DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2023

Nomor: 47
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (Enam) Bab Dan (Dua Puluh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Tata Cara Pelaporan; Pengawasan; Pendanaan; Ketentun Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan rubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitzas? Penyelenggaraan Pesantren; C

1.Pasal 1&8 (6) Undang-Undangz Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Men n hoUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruncang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembearan Negara Republik Inconesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana welah diubah beberapa kali tcraxnir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Vndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 6406); Menetapkan: 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 te ntang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Pcraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyclenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432};
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
11.Peraturan Mentcri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
12.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tontang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020, Nomor 1781);
13.Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penvelenggaraan Pesantren (Lembuaran Dacrah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2022 TIENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. 3S. Gubernur adalah Gubernur Riau. on DV 8. 9. 14, 15. 16. Perangkat Dacrah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Previns} Riau. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi vang memdidangi xescjahtcraan rakyat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta dicdik secara aktif mengembangkan potens: dirinva untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, keeerdasan, akhlak mulia, sertal Kelcrampilan yang diperlukan cirinya, masvarakat. bangsa dan negara, vang disclenggurakan di Provinsi Riau. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masvarakat dan qidinkan oleh perscorangan, vayasan, organisas! masvarakat Islam, Gan, imasvarakat vang menanamkan kecimanan dan ketakwaan kepada Aah Subhanchu Wa Ta’ala, menyvemaikan akhlak muha serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lilalamin yang tercermin dari sikac rendah hati, toleran, Kescimbangan, moderat, dan nilai luhur bangse Indonesia Jainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteadanan, dan pemberdavaan masvarakat dalam kerangka Negara hKesetuan Repubik Indonesia. va Pencd-dikear. Pesantren adalah pendidikan vang disclenggarakan oleh Pesantrern dan beraca di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurisulumn sesuai dengan kexhasan Pesantren dengan berbasis kitab kung atau dirasah isiamiah dengan pola pendidikan muailimin. Satuan perndidikan adalah kelompok lavanan endidikan yang- ao menvelengaarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informa! pada seuap jenjarig dean jenis pendidikan. Po Ma’r.ad Aly edalah Pendidixan Pesantren jenjang pendidikan tinggi vang cise.cnggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren Cengan mengemoangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantrer. vang berbasis Niiab Kuning secara berjenjang dan verstruktur, O Santri adalah peserta didik vang menempuh pendidikan dan mendalami Hinu agama islam di Pesantren. Kyai, Tuan Guru, Buva, atau sebutan lain vang selanjutnva disebut Kvyai adalah scorang pendidik vang memiliki komopctensi ilmu agama Islam vang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesauntren. Dewan Masvavikh adalah lembaga vang dibentuk oleh Pesantren vang berlugas melaksanakan sistem penjamin mutu internal Pendidikan Pesantren.,. 1 2.1 3.1 Marelis Masvavixh acalah lembaga mandiri dan independen sebaga! perWakilan Dewan Masvavikh dalan: merumuskan dan menectapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren. Akreditast Sekolah adalah kegiatan penilaian vang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri vang berwerang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pend.ciker. forrnal dam monforma: pada seuap jenjang dan jenis pend.dikan berdasarkan Kritcrla yang ditctapkan. Perndinaanm Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan vang Gilakwkan secara efisicn dan ctektir untuk menjadikan Pesantren dapa: mengelole seluruh akuvitas vang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melacul pendekatan informatif dan partisipauf. 17. 18. 19, 20. 21. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri, Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren vang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran Stratcgis dalam pembangunan. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di scluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 22

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi : a. b.

(2)
(3)perencanaan; pelaksanaan, meliputi: 1, Rekognisi Pesantren; ho. Afirmasi Pesantren;dan . Fasilitasi Pesantren; tata cara pelaporan;: pengawasan; dan pendanaan,

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Untuk menjamin penvelenggaraan Pesantren, Pemcrintah Daerah sesuai dengan kewenangannva membecrikan Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren. Dukungan penyelenggaraan Pesantren, berupa Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan lasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan kepada Pesantren dalam bentuk hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 3 c. d

(1)Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

? dilaksanakan dalam bentuk:

a.pemberian akses dan pengakuan terhadap sumber daya daerah sesual dengan kapasitas Santri; pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasvarakatan, scrta pengabdiannva dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masvarakat; pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala: dan pemberian apresiasi terhadap Pesantren vang memiliki ctos jiwa santri, vaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohcsivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan scsama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatik untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman. d. Rekognisi Pesantren scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan(2 oleh:
a.Biro:
b.Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan enuiyangfee oS Pa) pemcrintahan bidang perencanaan;
c.Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masvarakat dan desa:
e.Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
f.Perangkat Dacrah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
g.Perangkat Daerah vang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang pertarian dan horukultura;
h.Perangkat Dacrah vang melaksanakan suburusan pemerintahan bidang perkebunan;
1. 1.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
j.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;: k, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
1. 1.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kcsehatan hewan;
m.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
n.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; 0. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
p.Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
q.Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
r.Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik dacrah, investasi dan administrasi pembangunan; Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemcrintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan t. Perangkat Daerah/unit Kerja lain yang terkait.

