DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 46 Tahun 2020

Nomor: 46
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 9 (sembilan) Bab dan 31 (tiga belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur berisi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 2. o A T. q Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kern,enangan Daerah provinsi' Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pe rumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 6. 7. B. 9.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, terdiri atas: a, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;

b.UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;
c.UPT Peralatan Konstruksi, Kelas A;
d.UPT Jalan dan Jembatan Wiiayah I, Kelas A, tempat kedudukan di Pekanbaru, wilayah kerja meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;
e.UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II, Kelas A, tempat kedudukan di Dumai, wilayah kerja meliputi Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir; UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III, Kelas A, tempat kedudukan di Sei Pakning, wilayah kerja meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti; UPT Jahn dan Jembaian Wilayah IV, Kelas A, tempat kedudukan di Air Molek, wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir; UPT Jahn dan Jexnbatan Wilayah V, Kelas A, tempat kedudukan di Bangkinang, wilayah kerja meliputi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi; UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI, Kelas A, tempat kedudukan di Pasir Pangaraian, wilayah kerja meliputi Kabupaten Rokan Hulu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional darrr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekedaan [Jmum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB III

KIDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu g. h. 1
(1)(21
(3)
(4)
1. d.Seksi Laboratorium; dan
2. e.Kelompok Jabatan Fungsional. (21 Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Minum, terdiri atas:
3. a.Kepala UPT;
4. b.Subbagian Tata Usaha;
5. c.Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih;
6. d.Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
7. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi UPT Peralatan Konstruksi, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengelolaan Peralatan Konstruksi; dan
4. d.Kelompok Jabatan F\rngsional. (41 Susunan Organisasi UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V dan Wilayah VI terdiri atas:
5. a.Kepala UPT:
6. b.Subbagian Tata Usaha;
7. c.Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
8. d.Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan; dan
9. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. (21 Bagan Stmktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran U, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.$. (21 Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
(1)

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibidang Laboratorium Bahan Konstruksi. Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu, dan Seksi Laboratorium;
c.pe nyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
d.penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan Laboratorium Bahan Konstruksi;
e.penyelenggaraan peiayanan pengembangan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi;
f.penyelenggaraan pc'mantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium; dan g, pelaksanaan Dinas terkait- fungsi lain yang diberikan Kepala tugas dan fungsinya,

Pasal 8

Kepala UFrf Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subabagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu dan Seksi Laboratorium, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

(2)
(1)
1. a.penyusunan operasional Konstruksi; program kerja dan rencana pada UF I Laboratorium Bahan
(2)
1. b.penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
2. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengarn tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
3. d.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan pengangg€rran pada Subbagian Tata Usaha;
b.membag tugas, memberi petunjuk hasil pelaksanaan tugas bawahan Subbagian Tata Usaha;
c.melaksanakan pen5rusunzrn Prosedur; Standar Operasional
d.mengagendakan dan mendistribusikan surat melr]rurat;
e.melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f.melaksanakan penJrusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g.melaksanakan pengelolaan. kearsipan dan dokumentasi;
h.melaksanakan pen5rusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasar€rna kantor, kebersihan, keindalran, keamanan dan ketertiban kantor;
i.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

a.merenc€Lnakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu;
b.memb"gi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawatran di lingkungan Seksi Perencanaal dan Pengendalian Mutu;
c.menJrusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Laboratorium Bahan Konstruksi; dan memeriksa di lingkungan d- merencanakan sistem m najemen pengendalian mutu;
e.melakukan pengendalian sistem manajemen mutu;
f.melakukan pengembangan perencanaan dan pengendalian mutu;
g.melakukan pemantau , evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Mutu; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 1 1 Kepala Seksi Laboratorium mempunyai tugas:
a.merencanakan program kegiatan dan penganggararr. pada Seksi Laboratorium;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hagil pelaksanaan tugas bawahan di lingkrngan seksi Laboratorium;
c.men5rus petunjuk telanis standar pelayanan penggunaan Laboratorium ;
d.melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pengujian material konstruksi, mutu baku air, air limbah dan udara sesuai petunjuk pengujian;
e.melakukan pengelolaan laboratorium sesuai dengan ketentuan persyaratan berstandar nasional dan internasional sehingga memiliki daya saing yang tinggr;
f.melakukan pengemb arLgaln laboratorium sesuai dengan teknologi pengujian material yang mutakhir dengan dukungan sumber daya handal dan sarana prasaranayang memadai untuk membantrr meningkatkan kualitas mutu pembangunan;
g.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium; dan
h.melaksanakal tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)UPT Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan (Jmtrm, Penataan Rrrang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanatran. (21 Untuk melaksanakarn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi : penyelenggaraan perencEma€m dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Seksi Monitoring dan Evaluasi; penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagran Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Seksi Monitoring dan Evaluasi; penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan distribusi utama; penyelenggaraan operasional produksi pengelolaan Air Minum;
1. e.penyelenggaraan distribusi hasil produksi Pengelolaan Air Minum; penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum dan Monitoring dan Evaluasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala UPT Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melakr:kan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagran Tata Usaha, Seksi penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Seksi Monitorin g darr Evaluasi Unhrk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi :

a.penJrusunan program kerja dan renca.na operasional pada UPT Pengelolaan Air Minum;
b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkr-rngan UPT Pengelolaan Air Minum;
c.penyelenggar€ran pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai hrgas:

a.merencanakan program kegiatan dan pengangga-ran pada Subbagian Tata Usaha; a. b. c. d.

(1)(21
1. b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha; c, melaksanakan koordinasi penlusunan standar Operasional prosedur;
2. d.mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; e' Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat; f' melaksanakan koordinasi penyusunan Anarisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; g' melaksanakan pengeroraan kearsipan dan dokumentasi;
3. h.melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. i.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
5. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…