DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2024

Nomor: 47
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan, yang meliputi: a. pedoman penetapan tarif; b. mekanisme pengusulan tarif pelayanan; c. jenis pelayanan yang dikenakan tarif; d. kebijakan penetapan tarif; e. komponen tarif; f. perhitungan tarif; g. penetapan tarif; h. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan; i. pemanfaatan tarif; j. perubahan tarif; k. penerimaan tarif layanan; dan l. evaluasi tarif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan; 1, 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang WNomer i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisesi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lemharan Negara Nomor 6736); Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Namor 13 tahun 2022 tenlang Perubahan Kedua Alas Undang- Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomeor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahen Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjacdi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiimn 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 6836); 10. ll. 12. 13. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan artara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804); Undang-Uindang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856}; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340}; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomeor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213}: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781}; 14. 15. 16. Peraluran Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Previnsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomer 23}; Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomer 24): Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Tcknis Laboratornum Keschatan dan Lingkungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PAGA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari Biaya per Unit Layanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. b c. d e pedoman penetapan tarif; mekanisme pengusulan tarif pelayanan jenis pelayanan yang dikenakan tarif; kebijakan penetapan tarif; komponen tarif; ga

(1)
(2)
(3)
(7)
(2)-§- perhitungan tarif; penetapan tarif, f keringanan, pengurangan, pombebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pclayanan; pemanfaatan tarif; perubahan tarif: penerimaan Tarif Layanan; dan i k evaluasi tarif.1.

BAB II

PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan tarif BLUD UPT Laboratorium Keschatan dan Lingkungan dengan mempertimbangkan aspck kontinuitas, pengembangan Jlayanan, daya heli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat. k Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atlas dasar biaya per unit layanan (umtt cost]. Biaya per unit layanan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional seria memperhitungkan volume layanan. BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. (4 Tarif Lavanan cdisusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertuyuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan harang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan (3 Lingkungan. Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dihitung dengan akuntansi biaya. (6 Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan blaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangen.

Pasal 6

Tarif layanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(5)dicatat sebagai Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah.
(3)Jenis, objck dan rincian objek dari setiap Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat {1} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Detail Rincian Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang icbih tinggi;
1. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
2. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(1)
(2)
(4)
(9)

BAB I

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya heli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penéetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif. Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa usulan Tarif Layanan baru danjatau usulan perubahan Tarif Layanan. Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan, (3 Untuk penyusunan Terif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Keschatan dan Lingkungan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari: a, SEPD yang membidangi kegiatan BLUD; b.SKPD yang tmembidangi pengelolaan keuangan daerah;
1. c.Unsur perguruan tinggi; dan
2. d.lembaga profesi. Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. a. b. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air fisika; Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air kimia anorganik logam;
(1)
(2)Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air kimia anorgarnik non logam, Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air baktericlogi; d. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan udara ambient; Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan emisi,f Pelayanen Laboratorium Lingkungan pemeriksaan meterclogi; Pelavanan Laboraternum Lingkungan pemeriksaan kebisingan; Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan toxicologi makanan, Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan toxicologi pestisida; Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan toxicologi bahan adiktif dan Doping (NAPZA); i. k. Pelayanan Laboratorium pendidikan, pelatihan tehnis dan penelitian serta kaji banding; L Pelayanan Laboratorium kalibrasi; dan Pelayanan sewa gedung (kantin}. m. BABY KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF Pasul 9 Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan dcerajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Tarif layanan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan untuk Pelanggan yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab dari pihak yang memenksakan sampel tersebut, baik itu dari perusahaan maupun dari persecrangan/ pribadi.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF Pasal & Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif terdiri dari:

Pasal 10

Pendapatan Piutang yang bersumber dari Pendapatan BLUD UPT Laboratorium Keschatan dan Lingkungan yang sudah tidak dapat ditagih, maka dapat dihapuskan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERHITUNGAN TARIF Fasal 12 layanan dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

Pasal 11

(1)Kemponen tarif layanan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Tarif Tarif layanan pemernksaan Laboratorium Lingkungan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuean peraturan perundang-undangan.
(2)(S}
(1)

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANANJI {4

Pasal 14

Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat momberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} antara lain untuk:

a.kebutuhan sosial: dan
b.bencans, Ketentuan lebth lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

BAB X

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 15

Pemanfaatan penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkunpan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat [1} dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Laboratortum Kesehatan dan Lingkungan. (2} Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB XI

PERUBAHAN TARIF

Pasal 16

Dalam hal terjadi kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif pelavanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Pemimpin BLUD UPT Laboraterium Kesehatan dan Lingkungan. Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a, perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan;

b.pencabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan; dan/ atau
c.penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru. Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditctapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan ditetapkan. Dalam rangka penetuapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja scjak ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…