DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2020

Nomor: 47
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 9 (sembilan) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

g.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut xepala uPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

BAB II

PEMBENTUI(AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT terdiri atas:

a.UPI Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Kelas A;dan
b.UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A;

BAB III

KIDUDUIilS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (21 UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu-
(3)Kegiatan teknis operasional sebagaimurna dimaksud pada ayat (21yaitu melaksanakan kegiatan telmis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat'
(4)Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan;
4. d.Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
4. d.Seksi Pengqiian Mutu dan Sertifikasi Benih; dart
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala subbagian dan seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. (21 Bagan Struktur organisasi uPf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum ddam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini-

Pasal 6

(1)Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b). (21 Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a) BAB TV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis opErasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Kepala Dinas di bidang Produksi Benih Tanaman Perkebunan. (21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perenc€u:raan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi genih Tanaman Tahunan, dan seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam iangka penyelenggataan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar;
3. c.penyelenggaraan fasilitasi pemberian persetujuan Penyaluran Benih Tanaman Perkebunan;
4. d.penyelenggaraan kegiatan pembenihan perkebunan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Perkebunan;
6. f.penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/Kota' terkait dengan pembenihan perkebunan;
7. g.penyelenggaraan pelayanan perbenihan kepada masyarakat dan dunia usaha perbenihan perkebunan;
8. h.penyelen#araan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
9. i.Dalam menjalankan tugas pokok dan firngsinya UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau. j.penyelenggaraan pemantauan, evduasi dan pelaporan dalam rangla penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah , dart Penyegar;
10. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinYa;

Pasal 8

(1)Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan fasilitasi, dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan PenYegar. (21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penJrusun€ul program kerja dan rencana operasional pada UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
2. b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
4. d.pelaksanaan hrgas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai hrgas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawatran di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
c.melaksanakan penJrusuna.n Standar Operasional Prosedur;
d.mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat;
e.melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausatraan dan pelayanan masyarakat;
f.melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Bebal Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h.melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; i- melaklrkan pemamtauan, evduasi dan membuat Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan mempunyai tugas:

a.merencanakan progran/kegiatan dan penganggarar. pada Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan;
c.melakukan perbanyakan benih tanaman tahunan;
d.melaksanakan perenc€rnaan teknis di bidang produksi dan distribusi benih tanaman tahunan;
e.memproses permohonan persetujuan penyaluran benihtanaman tahunan perkebunan;
f.melaksanakan pelayanan di bidang produksi benihtanaman tahunan kepada masyarakat dan dunia usaha yang bergerak dibidang perbenihan perkebunan;
g.melaksanakan penumbuhan dan pengembangan produsen/ penangkar benih;
h.melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih unggul bermuhr;
i.melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan benih tanaman tahunan;
j.melaksanakan pemeliharaan pohon induk;
k.melaksanakan koleksi tanaman perkebunan dan pemeliharaan plasma nutfah;
l.melaksanakan kegiatan pelayalan retribusi unhrk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
m.rnelakukan pemantan:an, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahal di lingkup Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
c.melaksanakan pelayanan produksi benih tanaman semusim, rempah, dan penyegar kepada masyarakat dan dunia usaha perbenihan perkebunan; h. I J d. e-

(1)(21 melaksanakan pembinaan dan penumbuhan penangkar benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar perkebunan; melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar perkebunan unggrl bermutu; melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar perkebunan; melaksanakan pemeliharaan benih sumber Tanaman Semusim, Rempah , dant Penyegar perkebunan; melaksanakan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD); melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesrrai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasionat dan/atau kegiatan telsds penunjang Kepala Dinas di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan. Unhrk melaksanakantugas sebagaimErna dimaksud pada ayat (1), UPT Pengawasan dan Sertifrkasi Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan hrgas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih, dan Seksi Pengujian Mutu dan Sertifrkasi Benih;
b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih, dan Seksi Pengujian Mutu dan Sertihkasi Benih;
c.penyelenggaraan pelayanan teknis pengawasan dan sertifrkasi benih perkebunan;
d.penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Perkebunan;
e.penyelenggaraa.n koordinasi dengan pemerintah KabupatenlKota terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;

(1)(21
1. f.penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang bergerak dibidang perbenihan perkebunan terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
2. g.penyelenggaraan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. h.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih, dan Seksi Pengujian Mutu dan Sertifrkasi Benih;
4. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
(3)Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UPT Pengawasan dan Sertifrkasi Benih Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten/Kota' Se- Provinsi Riau.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…