DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 42 Tahun 2021

Nomor: 42
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 3 (tiga) Bab dan 11(sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINS! RIAU TENTANG PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN GUBERNUR RIAU Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Riau.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan clan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
5.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5543);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98); Menetapkan

(1)Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINS! RIAU

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagai berikut:

a.telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang Provinsi;
b.menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat veteriner.

Pasal 2

6.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan;
7.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
9.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
10.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
11.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

(1)Pejabat Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Provinsi.
(2)Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Prociuk Hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 5

g.pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
h.pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
i.pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan; J. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
k.pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
1. 1.penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
m.penjamm keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
n.penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
o.pengelola medik akuatik dan medik konservasi. ternak ternak
e.pengawas dan pengendali pemotongan ruminansia betina produktif dan/ atau ruminansia indukan;
f.pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
c.pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
d.pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan; mutu

(1)Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(2)Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
1. a.pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. b.penyusun standar dan meningkatkan penyelenggaraan Kesehatan Hewan;

Pasal 4

(2)Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang;
(2)Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas pada Perangkat Daerah.

Pasal 7

a.merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
b.bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun. Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

Pasal 6

b.pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar provinsi;
c.penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
d.pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Gubernur;
e.pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah Provinsi kepada Gubernur;
f.pemberian Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan
g.pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/ atau Produk Hewan dari Provinsi. BERITADAERAH PROVINS! RIAU TAHUN NOMOR S. F. HARIYANTO Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! RIAU, Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

(1)Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan jika yang bersangkutan:
1. a.mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/ atau
2. b.dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
(2)Dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika yang bersangkutan:
1. a.mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggara Kesehatan Hewan;
2. b.berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
3. c.melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Bagian Kedua Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…