DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2019

Nomor: 48
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 25 ( dua puluh lima ) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik; Tahapan Permohonan, Penerbitan, Perbaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; Kewajiban, dan Laranagan Pemilik Sertifikat Elektronik; Pengawasan dan Evaluasi Sertifikat Elektronik; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dilingkungan Pemerintah Daerah. 5 pasal B Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan sistem Eiektronik :
b.meningkatkan Keamanan Informasi dalam sistem Elektronik; c' meningkatkal kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.penyelen ggaraan Sertifikat Elektronik;
b.pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
c.tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
d.kewajiban dan larangan pemilik Sertifikat Elektronik; dan
e.pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik.

(1)Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi Elektronik terdiri atas :
1. a.penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu Dinas.
2. b.pemilik Sertifikat Elektronik yaitu pejabat atau pNS.
(2)Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum sertifikat Elektronik diterbitkan.
(3)Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur di dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFII(AT ELEKTRONIK Pasal S

Pasal 6

(1)OP memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat Elektronik;
2. b.melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
3. c.membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik lanlataw aplikasi pendukung penggunaan sertifikat Elektronik;
4. d.melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
5. e.melakukan edukasi kepada pemitik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan komplain;
6. f.melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik: dan
7. g.melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
(2)OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Operasional Prosedur dan melakukan pihak terkait. Petugas oP merupakan pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan sertifikat Erektronik sebagai petugas OP yang diberikan oleh BSrE. Dalam hal data yang diajukan oleh pejabat atau pNS tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas oP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan. Dalam hal petugas oP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas Op dapat dilaporkan ke BSrE.

Pasal 7

Penyelen ggaraarr Sertifikat Elektronik meliputi :

a.permohonan Sertifikat Elektronik;
b.penerbitan Sertifikat Elektronik;
c.penggunaan Sertifikat Elektronik;
d.pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
e.pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas. Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas. Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Eiektronik oleh pemilik Sertifikat. Pembaruan sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksr.ld- men1rusun Standar sosialisasi kepada

(3)
(4)(s)
(1)
(2)
(3)
(4)dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
(5)Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1)PNS harus memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
(2)Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
(3)Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang memerlukan Sertifikat Elektronik meliputi:

a.pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email Kedinasan;
b.pembuatan dokumen secara elektronik; dan
c.pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFII{AT ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik meliputi:

a.tanda tangan elektronik;
b.pengamanan dokumen elektronik;
c.pengamanan email; dan
d.pengamanan web.

Pasal 12

(1)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
(2)Tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan S ertifrkat Elektronik. 8

Pasal 18

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa rayanan p"ig"*".nan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan -.rrg-g.rr,akan sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan email sebagaimana dimaksud huruf c berupa layanan perlindungan email kerahasiaan dan keaslian. dalam Pasal 11 untuk menjamin a. b. Pasal lS Pengamanan web sebagaimana dimaksud dalam pasal i 1 huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik pemerintah Daeiah.

BAB IV

TAHAPAN PERMOHONAN' PENERBITAN, PEMBARUAIV DAN PENCABUTAN SERTIFII(AT ELEKTRONIK

Pasal 16

Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Daerah terdiri atas: Gubernur dan Wakil Gubernur; dan PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…