DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 46 Tahun 2024

Nomor: 46
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang meliputi: a. pedoman penetapan tarif; b. mekanisme pengusulan tarif layanan; c. pelayanan yang dikenakan tarif; d. komponen dan perhitungan tarif; e. penetapan tarif; f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan; g. pemanfaatan tarif; h. perubahan tarif; i. evaluasi tarif; dan j. penerimaan tarif layanan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- q Undang-Undang Nomeor +t Fahun 2004 tentang Perbencaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan {Lombaran Nezara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemer 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736}; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ~~ tentang Pembentukan Peraturan Penindang-Undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraluran Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik [indonesia Tuhun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nou 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah bebecrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Fenggantt Undane-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipia Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10. il. 12. 13. 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemertntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nemor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kena menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Repubhk Indenesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah druibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nevara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indurlesia Numor 3340); Peraturan Permertntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuunzan Dacrah ([Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Permerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Reiribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2923 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomar 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor $0 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomar 157}; Peraturan Menter: atam Negerl Nomeor 79 Tahun 2018 lernlang Badan Lavanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menter: Dalam Negeri Normeor 77 Takin 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indencsia Tahun 2020 Nomar 1784); Menetapkan: Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan KEeschutan Hewan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomer 16); MEMUTUSKAN; PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagiun Kesalu Pengertian Pasal i Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimakeud dengan:

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagal pedoman melakukan oungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh UPT LVEH. Ragian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau scbagian dari Biaya per Unit Layanan. Lagian Keempal Ruane Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur int meliputi: pedoman penctapan tarif; mekanisme pengusulan tarif layanan; pelayanan yang dikcnakan tarif; komporen dan perhitungan tarif; penetapan tarif; mood oO mp pf keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jcrmis pclayanan;

g.pemanfaatan rarif;
h.perubahan tarif; I. evaluasl tari: dan j}) pencrbnaan tarif layanan. (qj

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)(1}
(2)
(3)Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (unit cost). Biaya per unit lavanan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga saluan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT LVKH, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhirungkan volume layanan. BLUD UPT LVKH mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. Tarif! Layamian disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh scbagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan deh BLUD UPT LVEH. Tarif Layanan scbagaimana dimaksud pada ayat (2} dihitung dengan akuntansi biaya. Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkaun atas perhitungan biayva per unit layanan scbaraimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedouman pada kelentuan peraturan perundang- undangan,

BAB IL

PEDOMAN PENETAPAN TARIF Pasal § Penetapan tarif BLUD UPT LYKH dengan mempertimbangkan aspek kontinuilas, pongembangan layanan, daya beli miasyarakat, asas keadilan dan kcpatutan serta kompetist yang sehat.

Pasal 6

Tarif layanan scbagaimana dimaksud dalam Pagal 5 ayat

(5)dicatat séebaga: Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah. Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Retribusi Dacrah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Detail Rincian Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kelentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yar whih Linggi;
2. b.tidak menghambat iklm investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biava tinggi. Fe
(1)(2}
(3)
(4)
(9)

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspele kortinuitas, pengembangen layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dun kepalutan, dan kompetisi yang schat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masvarakat serta batas Waktu penetapan Tarif. Usulan Tarif Lavanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan. Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada aryat
(2)dilakukan sccara kescluruhan atau per unit layanan. Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD secbagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membenruk tim yang keanggotaannya berasal dari:
1. a.SKPD yang mumnbidangi xvegiatan BLUD; b,SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dacrah:
2. c.unsur per@uruan tinggi; dan
3. d.lembaga profesi. Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Pcraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah. BAR LY PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF A. b. C. Pelayanan Laborncorium Vetcriner; Pelayanan Klinik Ilewan; dan Pelayanan Penclic::xan, Pelotihan, dan Penelitian. Raman Keduea Pelayanan Labertorium ‘"viriner Pasal @ Jenis péelayanan Laboratorium ‘'teriner terdirt dari: a, D. Cc. Pelavanan Laboratorium Verorimer Pengujian Virologi: Pelayanan Laboratarium Vovcuriner Pengujian Parasitologi Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian Serologi: 9.
4. d.Pelayanan Laboraterium Veteriner Pengiyian Bioteknologi;
5. e.Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian Patologi,; Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian produk daging segar; fi
6. g.Peluyanan Laboraturium Veteriner Pengujian pangan clahan asal hewan;
7. h.Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian produk S11811°
8. i.Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian produk mac;
9. j.Pelayanan Laboratorium Veteriner Pengujian telur;
10. k.Pelayanan Laboratorium Veteriner Sampcl pengujian penyvakil hewan; dan
  1. 1.Pelayanan Laboratorium Veterincr Sampel produk hewan.

Pasal 10

Jenis pelayanan Klinile [ewan terdiri dari:

a.Pelayanan Klinik Hewan Poh Umum;
b.Pelayanun Klinik Hewan Poli Emergenst,
c.Pelayanan Klinik Hewan Penunjang Diagnosa; d Pelayanan Klinik Hewan Penunjang Terapi; a Pelayanan Klinik llewan Poli Klinik Lainnya; ohPelayanan Klinik Hewan Foli Kinik Rawat Inap; dan
g.Pelayanan Klinik Hewan Pelavanan Hedah. Bapie. Kegimpuat Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pasal lt Jenis Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian terdiri dari:
a.Pelayanan pelatihnan formal:
b.Praktek kerja;
c.Magang; dq. Studi banding/ studi pernbelajaran; &. Seminar, dan
f.Penelilian kasus serta diklat lainnya. -i). BAB Y KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Pasal 13

(1)Tarif layanan untuk kegiatan pclayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasai 10 diperhitungkan berdasarkan kamponen jasa medis, jasa analis dan penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia serra obat-obatan.
(2)Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperhitungkan berdasarkan kurmpunen jasa pembimbingan, penggunaan peralatan sorta pengeunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia.

BAB VI

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANAN

Pasal 14

Detail rincian objek tarif dan tarif layanan pada BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal &, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian udak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Pasal 15

(1)Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT LYVKH dapat membernkan keringanan, pengurangan, pembebusen dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &.
(2)Pertimbangan lerteritu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain untuk:
1. a.kebutuhan sugial: dan
2. b.bencana.
(3)Ketentuan lebih Lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT LVKH. -1 Ge BAB VIH PEMANFAATAN TARIF

Pasal 14

{1} Pemanfaatan penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT LVKH dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

(2)Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dicantumkan dalam RBA BLUD UPT LVKEH.
(3)Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT LVEH, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD. BAIS Es PERUBARAN TARIF Pasat 17
(1)Dalam hal terjadi kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan perubahan dengan penctapannya dalam Keputusan Femimpin BLUD.
(2)Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), herupa:
1. a.perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan; b.peneabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan,; dan/atau
2. c.penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru. {3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 jisatu} bulan seak Keputusan Pemimpin BLUD ditetapkan.
(4)Dalam rangka penclapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT LVKEH melalui Dinas menyampulken usulan rancangan Peraturan (tubernur dimaksiud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT LVKH sehagaimana dimaksud pada ayat [1}. BAB A EVALLASI TARIF Pausal 18 Evaluasi atas jenis dan tarif layanan cilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkemhangan keatlwan. -i]- BAB X] PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 19

{1} Seluruh pendapatan BLUD UP? LVKH kecualt yang herasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengehuaran BLUB UPT LVKH sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pendapatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya operasional, biaya investasi dan/atau jasa pelayanan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…