DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 43 Tahun 2024

Nomor: 43
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan, yang meliputi: a. pedoman penetapan tarif; b. pelayanan yang dikenakan tarif; c. mekanisme pengusulan tarif pelayanan; d. perhitungan tarif; e. kebijakan tarif layanan; f. komponen tarif; g. penetapan tarif; h. pembebasan tarif; i. perubahan tarif; j. evaluasi tarif; dan k. penerimaan tarif layanan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.UndangUndang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736),
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201) ~~ tentang Pembhentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ~~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Normor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 20253 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Namor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6556}; 10, Ll. 12. i3. Undang-Undang Normor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinitahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2992 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ? Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322}; 3, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Meniteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelcolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Menetapkan:
14.Peraturan Guhernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 12); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFI“ASI BENIH PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4 Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Fiau. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang sclanjutnya disingkat UPT PSBP adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pela pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Biaya Satuan (Unit Cost} adalah besaran biaya satuan dari setiap keciatan pelayanan yang diberikan UPT PSBP, 7. yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya UPT PSHP. Pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT PSBP kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan pengawasan dan sertifikasi. Pelayanan Sertifikasi adalah pelayanan yang meberikan Penilaian Kescsuaian yang berkaitan dengan pembcrian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi diberikan oleh UPT PSBP kepada perorangan atau badan., 10. Li. 12. 13. 14. 15. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jase yang dibcrikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka mermajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selaniutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud diletapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan cleh BLUD UPT PSBP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk Imenutupl seluruh atau sebagian dari Biaya per Unit Layanan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pedoman penetapan tarif;

(1)
(2)
(4)
(3)
(6)
(7)pelayanan yang dikenakan tarif; mekanisme pengusulan tarif pelayanan, perhitungan tarif} kebijakan tarif layanan komponen tarif; penetapan tarif; pembebasan tarif: perubahan tarif; evaluasi tarif, dan b. €. £. penerimaan tarif layanan.

Pasal 5

Penetapan tarif BLUD UPT PSBP memperhatikan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan. Penetapan tarif sebagaimanua dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar Biaya Satuan (Unit Cost), dengan mempertimbangkan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat. Biaya Satuan (Unit Cosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan BLUD UPF PSBP dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan. BLUD UPT PSBP mengenakan Tarif Layanan sebagai imbatan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup secluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT PSBP. Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya. Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagalmana dimaksud pada ayal [3}, Tanl dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. i (3

Pasal 6

(1)Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)
(3)
(5)dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah. Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Detail Rincian Objek Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b, tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
2. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif pelayanan terdiri dart: a b Cc. d f.

(1)
(2)
(3)
(4)sertifikasi benih kelapa sawit; sertifikasi benih pinang; sertifikasi benih kopi, sertifikas! benih Kelapa; sertifikasi benih sagu; dan sertifikasi benih kakao.

Pasal 8

Sertifikasi Benih Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufa meliputi :

a.pemeriksaan lapangan kebun induk; b, pemeriksaan kecambah;
c.pemeriksaan pre nursery (3-5 bulan sejak semaij;
d.pemeriksaan main nursery (>5.-18 bulan sejak semai}; dan €, pemeriksaan siap tanam (=18 - 24 bulan). Pemeriksaan iapangan kebun induk sebagaimane dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di sumber benih kelapa sawit terpilih. Pemeriksaan kecambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan peleyanan yang dilakukan di sumber benih Kclapa sawit terpilih. Pemeriksaan Pre Nursery (3-5 Bulan Sejak Semajj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada pcnangkar kelapa sawit.

(5)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Pemeriksaan Main Nursery (>5 -18 Bulan Sejak Sema} sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa sawit. Pemeriksaan siap tanam (>18 - 24 Bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa sawit. (6

Pasal 9

Sertifikasi Benih Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi : 1)

a.pemeriksaan lapangan kebun induk; b, pemeriksaan benih pinang. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kebun pinang terpilih. Sertifikasi Benih Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar pinang.

Pasal 10

Sertifikasi Benih Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufc meliputi :

a.pemeriksaan lapangan kebun induk;
b.pemeriksaan benih dalam polybag; c, pemeriksaan benih dalam bentuk Bij. Pemeriksasn lapangan kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kebun kopi terpilih. Sertifikasi benih dalam Polibag scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan pemeriksaan lapangan yang dilaukukan pada penangkar kopi. Pemeriksaan benih dalam bentuk byi sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufc¢ merupakan pecmecriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kopi.

Pasal 11

Sertifikasi benih kelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufd meliputi: a, pemeriksaan lapangan kebun induk; b, pemeriksaan benih kelapa dalam bentuk butiran;

c.pemeriksaan benih kelapa (dalam polybag};
d.permeriksaan benih kelapa (tanpa polybag). Pemeriksaan lapangan kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemcriksaan lapangan yang dilakukan di kebun kop terprih.

(2)
(4)
(3)(1}
(2)
(3)
(1)
(2)Pemeriksaan benih kelapa dalam bentuk butiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan pemeriksaarl lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa, Pemeriksaan benih kelapa (dalam Polybag] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa. Pemeriksaan benih kelapa (tanpa Polybag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…