DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 44 Tahun 2020

Nomor: 44
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 36 (tiga puluh enam ) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Cukup Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau'
2.Pemerintah Provinsi ad.alah Pemerintah Provinsi Riau'
3.Gubernur adalah Gubernur Riau'
4.sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Riau'
5.Perangkat Daerah Provinsi adaiah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggafaan Urusan pemerintahan yatg menjadi kewenangan Daerah provinsi. 6, Dinas Perindustrian, Perd.agangan, Koperasi, Usaha Kec-i_i dan Menengah adalah Dinas perindustriai, Ferdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau'
7.Kepala Dinas ad.alah Kepaia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Uslha Kecil dan Menengah Provinsi Riau'
8.Unit Peiaksana Teknis yang selanjutnya disingkat uPf adalah Unit pelaksana Teknis pada -Dinls Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau'

g.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPI adalah Kefala Unit Pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian' Perd,agangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk uPT, terdiri atas:

a.UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan;
b.UPT Industri Logam;
c.UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kelas A;
d.uPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil d.an Menengah, Kelas A; dan
e.uF,rl Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah, Kelas A.

BAB III

KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)UpT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas' & -4 (2\ UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan \ / kegiatan [mti. operasionald.anlatau kegiatan teknis penunjang tertentu'
(3)Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelaYanan masyarakat'
(4)Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah'

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan terdiri atas: a, KePala UPT;
1. b.Subbagian Tata Usaha;
2. c.Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi; d, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
3. e.Kelompok Jabatan Fungsional. (2\ Susunan organisasi UPT Industri Logar.:l, terdiri atas: 'a. KePala UPT;
4. b.Subbagian Tata Usaha;
5. c.Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;
6. d.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
7. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Seksi Jaminan Mutu;
4. d.Seksi Teknis Sertifikasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional'
(4)Susunan Organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelatihan; dan;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi PelaYanan Usaha;
4. d.Seksi Pembinaan Usaha; dan
5. e.KelomPok Jabatan Fungsional'
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)

Pasal 5

UPT dipimpin oleh seorang Kepala uPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi' Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam tampiran I sampai dengan Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b)' Kepala subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a)'

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

uPI Industri Pangan olahan dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan sebaglan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang Ditru. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Men.nglh di bidang Industri Pangan Olahan dan Kemasan' untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPI Ind.ustri Pangan olahan d.an Kemasan menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada -Subbagian tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengernbangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
b.penyelen ggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka p.ny.lenggu.raa.r tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
c.penyelen ggaraarl pemantauan, evaluasi dan peiaporan dalam rangka penyelenffutuun i.rgur pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan d^r, Pengemburg^.r Teknologi dan seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinYa

Pasal 8

Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai tugas -.lu.k.rk"n koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan menyelenggarakan fungsi:

a.pen]rusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan;
b.penyelen ggaraarr pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa ir".it p.l"k."nu.".t t.tg"s di lingkungan UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan;
c.penyelenggaraan pemantarlan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
d.pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinYa.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian tata Usaha;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian tata usaha;
c.melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
d.mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat;
e.melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f.melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaiuasi jabatan;
g.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h.melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan, sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i.melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
j.melaksanakan tugas promosi pelayanan UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan;
k.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinYa.

Pasal 10

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:

a.merencanakan prograrnfkegiatan dan penganggaran pada seksi pelayanan dan pengembangan teknologi;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan merneriksa hasil pelaksanaan tugas bu*.hat di lingkungan seksi pelayanan dan pengembangan teknologi;
c.melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan untuk peningkatan layanan prima di UPT Industri Pangan olahan dan Kemasan; qlr'/ 6t
d.melaksanakan penyusunan hubungan kerja dengan industri binaan d.alam rangka p.trg.*Uangan kompetensi produksi teknologi industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
e.melaksanakan pengembangan kompetensi produksi dalam rangka pengembangan teknologi Industri Kecil Menengah pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam; melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang makanan, minuman, kemasan dan kerajinan non logam; melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam penumbuhan wirausaha baru (wuB) dibidang pangan oiahan, kemasan dan kerajinan non logam; melaksanakan penyusunan Stand.ar Operasionai Prosedur pelayanan teknis pengolahu,r, pungun dan kemasan dan kerajinan non logam; melakukan pemantatlan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pelayanan dan pengembangan teknologi; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. o D' h. 1 J

Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan usaha mempunyai tugas:

a.merencanakan programf kegiatan dan penganggaran pada seksi Pembinaan dan Pengembangan usaha;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bt*"hatt di lingkungan seksi pembinaan dan pengembangan usaha;
c.melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah pangan melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi serta sosialisasi -u.g"ng di bidang industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
d.melaksanakan fasilitasi peluang dan pengembangan usaha pada Industri Kecil Menengah pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
e.melaksanakan bimbingan dan pendampingan melalui sistem inkubasi usaha industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
f.melaksanakan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia bagi petugas pelaksana teknis UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan
g.melakukan pemantallan) evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan keglatan pada seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yan:g diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)UpT Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional d.anf ata:u kegiatan teknis penunjang Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang Industri Logam. [t, -8
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Industri Logam menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada 'snuu"gi"n Tata usaha, seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyetenggaraa.r_ tugas dan fungsi pada subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
3. c.penyelen ggaraar. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka p.ny"t.nggaraan tugas pada Subbagian Tata usaha, seksi Pelayanan dan peir-gemb.ng"., Teknologi d.an Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinYa.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…