(3)Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan olch Biro dan dapat bekerjasama dengan pthak lain sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian akses scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) huruf a berupa dukungan kepada lulusan Pesantren untuk dapat diakui dan meneruskan pendidikan pada jenjang pendidikan umum scsuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pasal 6

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa:

a.pemberian penghargaan kepada pondok Pesantren yang sudah lama menjalankan kegiatannya dan terbukti berjasa dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
b.pelibatan Pesantren dalam penyusunan program Pemerintah Daerah bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat:
c.pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan, dakwah dan pemberdavaan masvarakat; dan
d.publikasi dan pelestarian karva, nilai, dan tradisi Pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdavaan masyarakat.

Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupe anugrah Pesantren kepada Pesantren yang menjadi pelopor dan inovator dalam bidang pendidikan, dakwah, agen perubahan sosia! dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masvarakat.

Pasal 8

Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagai institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufc dan huruf d, berupa: a.

(1)pelibatan Pesantren dalam penanaman nilai Islam moderat dan wawasan kebangsaan, dalam bentuk program moderasi beragama, penguatan Wawasan kcbangsaan; pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau penyebarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiuliki visi kebangsaan pada masvarakat. c.

Pasal 9

Afirmasi Pesantren scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

a.bantuan opcrasional Pesantren; dan/atau
b.bantuan program. Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan olen:

(2)
1. a.Biro: b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan; c. Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. d.Pcrangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembcrdayaan masyarakat dan desa; c. Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil; f. Pcrangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
3. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
4. h.Perangkat Dacrah yang melaksanakan suburusan pemcerintahan bidang perkebunan;
  1. 1.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. j.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
6. k.Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
  1. 1.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan keschatan hewan;:
7. m.Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemcrintahan bidang komunikasi dan informatika:
(1)n. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial: Oo. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
1. p.Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan: q- Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; r, Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
2. s.Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan/atau t. Perangkat Daerah/unit kerja lain yang terkait. Pelaksanaan Afirmasi Pesantren scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan olch Biro dan dapat bekcrjasama dengan pthak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)

Pasal 10

Bantuan cperasional Pesantren scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1) hurufa, berupa:

a.bantuan opcrasional pendidikan Pesantren; dan/atau
b.bantuan operasional manajemen pengelolaan Pesantren. Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan. ( Pasal 1] Bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1) huruf c, berupa: a. b. program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan, meliputi:
1. 1.pemberian beasiswa bagi Kvai, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola Pesantren serta Santri;
2. 2.pemberian pelatihan dan kursus dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran untuk program bahasa bagi Santri dan kyai;
3. 3.penguatan program keterampilan/ lifeskills;
4. 4.perpustakaan Pesantren; 9S. pekan olah raga dan seni Santri; pendidikan mitigasi bencana; dan/atau pendidikan petani milenial di Pesantren. program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah, meliputi:
5. 1.halaqoh Dewan Masyavikh, Kval, ustadz dan/atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
6. 2.jurnalisuk dakwah;
7. 3.dakwah digital: dan/atau +. penguatan kemampuan literasi. 6. 7

(1)program penguatan fungsi Pesantren bidang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, meliputi penguatan program, meliputi: kepanduan Santri: bela negara; halaqah kebangsaan; 3. peringatan hari Santri; dan

5.pengusulan Kyai sebagai pahlawan nasional. Program penguatan fungsi Pesantren bidang etos jiwa pesantren, toleransi dan perdamaian, meliputi:
1.Pesantren sebagai pusat moderasi beragama:
2.resolusi konflik berbasis nilai Pesantren; Pesantren tolcransi dan perdamaian; dan/atau
4.forum dialog keagamaan.

Pasal 12

Fasilitasi Pesanuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam bentuk: >

a.asilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
b.fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren; dan/atau
c.fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.Biro;
b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; c. Pcrangkat Daerah yang mclaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Kcearsipan; cd. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman:
e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial: dan/atau
g.Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya. Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikocrdinasikan oleh Biro, dan dapat berkerja sama dengan pihak lain sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)(4

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…