DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 44 Tahun 2024

Nomor: 44
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah., yang meliputi: a. pedoman penetapan tarif; b. jenis pelayanan yang dikenakan tarif; c. mekanisme pengusulan tarif pelayanan; d. perhitungan tarif; e. penetapan tarif; f. pelayanan jasa oleh pihak ketiga; g. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan; h. pemanfaatan tarif; i. perubahan tarif; dan j. evaluasi tarif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

1.Pasal 18 avyat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah drubah bebderapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 67206];
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ~~ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4, Undang-Undane Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10. 11. 12. 13. 3. 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6808}; Undane-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubhk Indoncsia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {(Lembaran, Negara Eecpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340}; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nemor 8&5, Tambahan Lembsran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 20364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213}: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17Sly Menetapkan:
14.Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14); MEMUTUSKAN; PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERAS!I, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau. 2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
3.Gubernur adalah Gubernur Riau. 4 Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada omasyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pcengelolaan daerah pada umumnya. S. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Permerintah Provinsi Riau yang menerapkan BLUD. G& Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selanjutnya disingkat UPT PSMB adalah UPT yane bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau di bidang pelayanan dan pengembangan jasa pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi mutu barang.
7.Kepala UPT adalah Kepala UPT PSMB_ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang menerapkan BLUD.
8.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang Wajar dari investasi dana, dapat berrujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan. id. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17. 18. 19. Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi Produk adalah pelayanan yang dibertkan oleh Laboratorium Pengujian/Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk kepada masyarakat/perorangan dan pelaku usaha yang meliputi pengujian mutu produk, kalibrasi peralatan dan sertifikasi produk penggunaan Tanda SNI1. Pelayanan Bimbingan Teknis dan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi nendidiken/non pendidikan, masyarakat umum baik secara berkelompok maupun perorangan, instansi pemerintah maupun swasta, dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktik kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian, konsultasi serta diklat lainnya. Pengguna Jasa adalah pelanggan perorangan /masyarakat atau instasi pemerintah/swasta. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan di UPT PSMB. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan UPT PSMB, dengan memperhitungkan volume layanan yang sumbcr dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di UPT PSMB dibebankan keparcia masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak periu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak iain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Fieksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan mencrapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajernen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Pendapatan BLUD adalah semua pencrimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah elruitas dana lancar dalam pernode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 5. 20, Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan ummm daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
21.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan ash Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundarig-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan puneutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT PSMB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur imi adalah untuk menutupi seluruh atau scbagian dari biaya per Unit Layanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: pedoman pencetapan tarif; jenis pelayanan yang dikenakan tarif: mekanisme penmisulan tarif pelayanan: perhitungan tarif; penctapan taril; pelayanan jasa olch pthak ketiga; a. momo a oO keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tanijenis pelayanan;

h.pemanfaatan tarif; i, perubahan tarif: dan j.- @Valuasi tarif,

BAB IL

PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Penetapan tanf BLUD UPT PSMB~ dengan Imempertimbangkan aspek kontinuitas, pengernbangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat. Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan {unit cost). Biaya per unit layanan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT PSMB, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanen. BLUD UPT PSMB mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. 4 Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unil layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk mecnghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT PSMB. Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya. Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditctapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan,

Pasal 6

Tari! layanan scbagannana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (>) dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah. Jenis, objek dan rincian objek dari sctiap Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail Rincian Ghjek Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a.tidak bericnfangan dengan peraturan perundang- undangan yang Icbih tinge;

b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. BAR ill JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif layanan terdiri dari:

a.Pelayanan Pengujian,; Pelayanan Kalibrasi; Pelayanarl Sertifikasi Produk; Pelayanan Pengambilan Contoh; dan b. Pelayanan Bimbingan Teknis dan Konsultasi. €.

(1)
(2)
(3)
(4)(1}
(2)

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

Pemimpin BLUD UPT PSMB mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya bei masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif. Usulan Tarif Layanan scbagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan. Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan. Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD UPT PSMB dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
1. a.SKPD yang memnbidangi kegiatan BLUD;
2. b.SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.unsur perguruan tinggi; dan
4. d.lembaga profes. Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)

BAB V

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

Tarif pelayanan pengujian diperhitungkan berdasarkan kemponen jasa pelayanan dan penggunaan Dahan habis pakai dan/ atau bahan kimia. Tarif pelayanan kalibrasi diperhitungkan berdasarkan kemponen jasa pclayanan, penggunaan peralatan slandar, “Re

(3)Tarif pelayanan sertifikasi produk diperhitungkan berdasarkan jenis komoditi, kapasitas produksi dan jumiah merk yang disertifikasi.
(4)Tarif pelayanan pengambilan contoh diperhitungkan berdasarkan volume komediti yang akan disampling dan tingkat kesulitan pengambilan contoh.
(5)Tarif pelayanan bimbingan teknis dan konsultasi diperhitungkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Pemimpin BLUD UPT PSMEB dan pengguna jasa layanan.

Pasal 19

Terhadap pengeuna jasa layanan yang menggunakan uji cepat yaitu jasa pengujian/kalibrasi dengan durasi layanan dua kali lebih cepat dari durasi layanan biasa atau normal dikenakan tarif layanan sebesar dua kali dari jasa tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. BAB V1 PENETAPAN TARIF

Pasal 11

Detail rincian abjek tarif dan Tarif Layanan laboratertum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang meéerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur im.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…