiaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pembiayaan Agribisnis; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya' Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundattgun Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau' Ditetapkan di pada tanggal Pekanbaru Diundangkan di Pekanbaru GUBERNUR RIA PROVINSI RIAU YAN AYA BERITA DAERA OVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR pada tanggal tt**trARl Et d'E ;il 'ti gl ^- .x ci .;-r VJ A O xz -. d - d. (a-! 3 t'4 o:< ",G c) -. c.) F - -. -. xl t.s 63 CJ 0) V F, C6 (d - ;i rn H v -' 'ti HH^V ti (c Ch d Ir -. -): (!ql 'oA -.- dJ (g :Fr, ! iin4 .!9 F- xn boll :i d'Y =ATT)Y U) a) rr boG QJ bD vc -. H o aJ, Q)L -t .X v '!-tvJ i : do -H (-, a.) (', rd '6r ds 6F ,HV _9tF -9:Xq UJ -J H >\- d (n -. (! l', F -. 'i;6 ri (d+; (d F{ tr bo5 ;J4 fr. tr NL(E n. bOd cnu -. OJ H 0) ci(,,) d> H- d 60- 6 .': Fr 80E oJr (c- H(E x^ d. )4 qJ lr t!- Hti .9- AJ - e. (E bo (EG -vg o' * PD.* vJ (E .'i (EFT u- (sH J'X -. -. (! lr (t 2 ,'. E i-n H(6 6 !- .\Z6- .xv(E OF bo a) g) H (,/] '=;d(6 v'x bo =l-- (n Hs\Yg (tr .l E o) O k c) c') V -. (6 -. d -. (g 0) .v tr 9trii =(E- U) e ^(S.rr a -. -, a -. v < p ) ? a P z IT zZrZV F4Fir^ lr)2t-- H rrl Rtra'{z v <44 3R=:?, ,- ^ i -g 3 slai-fl E E3Z "422? 7,=Za E 3SEF,2Y, ?xi*sJ =1- ,"7232 . = fr,3 c, frZ *,2 )^/,1"u E?98fl5=)=90, 389Tfrfrr933H - a- AT - -. P d € G J4 -. c) V z z rt Z; nld zt <i; >2 s5 -Z(,, 9 {.& =z<? <1 Y7- 535 zlY 3<t <=u ;a\ir

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
1. a.Kepaia Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura' b, Sekretartat, terdiri atas:
2. i.Subbagian Perencanaan Program;
  1. 2.Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  2. 3.Subbagian Kepegawaian dan Umum'
3. c.Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  2. 2.Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan Pangan'
4. d.Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Serealia;
  2. 2.Seksi Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi- Umbian; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan,
5. e.Bidang Hortikultura, terdiri atas:
  1. 1.Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias;
  2. 2.Seksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura'
6. f.Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian terdiri atas: 1, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
  1. 2.Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
  2. 3.Seksi PembiaYaan Agribisnis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional;
8. h.Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2\ Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
(3)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Bagian Keenam BAB III diubah sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasai 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian, mempunyai tugas meiaksanakan koordinasi, fasiiitasi dan evaluasi pada Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis,
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian;
2. b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian;
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan Paragraf 3 bagian Keenam BAB IiI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Kepala Seksi Pembiayaan Agribisnis, mempunyai tugas: a, merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembiayaan Agribisnis;

b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil bawahan di lingkungan Seksi Pembiayaan Agribisnis;
c.melaksanakan identifikasi, pembinaan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha;
d.melaksanakan pelayanan konsultasi bimbingan pendampingan fasilitasi materi, media dan metodologi kelembagaan pertanian ;
e.merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi pembiayaan Agribisnis; f, melaksanakan kerja :.u-o, d'an pemberian konsultasi terkait pembiaYaan agrtbtsnls; g.melaksanakananalisiskebutuhanpembiayaan pengolahan pangan, usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
h.meiaksanakan bimbingan dan pelayanan investasi pengolahan pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
i.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan; j melaksanakan pemantatlan, evaluasi dan membuat laporan peiaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pembiayaan Agribisnis; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya' Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundattgun Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau' Ditetapkan di pada tanggal Pekanbaru Diundangkan di Pekanbaru GUBERNUR RIA PROVINSI RIAU YAN AYA BERITA DAERA OVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR pada tanggal tt**trARl Et d'E ;il 'ti gl ^- .x ci .;-r VJ A O xz -. d - d. (a-! 3 t'4 o:< ",G c) -. c.) F - -. -. xl t.s 63 CJ 0) V F, C6 (d - ;i rn H v -' 'ti HH^V ti (c Ch d Ir -. -): (!ql 'oA -.- dJ (g :Fr, ! iin4 .!9 F- xn boll :i d'Y =ATT)Y U) a) rr boG QJ bD vc -. H o aJ, Q)L -t .X v '!-tvJ i : do -H (-, a.) (', rd '6r ds 6F ,HV _9tF -9:Xq UJ -J H >\- d (n -. (! l', F -. 'i;6 ri (d+; (d F{ tr bo5 ;J4 fr. tr NL(E n. bOd cnu -. OJ H 0) ci(,,) d> H- d 60- 6 .': Fr 80E oJr (c- H(E x^ d. )4 qJ lr t!- Hti .9- AJ - e. (E bo (EG -vg o' * PD.* vJ (E .'i (EFT u- (sH J'X -. -. (! lr (t 2 ,'. E i-n H(6 6 !- .\Z6- .xv(E OF bo a) g) H (,/] '=;d(6 v'x bo =l-- (n Hs\Yg (tr .l E o) O k c) c') V -. (6 -. d -. (g 0) .v tr 9trii =(E- U) e ^(S.rr a -. -, a -. v < p ) ? a P z IT zZrZV F4Fir^ lr)2t-- H rrl Rtra'{z v <44 3R=:?, ,- ^ i -g 3 slai-fl E E3Z "422? 7,=Za E 3SEF,2Y, ?xi*sJ =1- ,"7232 . = fr,3 c, frZ *,2 )^/,1"u E?98fl5=)=90, 389Tfrfrr933H - a- AT - -. P d € G J4 -. c) V z z rt Z; nld zt <i; >2 s5 -Z(,, 9 {.& =z<? <1 Y7- 535 zlY 3<t <=u ;a\ir