DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 44 Tahun 2021

Nomor: 44
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri atas 6 (enam) bab dan 31 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan Ketentuan Lain-lain

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengajuan rancangan produk hukum daerah belum dilakukan secara tertib baik oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau maupun di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah;
b.bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah agar berhasil guna dan berdaya guna, perlu disusun pedoman pengharmonisasian, evaluasi dan fasilitasi produk hukum daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, Evaluasi Dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: TENT ANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI, EVALUASI DAN FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA GUBr~~·,. ...rPR R!AU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 44 TAHUN 2021 ( SALINAN) Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
8.Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupateny Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kcpala Daerah

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah un 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157); Menetapkan:
9.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/ atau peraturan bupati/wali kota.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Program Pembentukan Perda selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13.Produk Hukum Daerah Provinsi adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
14.Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota adalah produk hukurn berbentuk peraturan yang meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD.
15.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah terteritu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16.Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sederajat dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan lain yang sejenis agar substansi yang diatur tidak tumpang tindih dengan azas atau norma hukum yang berlaku. 1 7. Fasili tasi adalah pem binaan secara tertulis oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan terkait materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
18.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah yang diatur sesuai undang- undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ a tau kesusilaan.
19.Tim Harmonisasi adalah Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Gubernur. Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dilakukan terhadap:

a.rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
b.rancangan Peraturan Gubernur; dan
c.rancangan Keputusan Gubernur;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 6

(1)Setiap rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan oleh Gubernur wajib dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum.
(2)Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dilakukan penyelarasan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik vertikal maupun horizontal dan terhadap sistematika serta materi muatan.

Pasal 5

a.Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah provinsi;
b.Evaluasi dan Fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah kabupaten/kota; dan
c.pengawasan.

BAB II

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINS! Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Gubernur ini meliputi:

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar proses Pengharmonisasian atau Fasilitasi dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi; dan
b.Fasilitasi dan Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)Permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan Prociuk Hukum Daerah Provinsi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan kelengkapan dokurnen persyaratan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Sekretaris Perangkat Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal konsepsi rancangan Prociuk Hukum Daerah Provinsi disusun oleh lembaga/ instansi di luar Perangkat Daerah, permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan Prociuk Hukum Dacrah Provinsi diajukan olch Perangkat Daerah yang mengoordinasikan lembaga/instansi di luar Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 9

a.pengajuan konsep rancangan Prociuk Hukum Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
b.pemeriksaan administrasi oleh Biro Hukum;
c.analisis konsepsi;
d.rapat pengharmonisasian rancangan Prociuk Hukum Daerah Provinsi oleh tim harmonisasi;
e.terhadap Prociuk Hukum Daerah Provinsi dalam bentuk pengaturan dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Prociuk Hukum Daerah;
f.paraf harmonisasi; dan
g.penyampaian hasil pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi.

Pasal 8

perundang-peraturan2. teknik penyusunan undangan.

b.menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur. Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dilakukan dengan tujuan untuk:
a.menyelaraskan dengan: l . Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang- undangan lain; dan

Pasal 7

( 1) Pemeriksaan administrasi terhadap permohonan dan dokumen se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Biro Hukum.

(2)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/ a tau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi atas nama Kepala Biro Hukum memberitahukan kepada Perangkat Daerah pemohon untuk melengkapi dokumen.

Pasal 12

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan untuk rancangan Peraturan Daerah;
2. b.penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran; dan
3. c.Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Peraturan Gubernur, atau Rancangan Keputusan Gubernur, yang telah mendapatkan paraf persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c harus disertai dengan dokumen dalam bentuk softcopy.
(3)Format Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Keputusan Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…